ruangkota

Tag: pantura

  • Lewat Gowes 79 Tahun Indonesia: Pesepeda Ini Ingatkan Ancaman Tenggelamnya Desa-desa di Pantura

    Lewat Gowes 79 Tahun Indonesia: Pesepeda Ini Ingatkan Ancaman Tenggelamnya Desa-desa di Pantura

    7cloud.asia – Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-79, peseda asal Depok Jawa Barat, Iman Sulaeman akan memulai perjalanan Gowes 79 Tahun Indonesia dari Jakarta menuju Kota Semarang.

    Dengan menunggangi sepeda kesayangannya, Iman akan memulai start Gowes 79 Tahun Indonesia dari Tugu Pancoran Jakarta dan akan finish di Tugu Muda Semarang dengan menempuh jarak sejauh 474 kilometer.

    Gowes 79 tahun Indonesia Merdeka ini dilakukan Iman dengan menyusuri rute pesisir pantai utara Jawa atau yang lebih dikenal dengan Pantura.

    Dari Jakarta, Iman yang mantan jurnalis ini akan menyusuri jalur pantura yakni Bekasi-Karawang-Indramayu-Cirebon-Tegal-Brebes-Pekalongan-Batang lalu Semarang.

    “Ini sebagai upaya untuk terus mengingatkan masyarakat akan “kiamat pantura” atau ancaman tenggelamnya kawasan pesisir Pantura yang kian nyata akibat amblesnya tanah dan semakin naiknya permukaan laut,” terang Iman.

    Baca: Pemerintah diminta dengarkan warga pesisir dalam menyusun Second NDC

    Kampanye lewat aksi gowes yang dilakukan Iman kali ini sekaligus untuk mengingatkan kondisi geologis pantura yang terus lesak akibat turunnya berkurannya air tanah.

    Permukaan tanah di pesisirPantura yang terus turun setiap tahun, telah lama menjadi keprihatinannya.

    Mengutip data dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), pegowes berusia 53 tahun itu menjelaskan, kondisi geologis kawasan di Asia Tenggara memang sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut.

    Menurunnya permukaan tanah di kawasan ini, diprediksi lebih cepat terjadi dibandingkan daerah lain yang diperparah oleh pergeseran tektonik dan turunnya surutnya air tanah.

    Hal ini didasarkan hilangnya wilayah pesisir dan kemunduran garis pantai di Asia Tenggara yang telah diamati para ahli dalam rentang 1984 – 2015.

    Baca: Desa di pesisir utara Jawa ini terancam tenggelam

    “Proyeksi menunjukkan permukaan laut regional rata-rata terus meningkat. Ini membuat kejadian banjir rob lebih sering terjadi di daerah pantai,” ujarnya.

    Kondisi diperparah dengan Tingkat Total Ekstrem Air (Extreme Total Water Level/ETWL) lebih tinggi di daerah dataran rendah dan erosi pantai mulai terjadi di sepanjang pantai berpasir.

    Hasil pemantauan citra satelit menunjukkan, permukaan tanah di Jakarta turun antara 0,1 – 8 centimeter per tahun, Cirebon antara 0,3 – 4 centimeter per tahun.

    Pekalongan antara 2,1 – 11 cm per tahun, Semarang antara 0,9 – 6 cm per tahun, sementara Surabaya antara 0,3 – 4,3 cm per tahun.

    Fenomena turunnya permukaan tanah di pesisir Utara Pulau Jawa lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan pantai selatan Jawa yang struktur geologinya cenderung berbukit.

    Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebut, Cirebon, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya adalah kota-kota pesisir utara Jawa yang paling rawan terhadap penurunan tanah ekstrem hingga tahun 2050.

  • Perubahan Iklim Menaikkan Pasar Pemukiman Kumuh di Pantura

    Perubahan Iklim Menaikkan Pasar Pemukiman Kumuh di Pantura

    7cloud.asia – Pesisir pantai utara Jawa (Pantura), rumah bagi lebih dari 50 juta orang, merupakan salah satu kawasan yang mengalami dampak perubahan iklim.

    Mayoritas dari warga Pantura menghuni rumah yang kurang layak, bahkan masuk kategori kumuh. Sehari-hari mereka menghadapi banjir rob, krisis air bersih, dan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.

