ruangkota

Tag: pemprov dki jakarta

  • Pemprov DKI Jakarta Terapkan WFH 50 Persen Mulai Hari Ini

    Pemprov DKI Jakarta Terapkan WFH 50 Persen Mulai Hari Ini

    7cloud.asia – Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan uji coba kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi ASN mulai hari ini, Senin (21/8/2023).

    Penerapan WFH bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini diberlakukan bagi 50 persen, sedangkan sisanya akan bekerja secara offline atau hadir di kantor.  

    Kebijakan WFH bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini tidak berlaku pada RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.

    Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya.

    Baca Juga: Warga Rusunawa Marunda Keluhkan Debu Batubara Picu Masalah Kesehatan

    Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi mengatakan, WFH badi ASN ini berlaku dari 21 Agustus hingga 21 Oktober bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung.

    Kebijakan ini diterapkan guna mengurangi kemacetan di ibu kota selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 pada 4-7 September.

    Pada saat KTT ASEAN berlangsung persentase pegawai yang melaksanakan WFH  dan kehadiran ASN di kantor akan disesuaikan kembali dan tidak lagi 50:50. 

    Rinciannya, pegawai yang WFH sebanyak 75 persen dan bekerja dari kantor sebanyak 25 persen.

    “Penyesuaian ini berlaku pada kantor-kantor pemerintahan yang dekat dari lokasi KTT ASEAN, seperti Kantor Dinas Pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan,” katanya.

    Baca Juga: Temukan Sanctuary untuk Sesi Slow Living di Tengah Kota yang Sibuk

    Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga akan memberlakukan pembelajaran jarak jauh, di mana presentase kehadiran siswa sebanyak 50 persen.

    Namun, guru dan tenaga pendidik di sekolah tersebut, diminta tetap hadir dan beraktivitas 100 persen.

    Heru Budi mengatakan setelah KTT ASEAN berlangsung, sekolah di sekitar venue dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa atau 100 persen kehadiran siswa.

    Sekolah yang menerapkan PJJ hanya yang berlokasi di sekitar venue KTT ASEAN, seperti di daerah Thamrin, Sudirman, Tanah Abang, Kuningan, dan Menteng.

    Sedangkan untuk sekolah yang jauh dari venue KTT ASEAN, seperti di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Timur, tetap beraktivitas normal dengan masuk 100 persen. 

    Baca Juga: Ratusan Nama Gagal Masuk DCS di Pemilu 2024, Masukan Masyakarat Ditunggu Hingga 28 Agustus

     

  • Pemprov DKI Jakarta Bakal Merevitalisasi RPTRA Kalijodo: Diharapkan Rampung Akhir Tahun Ini

    Pemprov DKI Jakarta Bakal Merevitalisasi RPTRA Kalijodo: Diharapkan Rampung Akhir Tahun Ini

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo di Tambora, Jakarta Barat.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini sedang menggodok Instruksi Gubernur tentang rencana revitalisasi RPTRA Kalijodo agar bisa dirilis segera.

    Saat mengunjungi RPTRA Kalijodo, Jumat (16/5/2025), Pramono Anung mengatakan dirinya ingin memperbaiki peninggalan para gubernur yang menurut dia baik dan bermanfaat untuk masyarakat.

    Pramono ingin ruang publik ini kembali bermanfaat untuk masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan.

    Baca: Ruang Terbuka Hijau Kalijodo selesai direvitalisasi

    Revitalisasi RPTRA Kalijodo ditargetkan menjadi ruang publik yang lebih representatif dan fungsional. Revitalisasi ini ditargetkan bisa rampung dalam waktu enam bulan.

    “Mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih enam bulan, RPTRA Kalijodo ini wajahnya adalah wajah yang ramah kembali kepada kita semua untuk datang,” kata Pramono.

    Untuk merealisasikan rencana ini, Pramono Anung telah menugaskan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) DKI Jakarta, Fajar Sauri agar berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat.

    “Salah satu hal luar biasa menurut saya pada waktu itu Kalijodo yang dari tanda kutip seperti itu, kemudian pada era Pak Ahok dan Pak Djarot dilakukan perbaikan dan sekarang memang belum bisa difungsikan secara maksimal,” jelasnya.

    Baca: Mewujudkan ruang hijau yang ideal di kota-kota di Indonesia

    Kepala Dinas Tamhut DKI Jakarta, Fajar Sauri menjelaskan, pihaknya telah berinteraksi dengan warga untuk melakukan penataan ulang RPTRA Kalijodo.

    Menurutnya, warga meminta agar disediakan lapangan olahraga multi-fungsi, ruang pertemuan komunitas, serta ruang kontemplasi.

