7cloud.asia – Dalam Deklarasi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM yang dirilis pada Hari Ibu 22 Desember 2023 lalu, Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM menyoroti tentang pemiskinan perempuan
Koalisi Perempuan melihat pemiskinan perempuan atau pemiskinan berbasis gender berlangsung secara sistematis.
Menurut Koalisi Perempuan, pemiskinan perempuan ini berangkat dari asumsi yang bias gender seperti pendataan keluarga berbasis kepala keluarga atau laki-laki saja.
“Dalam pendataan sentralistik yang tak disertai akses informasi bagi perempuan dalam pemutakhiran data. Akibatnya banyak perempuan kehilangan akses mereka pada bantuan yang menjadi hak mereka,” demikian pernyataan tertulis Koalisi Perempuan yang diterima 7cloud.asia, Jumat (22/12/2023).
Baca: Koalisi Perempuan sebut nepotisme perburuk keadilan gender
Kondisi serupa terjadi pada kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal.
Secara statistik sektor informal skala rumah tangga merupakan tempat kaum perempuan mencari penghidupan sambil mengelola rumah tangga dalam ragam status perkawinan mereka.
Namun sektor ini seringkali didekati sebagai kegiatan usaha kaum lelaki semata dengan asumsi yang bias gender.
“Bantuan pemberdayaan melalui UMKM seringkali tak menimbang kepentingan dan keterbatasan langkah perempuan akibat peran sosialnya,” imbuh Koalisi Perempuan dalam pernyataannya.
Baca: Koalisi Perempuan ingatkan bantuan sosial jangan jadi alat kampanye politik
Akibatnya UMKM tidak mampu mendeteksi hambatan yang dihadapi perempuan sebagai pengusaha kecil seperti hambatan kultural dan struktural berbasis gender.
Keterbatasan pendidikan dan penguasaan menggunakan digital, keterbatasan akses mereka kepada internet, tidak dilihat sebagai hal yang membutuhkan jalan keluar dengan pendekatan yang responsif gender.
Pemiskinan perempuan yang lain terjadi pada pekerja rentan dalam rezim patriarki dan rezim upah murah dengan berbagai eksploitasi di domestik dan area kerja publik.
Dalam dunia perburuhan, pekerja perempuan baik formal maupun sektor yang diinformalkan (Pekerja Rumah Tangga/ PRT, pekerja rumahan, pekerja berbasis online, pekerja freelance, buruh lepas, petani dan nelayan) adalah kelompok yang sangat rentan.
Baca: Pekerja perempuan dan PRT belum terlindungi
Hal ini karena kebijakan perburuhan yang ada tidak menjamin hak-hak mereka sebagai buruh dan perempuan.
Kerentanan buruh perempuan ini dilanggengkan dengan sistem upah murah, eksklusivitas perlindungan sosial dari jaminan sosial, bantuan sosial dan layanan sosial yang tidak berbasis pada realitas income keluarga miskin.
Kondisi ini diperburuk dengan pelanggaran hak reproduksi perempuan seperti cuti haid, cuti hamil dan melahirkan.
Secara lebih komprehensif kemiskinan perempuan termanifestasi dalam hilangnya hak pada kehidupan yang layak, seperti hak atas perlindungan sosial dari rahim sampai wafat.
“Ini termasuk penghasilan minimal untuk semua perempuan di sektor formal maupun informal terlepas dari status perkawinan mereka,” tutup pernyataan itu.