    Meski tak sedikit warga Pantura yang berpindah—bahkan bedol desa, studi terbaru yang dilakukan tim dari Universitas Diponegoro (Undip) menunjukkan bahwa banjir di pesisir telah memicu geliat pasar perumahan baru yang terus berkembang di daerah rawan banjir.

    Pasar ini terbentuk akibat penurunan sekitar 3 persen harga rumah di kawasan Pantura, khususnya Pekalongan, Jawa Tengah. Tren ini mengundang masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli kemudian tinggal di daerah berisiko.

    Dalam tulisan sebelumnya telah dipaparkan temuan tim peneliti dari Undip bagaimana perubahan iklim telah menaikkan pasar pemukiman kumuh di Pantura.

    Dalam tulisan ini, akan diulas bagaimana rumah rawan bencana di Pantura tetap diminati, karena dirasakan masih menguntungkan.

    Temuan tim peneliti dari Undip mengindikasikan adanya tindakan spekulasi yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah di daerah rawan banjir tapi aman karena lokasi pilihan mereka jauh dari pantai.

    Literatur global menjelaskan fenomena ini sebagai “disinvestasi” yang kemudian memengaruhi dinamika perubahan dan penurunan lingkungan perumahan.

    Aksi masyarakat berpengasilan rendah untuk membeli rumah di daerah rawan tetapi aman ini merupakan akibat logis terhadap skema pasar terkait daya beli penduduk di permukiman tersebut.

    Di satu sisi, kebutuhuan akan hunian murah sangat tinggi, tapi di sisi lain mereka tak sanggup memberi hunian layak karena keterbatasan ekonomi.

    Meskipun harus rutin menghadapi banjir, penghuni pemukiman di pesisir ini juga tetap mendapatkan sejumlah manfaat turunan.

    Sebab, daerah pesisir merupakan lokasi berkumpulnya fasilitas perkotaan seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan yang mendukung pemenuhan kebutuhan warga.

    Tak hanya di Indonesia, fenomena ini juga terjadi di Mumbai, India,. Di sana, masyarakat berupaya untuk menghuni rumah di kawasan kumuh yang rentan banjir di Mumbai—bahkan sampai memaksa penghuni aslinya untuk berpindah.

    Upaya adaptasi bencana via pasar properti
    Studi kami semakin memperkuat gagasan bahwa kebijakan penataan pasar properti dalam upaya adaptasi perubahan iklim sangatlah penting.

    Tak hanya di daerah pesisir, penataan pasar perumahan juga semestinya berlaku di dataran tinggi yang rawan bencana banjir bandang dan longsor.

    Pada umumnya, keputusan membeli rumah setiap keluarga berdasarkan pada pertimbangan ekonomi. Mereka menginginkan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya di balik keterbatasan finansial rumah tangga.

    Pemerintah dapat memanfaatkan pertimbangan untuk melibatkan para calon pembeli sebelum membuat keputusan.

    Pemerintah bisa melihat gagasan yang disampaikan oleh Tatiana Filatova, akademisi dari University of Twente. Tatiana menyarankan pemerintah untuk menambahkan komponen adaptasi terhadap bencana, contohnya risiko biaya perawatan rumah terdampak banjir.

    Strategi ini membuat masyarakat dapat melihat risiko biaya yang akan timbul dari perolehan rumah yang sekilas terlihat murah.

    Dengan perubahan harga, para calon pembeli akan berpikir rasional untuk memutuskan apakah akan tinggal di daerah rawan bencana dengan adanya beban biaya tambahan akibat bencana di masa depan.

    Tentunya alokasi atas kebencanaan ini tidak bisa disepelekan jumlahnya.

    Ini adalah sinyal agar para calon pembeli berpikir lebih rasional berdasarkan faktor-faktor ekonomi sebelum berinvestasi di lokasi berisiko.

    Upaya menambahkan komponen harga dapat kita terapkan dengan berbagai cara. Salah satu contohnya adalah kewajiban membeli asuransi rumah bagi calon pembeli di zona rawan banjir.

    Upaya lainnya bisa juga melalui pemberlakuan disinsentif, seperti pembatasan pembangunan infrastruktur yang berpotensi mengundang para calon pembeli.

    Instrumen pasar itu bisa menjadi pelengkap aturan negara untuk mengendalikan perkembangan rumah di daerah rawan bencana. Sebab, aturan itu terkadang terkunci baik oleh administrasi, politik ataupun tumpang tindihnya kebijakan.

