7cloud.asia – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memastikan tidak ada rencana pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh bagi siswa sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi.
Pernyataan ini disampaikan Mu’ti menyikapi langkah pemerintah yang sedang menyiapkan aturan kerja dari rumah alias work from home satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kebijakan itu bertujuan menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) imbas perang di wilayah Asia Barat.
Menurut Mu’ti, aturan tersebut tidak diberlakukan untuk sektor pendidikan. “Pembelajaran akan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Mu’ti ketika dihubungi pada Selasa, 24 Maret 2026.
Ia membenarkan bahwa proses belajar bagi siswa sekolah dasar hingga menengah akan berlangsung secara normal, yakni dengan tatap muka selama lima hari dalam satu pekan.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak. Prabowo juga mempertimbangkan kebijakan WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih kemudian menyusun strategi penghematan energi di sektor publik yang mencakup pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan umum. Pada pekan lalu, isu pembelajaran daring mencuat dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan kebijakan penghematan energi lintas sektor ini rencananya mulai berlaku pada April 2026.
Dia menjelaskan, penghematan energi meliputi penerapan metode pembelajaran daring atau luring akan menyesuaikan dengan karakteristik substansi mata kuliah atau pelajaran. Namun belakangan, Pratikno menegaskan penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan tetap berjalan normal.
Dalam keterangan pers pada 24 Maret 2026, Pratikno mengatakan pemerintah mengutamakan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka. Ia berujar, sektor pendidikan harus berjalan optimal.
Ia juga mengingatkan jangan sampai timbul learning loss. Istilah learning loss merujuk pada hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik itu secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu.
Pratikno mengakui memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid dalam proses pembelajaran siswa. Namun pembicaraan lintas kementerian menyepakati saat ini tidak ada urgensi dalam pembelajaran daring bagi siswa. Hal tersebut mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menilai upaya penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Dia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ, khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik.
Lebih lanjut, ia menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan PJJ diterapkan secara luas.
“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (24/3/2026).
Ia juga menekankan pentingnya dukungan yang memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal.
Lalu Hadrian mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan ini. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan PJJ dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.
“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” ucap Politisi PKB itu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Apabila terdapat pembelajaran praktikum, pemerintah mengarahkan agar pembelajaran tetap bersifat tatap muka.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.