7cloud.asia – Pemerintah menargetkan sebanyak 18 layanan publik yang terimbas insiden serangan hacker terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 bisa pulih pada akhir Juni 2024.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Usman Kansong.
Dilansir Antaranews.com, Usman mengatakan pelayanan lima instansi telah kembali normal setelah sempat terhenti akibat serangan hacker PDNS 2 pekan lalu.
“Kami berharap setiap hari bertambah tenant-tenant dan Kementerian serta Lembaga yang layanannya pulih, akhir bulan ini kami targetkan 18 tenant sudah recovery,” kata Usman dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).
Baca: Pusat Data Nasional diserang hacker
Adapun lima instansi yang layanannya sudah kembali pulih dan beroperasi normal adalah layanan keimigrasian dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Juga layanan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bernama Sikap.
Disusul layanan perizinan kegiatan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), lalu ada juga layanan ASN Digital Kota Kediri, dan juga layanan dari Kementerian Agama SiHalal.
Usman menambahkan, target pemulihan layanan publik untuk 18 instansi itu merupakan langkah jangka pendek dan hal itu dibarengi juga dengan proses penyelidikan digital forensik yang masih terus berjalan.
Baca: Cara penjahat gunakan AI untuk lakukan serangan siber
“Tentu kami, Kementerian Kominfo, Telkom, BSSN, dan instansi terkait lainnya berupaya maksimal melakukan pemulihan secara baik dan cepat agar akses terhadap pelayanan publik tidak terganggu terlalu lama,” katanya.
Pada Senin (24/6/2024), Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Kominfo mengidentifikasi ada sebanyak 211 instansi yang terdampak dari insiden serangan siber PDNS 2.
Lalu pada Selasa (25/6/2024), teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas insiden PDNS 2.
Namun pada Rabu (26/6/2024) tercatat sudah ada sebanyak 44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses.
Dari semua itu, lima instansi telah kembali melayani masyarakat setelah dilakukan migrasi data.