    Sebaliknya, pemerintah bisa memberikan insentif pembangunan rumah di daerah aman. Dalam hal ini, program subsidi perumahan bisa menjadi opsi yang baik agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengakses rumah murah di daerah aman.

    Upaya mengatur pasar properti meningkatkan perencanaan tata ruang lebih luas dalam menyikapi perubahan iklim.

    Harapannya, pengaturan ini tak hanya menjadi instrumen mitigasi bencana, tetapi juga langkah adaptasi terhadap perubahan iklim yang efektif.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: S Sariffuddin, Asisten professor, Universitas Diponegoro (Undip)

  • Perubahan Iklim Berdampak pada Pasar Properti di Pantura

    Perubahan Iklim Berdampak pada Pasar Properti di Pantura

    7cloud.asia – Pesisir pantai utara Jawa atau Pantura yang menjadi rumah bagi lebih dari 50 juta orang, merupakan salah satu kawasan yang mengalami dampak perubahan iklim.

    Mayoritas dari warga Pantura menghuni rumah yang kurang layak, bahkan masuk kategori kumuh. Sehari-hari mereka menghadapi banjir rob, krisis air bersih, dan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.

    Meski tak sedikit warga Pantura yang berpindah—bahkan bedol desa, studi terbaru yang dilakukan tim dari Universitas Diponegoro (Undip) menunjukkan bahwa banjir di pesisir telah memicu geliat pasar perumahan baru yang terus berkembang di daerah rawan banjir.

    Pasar ini terbentuk akibat penurunan sekitar 3 persen harga rumah di kawasan Pantura, khususnya Pekalongan, Jawa Tengah. Tren ini mengundang masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli kemudian tinggal di daerah berisiko.

    Geliat pasar rumah di tengah banjir
    Analisis tim Undip yang terbit di International Journal of Disaster Risk Reduction itu menemukan bahwa salah satu pasar properti baru berada di daerah rawan banjir terus bertumbuh sekitar 1,2 persen per tahun.

    Dalam studi ini, tim dari Undip menggunakan data penjualan 1.029 unit rumah selama 2015 – 2020 dan 1,9 juta data pajak rumah (SPPT) dalam rentang tahun 1993 – 2020 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

    Baca: Perubahan iklim perburuk banjir rob di Jakarta

    Daerah ini—terletak di daerah pinggir utara Pekalongan—termasuk kawasan kumuh karena jarak antar rumah yang saling berhimpitan dan ukuran bangunan yang kecil serta cenderung seragam.

    Kawasan kumuh juga terlihat dari kapasitas listrik kebanyakan rumah di daerah tersebut, yakni sebesar 450 – 900 volt ampere (VA).

    Perubahan kepemilikan rumah, berdasarkan analisis tim atas data bea atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB), ditandai oleh pergantian nama pemilik.

    Dari data itu, tim menyimpulkan bahwa rumah yang mereka tempati adalah rumah yang dijual oleh pemilik sebelumnya.

    Adapun para penjual ini merupakan penduduk setempat yang telah tinggal lebih dari 30 tahun kemudian berpindah ke tempat yang lebih aman dari banjir.

    Kepergian mereka, sebagaimana temuan dalam penelitian berbeda, berhubungan dengan bencana pesisir di Pantura.

    Baca: Perubahan iklim bebani penduduk miskin di Jakarta

    Perpindahan ini kemudian menarik para pembeli—mayoritas merupakan pendatang yang sebelumnya tinggal di daerah pinggiran.

    Studi lainnya mencatat bahwa selama kurun 2014-2017, harga rumah di daerah ini sempat naik hingga 12,4 persen. Namun, selama 2018-2020, harga properti di daerah rawan banjir terus menurun sebesar 2,4 hingga 3 persen.

    Tim peneliti lantas mengelaborasi pemodelan genangan banjir pesisir yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga kemanusiaan MercyCorps pada 2001.

    Analisis data kemudian diperkuat dengan pemantauan daerah genangan air di pesisir dengan citra satelit Sentinel 1 yang kami olah menggunakan Google Earth Engine.

    Selanjutnya, tim membandingkan perubahan luasan pasar rumah di daerah berisiko dengan perubahan luasan genangan banjir pesisir. Luasan pasar properti kami dapatkan melalui analisis klaster ruang.

    Sementara luasan banjir diukur berdasarkan zona genangan air permukaan menggunakan sistem informasi geografis (GIS).

