ruangkota

Tag: pajak kekayaan

  • Bagaimana Pajak Kekayaan Diterapkan untuk Membiayai Inisiatif Lingkungan

    Bagaimana Pajak Kekayaan Diterapkan untuk Membiayai Inisiatif Lingkungan

    7cloud.asia – Negara-negara di seluruh dunia berupaya keras untuk mendanai inisiatif lingkungan guna menghadang krisis iklim. Dan, pajak kekayaan diusulkan sebagai solusinya.

    Dapatkah mengenakan pajak kepada 1 persen orang terkaya mendanai revolusi hijau yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi krisis iklim? Benarkah pendekatan ini akan menjadi bumerang dan mengusir investasi?

    Berikut ulasan Amir H. Khodadadi, sarjana di bidang teknik industri dan gelar master di bidang ekonomi pembangunan dan perencanaan dari Universitas Sains dan Riset di Iran yang telah terbit di earth.org.

    Saat krisis iklim semakin parah, biaya yang harus dibayar karena negara-negara di dunia tidak mengambil tindakan berarti, akan meningkat sangat tinggi.

    Kebakaran hutan yang dahsyat, banjir, dan naiknya permukaan air laut menimbulkan beban keuangan yang berat pada pemerintah di seluruh dunia.

    Cara tradisional untuk mendanai inisiatif lingkungan, mulai dari pajak karbon hingga peningkatan pinjaman, terbukti tidak memadai atau tidak populer.

    Baca: Upaya pemerintah terapkan pajak karbon

    Pajak kekayaan telah menjadi solusi radikal untuk gagasan ini, dengan para pendukungnya berpendapat bahwa pajak ini dapat mendistribusikan kembali kekayaan dan secara langsung membiayai proyek lingkungan.

    Para kritikus berpendapat bahwa pajak kekayaan akan memiliki sejumlah efek samping yang merugikan, seperti melemahkan upaya melawan krisis iklim, dimana pajak kekayaan akan menghalangi investasi dalam teknologi hijau dan membujuk orang kaya untuk pindah ke surga pajak.

    Ujung-ujungnya, pajak kekayaan akan mendorong keluar modal yang tersedia untuk mengatasi krisis iklim.

    Para kritikus juga menunjukkan bahwa penerapan pajak kekayaan mungkin terlalu tidak praktis atau tidak dapat ditegakkan secara administratif.

    Oleh karena itu, mereka akan memperoleh pendapatan lebih sedikit daripada yang dapat digunakan dalam aksi iklim.

    Para kritikus masih menolak pajak kekayaan karena pungutan semacam itu menghambat investasi dan mengakibatkan pelarian modal.

    Baca: Kisah sukses penerapan pajak karbon di India

    Mereka merujuk pada sejumlah pengalaman masa lalu di mana pajak kekayaan gagal meningkatkan pendapatan yang diharapkan, seperti di Prancis, yang mencabut “pajak solidaritas atas kekayaan.”

    Perdebatan tentang pajak kekayaan sebagai mekanisme pendanaan aksi iklim ini menggarisbawahi interaksi kompleks antara kebijakan lingkungan, pertimbangan ekonomi, dan keadilan sosial.

    Hasil ini dapat berdampak signifikan terhadap cara dunia berpikir tentang mekanisme masa depan keuangan iklim dan pendistribusian ulang kekayaan, yang berpotensi memperkuat upaya penanganan perubahan iklim dan kesenjangan ekonomi.

    Lebih jauh lagi, dengan mendanai aksi iklim, pajak kekayaan dapat berperan penting dalam membawa perubahan dalam dinamika ekonomi global yang menyangkut pola investasi, aliran modal, dan efisiensi dalam kebijakan lingkungan.

    Perkembangan tersebut dapat membentuk kembali strategi internasional keuangan iklim dan distribusi kekayaan serta membawa dampak signifikan terhadap kapasitas masyarakat global dalam menangani perubahan iklim dan kesenjangan ekonomi.

    Pajak kekayaan untuk pembiayaan aksi iklim ini juga cukup adil jika memandang dengan emisi karbondioksida atau CO2 yang dihasilkan.

    Baca: Penerapan pajak karbon di negara berkembang

    Menyimak data IEA, terungkap adanya ketimpangan dalam distribusi emisi karbondioksida atau CO2 global di antara populasi berdasarkan segmen kekayaan.

    Di mana 10 persen orang terkaya menyumbang 47 persen total emisi CO2 global; 1 persen orang terkaya saja menghasilkan 15 persen total emisi global.

    Dari 1 persen terkaya, 0,1 persen yang paling kaya menyumbang 7 persen dengan jejak karbon rata-rata 225 tCO2. Sisanya yang 9 persen menghasilkan 32 persen, pada 11,6 tCO2 per kapita.

    Sebaliknya, 50 persen populasi global termiskin berkontribusi kurang dari 10 persen emisi, dengan jejak rata-rata hanya 0,6 tCO2 per tahun.

    Sementara itu, 40 persen masyarakat kelas menengah menyumbang 43 persen dari seluruh emisi, dengan jejak rata-rata 3,5 tCO2 per tahun.

    Mengapa pajak kekayaan harus menjadi perhatian negara-negara di dunia untuk membiayai aksi iklim, akan diulas di tulisan selanjutnya.

