7cloud.asia – Masyarakat Adat Distrik Konda, Kamis (5/3/2026) melakukan pemalangan patok adat di hutan adat yang menjadi hak milik mereka secara turun temurun.
Yance Mondar bersama keluarga besarnya dari Kampung Nakna Distrik Konda dan Kampung Keyen Distrik Teminabuan melakukan patroli hutan sekaligus menandai patok dengan ritual adat.
Dengan membawa kain merah dan cat merah, masyarakat adat Distrik Konda menandai hutan adat milik mereka yang terus diancam PT. Anugerah Sakti Internusa (ASI) yang mengantungi izin konsesi seluas 14.000 hektare.
Penanda batas alami antar marga ini dibuat di pohon besar, sungai dan gunung di dalam area hutan adat mereka. Aksi ini sekaligus menegaskan bahwa Papua bukan tanah kosong.
Langkah ini sebagai bentuk perlindungan dan edukasi kepada generasi muda di internal marga dan sukunya, sekaligus membatasi upaya pencaplokan sepihak oleh perusahan kelapa sawit PT. ASI.
Baca: Papua dalam bayang-bayang ekonomi yang menguras alam dan lingkungan
Seperti diketahui, perusahaan sawit ini telah lama mengincar wilayah hutan adat di Distrik Konda dan Distrik Teminabuan Sorong Selatan Papua Barat Daya.
“Kami survei dan buat patok adat ini karena ada perusahaan dan beberapa pihak rencana kasi masuk kelapa sawit, jadi kami juga takut jaga karena kelapa sawit ini kalau masuk nanti dia bongkar torang pu hutan yang sedikit ini baru kami mau hidup dimana? Kami mau berburu dimana? Kami mau berkebun dimana? Jadi kami hak ini kami trabisa kasi, kalau tempat ini digarap sawit lalu kami pu hidup ini mau taru dimana?” ujar Yance dalam keterangan tertulisnya kepada media.
Kegiatan patok adat ini dilakukan di hutan adat bernama Kordaimahkrah, Sun, Mondarmbe dan Nimadaduk yang berlokasi di Distrik Konda. Kegiatan tersebut juga melibatkan marga Kareth Sarus dan Marga Sianggo serta Karet dan Kemeray.
Masyarakat yang terlibat dari dari para tetua adat, mama-mama dan pemuda yang berjumlah sekitar puluhan orang.
Mama Grice Mondar menegaskan, hutan adat ini adalah warisan dari moyang untuk mereka, sehingga mereka juga akan mewariskan untuk anak cucu mereka dalam kondisi lestari.
”Jadi, kami tetap tolak kebun kelapa sawit di tong hutan ini,” ujarnya.
Baca: Perpanjangan izin PT Freeport menambah krisis dan derita warga Papua
Yustus Mondar menambahkan, “Tong pu hutan ini ada babi hutan, kasuari, lau-lau, kanguru, kus-kus, maleo, rusa dan hewan liar banyak disini, jadi kami keluarga besar tolak kelapa sawit itu”
Tokoh adat Afsya Yulian Kareth mengatakan, tanah Papua memang selalu terancam oleh investasi yang ingin merusak hutan primer milik masyarakat adat. Dia menegaskan, Papua bukan tanah kosong yang bisa dibuka semaunya oleh orang luar.
“Hutan ini bukan tanah kosong, ada pemiliknya. Jadi sampai kapanpun kami tetap tolak kelapa sawit,” tandasnya.
Sedangkan Mama Fransina Sianggo menegaskan, hilangnya hutan yang diubah menjadi perkebunan sawit milik orang luar mengancam ruang hidup warga setempat.
“Tong pu hutan ini untuk ramuan obat-obatan jika ada kluarga yang sakit dan biasa juga kami ambin daun tikar dan rumput untuk buat noken dan tikar untuk tong pu kebutuhan,” tegasnya.