    Baca: Menata kampung pesisir yang adaptif pada perubahan iklim

    Dari data 2015 – 2020 dan analisis spasial tersebut, peneliti melihat pertumbuhan pasar properti lebih cepat dibandingkan zona genangan air permukaan.

    Hal ini mengindikasikan bahwa pasar properti di daerah banjir yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah telah meluas bahkan melebihi area genangan banjir yang cenderung tetap.

    Karena keterbatasan ekonomi, pembeli rumah di kawasan ini tidak mampu merenovasi rumah dan memperbaiki lingkungan untuk beradaptasi dengan banjir dan penurunan muka tanah.

    Alhasil, selain bertumbuh, pasar properti telah bertransformasi dari rumah layak huni menjadi rumah kumuh. Karena terus menerus dilanda banjir, kualitas lingkungan perumahan ini kian menurun.

    Selain itu, pasar ini ikut berkontribusi terhadap peningkatan kerentanan pesisir karena terus bertumbuh di daerah berisiko terdampak banjir.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: S Sariffuddin, Asisten professor, Universitas Diponegoro (Undip)

  • Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Ditawarkan sebagai Pengganti Giant Sea Wall di Pantura

    Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Ditawarkan sebagai Pengganti Giant Sea Wall di Pantura

    7cloud.asia – Menyikapi terus naiknya permukaan laut di pantai utara Jawa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan rencana pembangunan tembok laut raksasa atau giant sea wall di pantura.

    Proyek infrastruktur bernama giant sea wall itu akan dibangun sejajar garis pantai. Proyek rencananya akan membentang dari Cilegon, di Banten hingga Gresik di Jawa Timur sepanjang 500 kilometer.

    Namun, keberadaan giant sea wall ini dinilai tidak akan menyelesaikan akar permasalahan mendasar di Pantura

    Permukaan tanah akan tetap menurun. Muka air laut akan tetap naik. Tanggul laut raksasa justru bisa menimbulkan dampak lingkungan dan sosial turunan yang serius.

    Sebenarnya ada pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi masalah ini, yakni Integrated Coastal Zone Management (ICZM) atau Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.

    Pendekatan ini menggabungkan perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial. Prinsip dasarnya adalah bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya.

    Baca: Tembok Laut takkan atasi abrasi di Pantura

    Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu menekankan pada upaya rehabilitasi mangrove, restorasi terumbu karang, dan penguatan ekosistem pesisir lain sebagai penahan alami gelombang.

    Selain efektif menjaga ekosistem, pendekatan ini juga menghidupkan ekonomi lokal lewat perikanan berkelanjutan, ekowisata, hingga budi daya laut yang ramah lingkungan.

    Hasilnya, masyarakat lokal lebih berdaya, ketimpangan berkurang, dan ketahanan ekonomi jangka panjang semakin kuat.

    Belanda adalah contoh sukses negara yang menerapkan solusi berbasis alam yang dikombinasikan dengan teknologi.

    Mereka menerapkannya melalui program seperti Room for the River. Konsep ini tak hanya membangun tanggul dan kanal, tetapi juga memperluas ruang air, memperkuat garis pantai dengan sand motor.

    Belanda juga memulihkan ekosistem rawa dan padang lamun yang mampu meredam gelombang hingga 75–80 persen sebelum mencapai daratan.

    Baca: Ketimbang giant sea wall, lebih disarankan penanaman mangrove secara masif

    Proyek ini melibatkan warga melalui konsultasi publik, lokakarya, hingga perencanaan bersama. Contohnya di Nijmegen, kota tertua di Belanda yang berhasil mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

    Keberhasilan Belanda ini tak lepas dari riset jangka panjang berkelanjutan yang menunjukkan bahwa solusi berbasis alam lebih hemat biaya perawatan. Solusi ini juga memberi manfaat sosial-ekonomi seperti peningkatan pariwisata dan nilai properti.

    Mereka menerapkan perencanaan jangka panjang hingga 100 tahun. Mereka pun memastikan strategi tetap relevan menghadapi perubahan iklim dan dinamika sosial.

    Dari sini, kita belajar bahwa solusi tangguh bukan berarti membangun lebih tinggi, tapi membangun lebih bijak.

    Menuju masa depan yang lebih seimbang
    Strategi berbasis alam adalah solusi paling jitu melindungi daerah pesisir. Namun, jika satu pendekatan ekstrem belum memungkinkan, kombinasi strategi bisa menjadi jalan tengah.