    “Yang diminta oleh warga adalah terkait dengan lapangan olahraga yang sifatnya multi, di mana lapangan olahraga itu bisa dimanfaatkan untuk bola voli, basket, bahkan futsal,” ujar Fajar.

    Fajar juga memastikan, pihaknya juga akan menempatkan petugas keamanan untuk melakukan pengawasan di kawasan sekitar.

    “Mengenai pengawasan, kami mempunyai tugas selaku penanggung jawab, kita awasi dengan menaruh para pengamanan di sana,” tandasnya.

    Baca: Kondisi ruang hijau di kota-kota di Indonesia

  • Pembongkaran Tiang Monorel Mulai Dikerjakan

    Pembongkaran Tiang Monorel Mulai Dikerjakan

    7cloud.asia – Pemerintah provinsi DKI Jakarta memastikan penataan kawasan Kuningan, termasuk pembongkaran tiang monorel, dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    Setiap rupiah dari total Rp100 miliar dana APBD yang dikeluarkan untuk pembongkaran tiang monorel akan dipertanggungjawabkan kepada publik melalui manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

    Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di mana Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen membangun secara inklusif, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan dimensi sosialnya.

    Untuk itu Pemprov akan fokus pada perluasan jangkauan layanan transportasi publik, peningkatan cakupan layanan air bersih, penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pemprov DKI Jakarta juga mendorong aktivasi taman sebagai ruang publik, serta perbaikan jalan, trotoar, dan jaringan utilitas

    Selain itu, berbagai dukungan perlindungan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan pangan juga menjadi bagian dari perhatian dalam pembangunan kota.

    Baca: Tiang Monorel terbengkalai selama dua dekade

    Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo mengatakan, pembongkaran tiang monorel hanyalah salah satu kegiatan, di samping penataan jalan dan trotoar agar berfungsi optimal dari sisi keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta estetika kota.

    “Seperti kita ketahui, kawasan Kuningan merupakan pusat ekonomi, bisnis, dan diplomasi. Kuningan adalah wajah Jakarta. Tak kurang dari 11 kantor kedutaan berada di kawasan ini. Selain itu, terdapat jalur LRT dan Transjakarta yang menjadi tumpuan transportasi publik,” ujar Yustinus, Minggu (11/1/2025) dalam keterangan tertulisnya.

    Prastowo menyampaikan, daya dukung transportasi publik, mobilitas ekonomi, serta penyelenggaraan agenda kenegaraan berpotensi terganggu apabila persoalan monorail mangkrak tidak segera ditangani.

    Data juga menunjukkan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi akibat keberadaan tiang monorel yang tidak sesuai dengan standar keselamatan.

    “Menata kawasan Kuningan bukan berarti mengabaikan kawasan dan kebutuhan lain. Pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap fokus pada penyediaan infrastruktur dasar dan layanan esensial bagi warga DKI,” katanya.

    Senada dengan Prastowo, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Afan Adriansyah menegaskan, Pemprov DKI Jakarta bakal menata kembali wajah kota dengan membongkar tiang-tiang monorel mangkrak secara transparan, tertib hukum, dan berorientasi pada kepentingan publik.

    Baca: Pramono Anung akan selesaikan tiang monorel yang terbengkalai selama dua dekade

    Menurutnya, langkah ini penting dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat, karena cukup banyak korban kecelakaan yang diakibatkan oleh keberadaan tiang monorel.

    Selain itu, pembongkaran tiang monorel diharapkan mampu mengurai kemacetan hingga 18 persen sekaligus memperindah wajah Jakarta.

    Seperti diketahui, kawasan Kuningan kerap dilalui para ekspatriat dari berbagai kedutaan serta tamu asing yang menginap di wilayah tersebut.

    Maka itu, penataan kawasan Kuningan juga untuk menjaga citra Jakarta dan Indonesia agar persoalan bangunan mangkrak yang telah berlangsung lama dapat diselesaikan secara tuntas.

     

    “Sesuai ketentuan, Pemprov DKI Jakarta merupakan pemilik lahan tempat berdirinya 122 tiang monorail tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan, tiang-tiang ini merupakan milik PT Adhi Karya dan secara teknis sudah tidak dapat digunakan sebagai tiang monorel,” katanya.

    Afan menjelaskan, dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek maupun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044, tidak terdapat rencana pengembangan monorel.

    Selain itu, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Biro Hukum DKI Jakarta, disebutkan bahwa perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorail secara resmi telah berakhir sejak 21 September 2011.

    Afan menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya, dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi serta konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Pemprov DKI Jakarta juga menghormati hak PT Adhi Karya. Oleh karena itu, meskipun pembongkaran dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, aset milik PT Adhi Karya tersebut akan disimpan di tempat yang aman,” tuturnya.