7cloud.asia – Presiden Joko Widodo sempat tertawa ketika ditanya wartawan soal pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut dirinya pernah berusaha merebut kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati Soekarnoputri.
Peristiwa itu terjadi saat Presiden melakukan sesi tanya jawab dengan wartawan usai melepas pengiriman bantuan untuk warga Palestina dan Sudan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
Mula-mula wartawan menanyakan soal pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut Jokowi pernah mengutus seorang menteri untuk merebut kursi ketua umum.
“Pak Mas Hasto bilang Bapak pernah mengirim menteri untuk merebut kursi Ketum PDI Perjuangan, beberapa bulan lalu Pak ,” tanya wartawan.
Mendengar pertanyaan itu, Presiden membalas dengan pertanyaan. “Bukan (mau merebut kursi Ketum) Golkar,” kata Jokowi.
Wartawan lalu kembali menegaskan bahwa berdasarkan informasi terbaru yang disampaikan Hasto Kristiyanto, Jokowi ingin merebut kursi Ketua Umum PDI Perjuangan. Saat mendengar penegasan pertanyaan ini, Jokowi spontan tertawa.
Jokowi lantas menyampaikan jawabannya. “Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua (kursi ketua umum parpol) mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu,” jelasnya.
Baca: Risma dan Sri Mulyani siap bersaksi di Mahkamah Konstitusi
saat wartawan meminta penegasan apakah kabar upaya pengambilalihan itu tidak benar, Presiden kembali menyatakan agar jangan ada anggapan seperti itu.
“Jangan seperti itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Jokowi sempat berupaya ingin mengambilalih kursi Ketua Umum dari Megawati Soekarnoputri.
Hasto mengungkapkan hal ini saat berbicara dalam diskusi bedah buku berjudul “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.
“Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full,” kata Hasto.
Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan ialah menteri power full.
“Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan,” kata Hasto.
Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI Perjuangan.
“Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama,” pungkas Hasto.
Sumber: Kompas.com