    Baca: Pembangunan giant sea wall dinilai akan memicu masalah baru  

    Tembok laut cukup dibangun di area kritis saja, sementara wilayah lain diperkuat dengan rehabilitasi ekosistem.

    Upaya ini pun harus diimbangi dengan pengelolaan daerah hulu. Teknik tambahan seperti polder, pelebaran sungai, dan ruang retensi air juga bisa diterapkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan air yang terpadu.

    Dengan cara ini, kegiatan ekonomi tetap berjalan sembari menjaga keberlanjutan ekosistem.

    Pesisir bukan hanya batas antara daratan dan lautan. Ia adalah sumber kehidupan, penggerak ekonomi, dan rumah bagi beragam makhluk hidup.

    Kini kita dihadapkan pada dua opsi: membangun tembok atau menjalin jembatan dengan alam. Opsi yang dipilih akan menentukan masa depan kita bersama.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Aris Ismanto (Associate lecturer, Universitas Diponegoro/Undip Semarang)

  • Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Bukanlah Solusi Tepat untuk Masalah Lingkungan di Pantura

    Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Bukanlah Solusi Tepat untuk Masalah Lingkungan di Pantura

     

    7cloud.asia – Deburan ombak di pantai utara (Pantura) Jawa kini bukan lagi sepenuhnya pemandangan indah. Perubahan iklim menyebabkan permukaan laut di sana terus naik. Di sisi lain, permukaan tanah semakin menurun akibat penyedotan air tanah yang berlebihan.

    Kombinasi ini meningkatkan risiko terjadinya banjir rob, abrasi pantai, hingga tenggelamnya pulau-pulau kecil. Menyikapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan rencana pembangunan tembok laut raksasa atau giant sea wall di pantura.

    Proyek infrastruktur besar berupa dinding laut itu akan dibangun sejajar garis pantai. Proyek rencananya akan membentang dari Cilegon, di Banten hingga Gresik di Jawa Timur sepanjang 500 kilometer.

    Sekilas, beton raksasa mungkin terlihat seperti solusi praktis untuk menahan gempuran air laut masuk daratan. Namun, keberadaan tembok ini takkan menyelesaikan akar permasalahan mendasar.

    Permukaan tanah akan tetap menurun. Muka air laut akan tetap naik. Tanggul laut raksasa justru bisa menimbulkan dampak lingkungan dan sosial turunan yang serius.

    Mengapa tanggul laut bukan jawaban?

    Tanggul laut akan mengganggu dinamika dan ekosistem alami pesisir. Sebab tembok hanya berfungsi memantulkan energi gelombang alih-alih menyerapnya. Energi ombak yang terpantul ini akan mengikis wilayah di sekitarnya.

    Selain itu, tembok laut menghambat aliran sedimen seperti pasir dan lumpur yang penting untuk menjaga bentuk dan ekosistem pantai. Tanpa sedimen, garis pantai akan semakin menyempit.

    Banyak spesies laut seperti kepiting pasir, moluska, burung pantai, vegetasi pesisir, dan ikan-ikan muda yang bergantung pada ekosistem pantai bakal kehilangan tempat hidupnya. 

    Persoalan potensi dampak sosial yang diakibatkan juga tak kalah besar. Nelayan bisa kehilangan wilayah tangkap. Pun, masyarakat pesisir terancam kehilangan mata pencaharian mereka.

    Tak hanya berisiko, biaya pembangunan dan perawatan tanggul raksasa juga sangat tinggi. Di Jakarta saja, total biaya untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall kemungkinan mencapai Rp500 triliun. Anggaran ini termasuk tanggul utama di laut, reklamasi, serta jaringan infrastruktur pendukung.

    Belum lagi, biaya perawatan tahunan yang bisa mencapai 1–5% dari investasi awal. Untuk tanggul raksasa, pemerintah membutuhkan sekitar Rp5–25 triliun per tahun hanya untuk pemeliharaan.

    Lihat saja tanggul darat di berbagai wilayah, sudah banyak yang rusak. Laporan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan PUPR (2022) menunjukkan beberapa segmen tanggul di utara Jakarta mengalami keretakan, rembesan air, dan harus diperkuat dengan sheet pile tambahan.

