7cloud.asia – Anggota Komisi VII DPR, Erna Sari Dewi, menekankan pentingnya pemerintah segera membuat regulasi yang mampu melindungi dan memperkuat ekosistem pariwisata lokal di Indonesia.
Menurutnya, regulasi tersebut harus segera diimplementasikan guna memastikan keberlangsungan industri pariwisata lokal dan mencegah gangguan terhadap ekosistem pelaku wisata.
Erna menjelaskan bahwa terdapat 12 ekosistem pariwisata yang berperan penting dalam sektor ini. Namun, dua aspek yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah adalah pendidikan dan diplomasi budaya.
Erna menilai pendidikan pariwisata perlu dipandang lebih luas dan mendalam karena memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sektor pendidikan lainnya.
Oleh sebab itu, regulasi yang saat ini sedang disusun harus mengakomodasi kebutuhan ini.
Baca: Perubahan iklim dan pemanasan global ancam pariwisata dunia
“Regulasi ini harus segera dibuat agar ekosistem pelaku pariwisata lokal tetap kondusif. Pendidikan pariwisata memiliki karakteristik khusus yang perlu dijelaskan secara rinci, misalnya melalui revisi undang-undang terkait,” ujarnya usai pertemuan dengan Pemprov Yogyakarta serta pelaku industri pariwisata di Yogyakarta, Kamis (13/2/2025).
Erna juga menyoroti pentingnya diplomasi budaya dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.
Ia menegaskan bahwa diplomasi budaya bukan hanya tanggung jawab Kementerian Luar Negeri, tetapi juga harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Dengan promosi yang maksimal, budaya lokal dapat menjadi daya tarik wisata yang lebih kuat. Kita, ujarnya, harus mendahulukan promosi wisata daerah.
“Setiap provinsi memiliki budaya yang unik, dan ini harus diperkaya serta disampaikan dengan baik melalui diplomasi budaya. Jika dilakukan secara optimal, wisatawan dalam negeri akan lebih terdorong memilih destinasi lokal,” tambahnya.
Baca: Dampak perubahan iklim pada sektor pariwisata di Eropa
Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita menyoroti isu Bali over tourism yang ramai dibincangkan di media sosial
Dia menilai bahwa isu Bali over tourism tersebut merupakan kampanye negatif yang berpotensi menurunkan daya tarik Bali sebagai destinasi utama wisata dunia.
Menurutnya, kepadatan wisatawan di Bali hanya terjadi di beberapa titik tertentu, sehingga distribusi yang tidak merata menjadi tantangan yang perlu diselesaikan, terutama oleh pemerintah daerah.
Isu Bali over tourism, ujarnya, hanya kampanye negatif dari negara pesaing yang ingin mengalihkan wisatawan dari Bali ke destinasi lain.
Yang perlu dilakukan adalah distribusi wisatawan yang lebih merata, bukan memberi label negatif kepada Bali,” tegasnya dalam kesempatan yang sama.
Baca: Pariwisata berkelanjutan lagi ramah lingkungan di Kota Kopenhagen
Evita, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pariwisata harus mampu menjawab tantangan sektor pariwisata saat ini, termasuk dalam aspek tata kelola, investasi, dan efisiensi anggaran.
Evita menyarankan agar revisi UU Pariwisata mencakup aturan yang jelas mengenai lembaga mana yang berwenang menetapkan status over tourism pada suatu destinasi.
Evita menegaskan bahwa keputusan tersebut harus berbasis data valid dan tidak bisa sembarangan ditetapkan.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran di sektor pariwisata tanpa mengganggu target kunjungan wisatawan dan promosi internasional.
Evita mengapresiasi komitmen Kementerian Pariwisata dalam mempertahankan target kunjungan wisatawan meskipun terdapat penghematan anggaran.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan media sosial harus lebih dioptimalkan sebagai alat promosi yang efektif dan hemat biaya.