7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera lanjutkan proses normalisasi Kali Ciliwung guna mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, normalisasi Ciliwung segera dilanjutkan setelah empat penetapan lokasi sudah disetujui.
”Dari 14 penlok, empat sudah ditandatangani. Dua di Jakarta Selatan dan dua di Jakarta Timur,” kata Pramono Anung saat dijumpai di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025).
Untuk kelanjutan normalisasi Kali Ciliwung. Pemprov Jakarta diketahui sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp98 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta Ika Agustin Ningrum mengungkapkan bahwa anggaran tersebut masih berpotensi bertambah seiring dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 bersama DPRD DKI Jakarta.
Baca: Pramono Anung akan lanjutkan program normalisasi Kali Ciliwung
Selanjutnya, Pramono Anung meminta jajarannya agar melakukan pendekatan dengan warga secara terus menerus. Pramono juga tak mau pendekatan dengan warga dilakukan secara kekuasaan atau tidak baik.
Oleh karena itu, dia ingin pendekatan selalu dilakukan demi kenyamanan bersama. Dia mencontohkan, di sekitar Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung Rawajati, daerah tersebut memang sudah tidak layak huni.
“Dari sini kan terlihat bahwa sungainya jauh di atas tempat warga. Jadi, ketika terjadi bocor atau tanggulnya jebol, pasti warga akan terbenam karena memang airnya sudah jauh di atas permukiman warga,” kata Pramono.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin mengatakan pembayaran kepada warga akan segera diselesaikan oleh tim pengadaan lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Kemungkinan bulan depan sudah melakukan pembayaran. Kemudian sudah kami koordinasikan dengan Kementerian PU. Justru tinggal menunggu Kementerian PU untuk melakukan pekerjaan fisik,” kata Ika.
Baca: KLH percepat rehabilitasi wilayah hulu Kali Ciliwung
Diketahui proyek normalisasi Kali Ciliwung dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo. Namun normalisasi kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.
Normalisasi Kali Ciliwung merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Data terbaru menunjukkan, dari total rencana normalisasi Kali Ciliwung total sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang telah diselesaikan.
Sisanya, yakni sepanjang 16,52 kilometer, belum bisa dikerjakan karena belum rampungnya proses pembebasan lahan.
Baca: Sodetan Kali Ciliwung belum efektif cegah banjir