    Tanggul pantai di Semarang sepanjang ±2,5 km juga beberapa kali bocor dan rembes, terutama di wilayah Tambaklorok dan Kaligawe.

    Sementara itu, tanggul laut di pesisir Pekalongan juga tidak bisa sepenuhnya menahan rob. Air justru merembes lewat dasar serta celah sambungan. 

    Seiring waktu, setiap kenaikan permukaan laut menuntut tembok ditinggikan atau diperkuat. Alhasil kebutuhan biaya membengkak tak terhingga.

    Laporan keenam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) memperkirakan rata-rata biaya penyesuaian (adaptation cost) pesisir bisa meningkat dua kali lipat setiap kenaikan 0,5 meter permukaan laut. Biaya ini timbul karena kebutuhan peninggian dan penguatan struktur.

    Pada akhirnya ketergantungan pada solusi fisik ini hanya memicu rasa aman semu. Proyek tanggul laut menelan ongkos mahal tapi tidak mampu menyelesaikan persoalan. 

    Lantas, apa pilihan lain?

    Sebenarnya ada pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi masalah ini, yakni Integrated Coastal Zone Management (ICZM) atau Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.

    Pendekatan ini menggabungkan perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial. Prinsip dasarnya adalah bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya.

    Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu menekankan pada upaya rehabilitasi mangrove, restorasi terumbu karang, dan penguatan ekosistem pesisir lain sebagai penahan alami gelombang.

    Selain efektif menjaga ekosistem, pendekatan ini juga menghidupkan ekonomi lokal lewat perikanan berkelanjutan, ekowisata, hingga budi daya laut yang ramah lingkungan. Hasilnya, masyarakat lokal lebih berdaya, ketimpangan berkurang, dan ketahanan ekonomi jangka panjang semakin kuat. 

    Belanda adalah sukses negara yang menerapkan solusi berbasis alam yang dikombinasikan dengan teknologi.

    Mereka menerapkannya melalui program seperti Room for the River. Konsep ini tak hanya membangun tanggul dan kanal, tetapi juga memperluas ruang air, memperkuat garis pantai dengan sand motor. Belanda juga memulihkan ekosistem rawa dan padang lamun yang mampu meredam gelombang hingga 75–80% sebelum mencapai daratan.

    Proyek ini melibatkan warga melalui konsultasi publik, lokakarya, hingga perencanaan bersama. Contohnya di Nijmegen, kota tertua di Belanda yang berhasil mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

    Keberhasilan Belanda ini tak lepas dari riset jangka panjang berkelanjutan yang menunjukkan bahwa solusi berbasis alam lebih hemat biaya perawatan. Solusi ini juga memberi manfaat sosial-ekonomi seperti peningkatan pariwisata dan nilai properti.

    Mereka menerapkan perencanaan jangka panjang hingga 100 tahun. Mereka pun memastikan strategi tetap relevan menghadapi perubahan iklim dan dinamika sosial.

    Dari sini, kita belajar bahwa solusi tangguh bukan berarti membangun lebih tinggi, tapi membangun lebih bijak. 

    Menuju masa depan yang lebih seimbang

    Strategi berbasis alam adalah solusi paling jitu melindungi daerah pesisir. Namun, jika satu pendekatan ekstrem belum memungkinkan, kombinasi strategi bisa menjadi jalan tengah. Tembok laut cukup dibangun di area kritis saja, sementara wilayah lain diperkuat dengan rehabilitasi ekosistem.

    Upaya ini pun harus diimbangi dengan pengelolaan daerah hulu. Teknik tambahan seperti polder, pelebaran sungai, dan ruang retensi air juga bisa diterapkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan air yang terpadu.

    Dengan cara ini, kegiatan ekonomi tetap berjalan sembari menjaga keberlanjutan ekosistem.

    Pesisir bukan hanya batas antara daratan dan lautan. Ia adalah sumber kehidupan, penggerak ekonomi, dan rumah bagi beragam makhluk hidup.

    Kini kita dihadapkan pada dua opsi: membangun tembok atau menjalin jembatan dengan alam. Opsi yang dipilih akan menentukan masa depan kita bersama.