  • Wacana Pajak Kekayaan Diterapkan untuk Membiayai Inisiatif Lingkungan

    Wacana Pajak Kekayaan Diterapkan untuk Membiayai Inisiatif Lingkungan

    7cloud.asia – Di samping isu ekonomi mencolok yang ditimbulkan oleh ketimpangan kekayaan, pajak kekayaan untuk pembiayaan inisiatif lingkungan juga memiliki alasan lingkungan.

    Orang-orang terkaya bertanggung jawab atas emisi karbon global yang tidak proporsional melalui gaya hidup konsumtif, jet pribadi, dan investasi dalam industri yang menimbulkan polusi.

    Para pendukung pajak kekayaan mengatakan, pajak kekayaan untuk inisiatif lingkungan dapat membuat orang kaya lebih bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitasnya.

    Pajak kekayaan juga disebut meningkatkan sumber pembiayaan untuk berinvestasi dalam teknologi hijau, energi terbarukan, dan ketahanan iklim.

    Pajak kekayaan untuk membiayai aksi terhadap perubahan iklim mungkin memiliki dampak yang mendalam; Ini dapat merevolusi kebijakan lingkungan dan distribusi kekayaan di seluruh dunia.

    Dampak pajak kekayaan itu tak hanya dapat menyediakan dana yang cukup besar untuk inisiatif iklim tetapi juga mengatasi kerusakan lingkungan yang tidak proporsional yang disebabkan oleh orang-orang yang sangat kaya.

    Pada akhirnya, pajak kekayaan memungkinkan terbukanya jalan menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Hal ini dapat menjadi preseden dalam menghubungkan kebijakan ekonomi dan lingkungan, menginspirasi langkah serupa di seluruh dunia sambil menyesuaikan kembali lanskap keuangan iklim dan keadilan sosial.

    Baca: Pajak Kekayaan untuk membiayai inisiatif lingkungan

    Namun, pihak yang menentang menyatakan bahwa pajak kekayaan merupakan usaha administratif yang monumental, karena penilaian untuk hal-hal seperti koleksi seni dan perusahaan swasta sangatlah rumit, dan biaya penegakannya akan memotong pendapatan yang diperoleh.

    Risiko lainnya adalah, seiring berjalannya waktu, orang kaya yang memiliki kekuasaan politik akan berupaya mengikis atau melemahkan pajak tersebut dengan cara yang membuatnya tidak efektif.

    Para kritikus berpendapat bahwa pajak baru terhadap orang-orang superkaya untuk mendanai program iklim akan menimbulkan serangkaian konsekuensi yang tidak diinginkan.

    Dalam hal ini termasuk berkurangnya investasi dalam negeri, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

    Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa ini mungkin bukan cara yang efisien untuk mengatasi perubahan iklim karena sumbernya bersifat sistemik, memerlukan solusi kebijakan yang lebih luas tanpa menyentuh satu segmen populasi pun.

    Ekonom lain memperingatkan bahwa pajak kekayaan akan mengusir kewirausahaan dan inovasi, yang merupakan dasar yang diperlukan untuk pengembangan teknologi baru dan solusi melawan perubahan iklim.

    Contoh Keberhasilan dan Pelajaran yang Dipetik
    Norwegia dan Swedia adalah contoh negara-negara yang sukses menerapkan pajak kekayaan untuk membiayai inisiatif lingkungan.

    Model-model mereka masing-masing kerap dirujuk ketika terjadi perdebatan mengenai orang-orang superkaya dan cara mengenakan pajak kepada mereka tanpa menghalangi pertumbuhan ekonomi.

    Baca: Ada beda pandangan antara negara maju dan negara berkembang soal pendanaan iklim

    Mereka mampu memanfaatkan kekayaan ini untuk memberi manfaat satu sama lain dengan terlibat dalam pelayanan publik dan, terkadang, mendanai proyek lingkungan.

    Namun, para kritikus menyebut mekanisme ini tidak dapat ditiru dalam ekonomi yang lebih besar dan lebih beragam.

    Alasannya, populasi di negara-negara Skandinavia mungkin kecil, dengan tingkat kepercayaan sosial dan sistem kesejahteraan yang jauh lebih baik yang telah mapan.

    Beberapa ekonom lebih lanjut berpendapat bahwa pajak kekayaan ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan kewirausahaan yang lebih rendah di negara-negara ini daripada yang mungkin terjadi.

    Kita juga melihat contoh bagaimana pajak kekayaan dapat berdampak buruk.
    Eksperimen Prancis dengan pajak kekayaan menyebabkan pelarian modal yang signifikan, karena banyak warga negara terkayanya pindah ke negara bebas pajak.

    Para kritikus mungkin menyatakan bahwa ini adalah bukti betapa mudahnya kekayaan dapat berpindah lintas batas negara, sehingga sulit untuk diperoleh di seluruh dunia.

    Kemungkinan besar, pajak kekayaan perlu dikoordinasikan secara internasional, sebuah tugas yang tidak mudah diwujudkan dalam ekonomi global yang kompetitif saat ini.

    Konsekuensi potensial dari pengenalan tindakan semacam itu memberikan latar belakang tentang bagaimana membuat kebijakan pajak kekayaan yang memadai di tengah ekonomi dunia yang terintegrasi.

    Tantangan berbagai negara dalam menyatukan kerja sama internasional untuk mengatasi kesenjangan kekayaan merupakan konsensus yang sulit dicapai.

    Penulis: Amir H. Khodadadi, sarjana di bidang teknik industri dan gelar master di bidang ekonomi pembangunan dan perencanaan dari Universitas Sains dan Riset di Iran yang telah terbit di earth.org.