    Aris Ismanto, Associate lecturer, Universitas Diponegoro

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • BRIN Ungkap Penurunan Tanah Bervariasi dan Kenaikan Permukaan Laut di Pantura hingga 4,3 Milimeter per Tahun

    BRIN Ungkap Penurunan Tanah Bervariasi dan Kenaikan Permukaan Laut di Pantura hingga 4,3 Milimeter per Tahun

    7cloud.asia – Sejumlah wilayah di Pantai Utara Jawa (Pantura) mengalami penurunan tanah dengan tingkat yang bervariasi dan menghadapi kenaikan permukaan laut hingga 4,3 milimeter (mm) per tahun.

    Penurunan tanah dan naiknya permukaan laut terjadi di berbagai kawasan pesisir, mulai dari Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Subang, Pemalang, Pekalongan, hingga Demak, dan berpotensi meningkatkan risiko genangan di masa mendatang.

    Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Geoinformatika (PRGI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agung Syetiawan, mengungkapkan fenomena penurunan tanah di Pantura dapat diamati melalui berbagai pendekatan geodesi dan penginderaan jauh.

    Agung menjelaskan, pemanfaatan teknologi Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), Global Navigation Satellite System (GNSS), pengamatan terestris, hingga pemodelan geospasial multidata menjadi bagian penting dalam memetakan dinamika deformasi wilayah pesisir.

    Data pengamatan GNSS yang diperoleh dari Indonesia Continuously Operating Reference Station (InaCORS) juga memperlihatkan pola deformasi vertikal yang cenderung tidak linear di sebagian besar wilayah Pantura.

    “Data tersebut digunakan sebagai validasi terhadap hasil pengamatan satelit Synthetic Aperture Radar (SAR),” kata Agung, dalam kegiatan BRIGHTS Seri #2, Selasa (26/5/2026).

    Baca: Tanggul Laut Raksasa Bukanlah Solusi Tepat untuk Masalah Lingkungan di Pantura

    Dilansir di laman resmi brin.go.id, Agung mengatakan eksploitasi air tanah menjadi salah satu faktor utama penyebab penurunan permukaan tanah (subsidence) di kawasan pesisir.

    “Kebutuhan air bersih masyarakat maupun aktivitas budi daya seperti tambak udang vaname turut meningkatkan tekanan terhadap cadangan air tanah,” jelasnya.

    Dia menambahkan, penurunan tanah juga memperparah dampak kenaikan muka laut di wilayah pesisir utara Jawa. Berdasarkan hasil analisis data altimetri, tren kenaikan muka laut berada pada kisaran 2,4 milimeter hingga 4,3 milimeter per tahun.

    Melalui pemodelan sederhana bath up model, sejumlah wilayah pesisir Pantura berpotensi mengalami genangan permanen apabila tidak dilakukan langkah mitigasi yang tepat.

    Kawasan Muara Gembong dan beberapa wilayah pesisir Jakarta, Tangerang, dan Bekasi (Jatabek) disebut telah mengalami perluasan area genangan akibat kombinasi penurunan tanah dan kenaikan muka laut.

    Menurutnya, pembangunan infrastruktur mitigasi seperti Giant Sea Wall perlu mempertimbangkan hasil kajian geospasial secara komprehensif agar wilayah prioritas penanganan dapat ditentukan secara tepat.

    Baca: Ancaman Tenggelamnya Desa-desa di Pantura

    Ia juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data geospasial dalam mendukung pembangunan pesisir berkelanjutan, termasuk pengendalian sumur bor, rehabilitasi mangrove, dan evaluasi pembangunan tanggul laut.

    “Save water, save life, air bersih yang kita hemat hari ini adalah napas kehidupan untuk generasi masa depan,” katanya.

    Agung mengungkapkan adanya keterbatasan dalam sistem pengamatan subsidence, salah satunya disebabkan lokasi stasiun pengamatan yang tidak selalu berada tepat pada area dengan laju penurunan tinggi.

    Untuk mengatasi hal tersebut, BRIN bersama Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan pengamatan episodik melalui pemasangan pilar benchmark permanen pada sejumlah titik hotspot penurunan tanah.

    Pilar benchmark permanen ini dipantau secara berkala setiap tahun.

    Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN Rokhis Khomarudin mengatakan isu penurunan tanah dan degradasi ekosistem pesisir merupakan persoalan multidisiplin yang membutuhkan dukungan riset geospasial dan penginderaan jauh secara berkelanjutan.

    “Pemanfaatan teknologi GIS dan remote sensing menjadi sangat penting untuk mendukung pemantauan, analisis, serta penyusunan strategi mitigasi yang berbasis data ilmiah,” ujarnya.