ruangkota

Tag: pencemaran

  • Kali Bekasi Tercemar Limbah, Ribuan Warga Krisis Air Bersih

    Kali Bekasi Tercemar Limbah, Ribuan Warga Krisis Air Bersih

    7cloud.asia – Ribuan warga Kota Bekasi, Jawa Barat saat ini mengalami krisis air bersih karena adanya pencemaran limbah di Kali Bekasi. Akibatnya, banyak warga yang mengalami gatal-gatal di kulit.

    Pencemaran Kali Bekasi ini berpengaruh pada Perumda Tirta Patriot yang memproduksi air baku dari aliran kali Bekasi.

    Air tampak keruh dan berbau tidak sedap. Nurhidayati, salah seorang warga Bulak Perwira, Bekasi Utara menjelaskan kondisi air seperti ini sudah terjadi selama setahun.

    Baca: Ini manfaat sodetan Kali Ciliwung

    Kulitnya terasa gatal saat menggunakan air tersebut untuk mandi. Bahkan, lanjut Nurhidayati, dirinya terpaksa harus ke dokter spesialis untuk mengobati gatal-gatal tersebut.

    “Sudah 1 bulan ini kan airnya kadang mati, kadang hidup tapi kan kotor tuh, nah yang parah minggu ini sampai gatal-gatal, sampai ke dokter spesialis,” jelas Nurhidayati seperti yang dikutip iNews.

    Dia menyayangkan Perumda Tirta Patriot yang tak mampu menyelesaikan permasalahan ini. Padahal setiap bulan ia selalu membayar tagihan air.

    “Kalau bayar agak mahal tapi dapet airnya bersih sih masih agak enggak apa-apa,” ujarnya.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta pilih pengelolaan sampah secara RDF ketimbang ITF

    Karena itu, Nurhidayati memutuskan untuk membuat instalasi pompa air sejak mengalami penyakit kulit.

    “Kalau saya enggak mau berlangganan lagi, mending pakai air tanah saja, sejoroknya air tapi kan dari tanah. Ini trauma gatal kan saya malu sama orang lain juga,” ucapnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Fariyadi mengatakan pencemaran Kali Bekasi ini merupakan pencemaran terparah.

    Sebab hingga kini masih belum ada tanda-tanda membaik setelah tiga hari pencemaran.

    “Sampai hari ini yang terakhir itu tiga hari terakhir, limbah itu belum berhenti-berhenti masih hitam, pekat, dan bau,” ungkap Ali, Jumat (15/9/2023).

    Baca: Lakukan ini untuk kurangi sampah

    Akibatnya 40.000 warga harus terdampak. Ali selanjutnya menjelaskan pihaknya saat ini belum bisa secara maksimal memproduksi air baku dari aliran kali Bekasi.

    Sehingga distribusi air bersih untuk warga Kota Bekasi harus dicampur dengan aliran Kalimalang. Sayangnya, Pemkot Bekasi hanya mendapatkan subsidi terbatas untuk aliran Kalimalang.

    “Sehingga hari ini sudah bisa produksi setengahnya, sekitar 315 sampai 380 LPS (liter per detik),” ujarnya.

    Saat ini, pihaknya tetap mengupayakan memberikan pelayanan kepada warga Kota Bekasi dengan menyediakan empat tangki air. Tangki-tangki air itu akan langsung dikirim kepada warga yang membutuhkan.

    “Kita sementara menyiapkan air tangki jadi kita stand by, komunikasi ke kita yang butuh air akan kita kirim,” tegasnya.

    Baca: Sampah makanan bisa timbulkan masalah serius bagi lingkungan

    Pihaknya juga berencana memberikan penghapusan denda tagihan kepada para pelanggan yang terdampak peristiwa tersebut.

    Penghapusan denda diberikan agar warga dapat memiliki waktu pembayaran di bulan selanjutnya.
     
    “Jadi paling tidak ya berapa bulan dia enggak bayar dulu enggak apa-apa minimal itulah, jadi dendanya kita hapus kalau memang ia katakanlah mau bayar sebulan lagi dua bulan lagi itu kita kasih toleransi itu,” paparnya.

    Selain itu, pihaknya masih membahas diskon untuk pelanggan Perumda Tirta Patriot.
     
    “Kalau diskon masih kita bahas di tingkat direksi, di tingkat manajemen, karena memang di bulan yang sama kita  drop hampir 20-25 persen,” katanya.

     Reporter: Nurakhmayani

  • Dosen ITB Soroti Polusi Udara di Jakarta, Ini Solusinya

    Dosen ITB Soroti Polusi Udara di Jakarta, Ini Solusinya

    7cloud.asia – Polusi udara di Jakarta masih tinggi seiring dengan musim kemarau yang kini tengah melanda. Ada beberapa solusi dalam mengatasi polusi tersebut. Diantaranya memperketat standar emisi.

    Hal ini dikatakan oleh dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Puji Lestari dalam dialog polusi udara di Jakarta.

    “Sumber polusi udara di Jakarta sudah saya hitung lama sebelum pandemi. Saya sudah melakukan kajian ini di Jakarta,” ujar Puji yang dikutip Antaranews.

    Berdasarkan studi yang ia lakukan selama lima tahun (2018-2022), terungkap bahwa konsentrasi polusi udara tertinggi terjadi pada Juni-Juli tahun 2019 dengan konsentrasi rata-rata hampir 60 mikrogram per meter kubik.

    Kemudian konsentrasi polusi udara menurun pada tahun 2020, 2021, dan 2022, saat terjadi pandemi. Sedangkan konsentrasi terendah tercatat pernah terjadi pada tahun 2022.

    Puji memaparkan polutan PM2,5 bersumber dari kendaraan bermotor sebanyak 46 persen, industri 43 persen, pembangkit listrik 9 persen, dan pemukiman 2 persen.

    Sedangkan Nitrogen Okside (NOx) lebih didominasi oleh sektor transportasi 57 persen, industri 15 persen, pembangkit listrik 24 persen, dan pemukiman 4 persen.

    Sementara Belerang dioksida (SO2) dihasilkan oleh sektor industri mencapai 67 persen, pembangkit listrik 24 persen, pemukiman 6 persen, dan transportasi 3 persen.

    PM10 disumbangkan oleh transportasi sebanyak 43 persen, industri 45 persen, pembangkit listrik 10 persen, dan pemukiman 2 persen.

    “Data meteorologi sangat berpengaruh terhadap potensi sumber pencemaran di Jakarta yang membawa polutan lintas batas,” kata Puji.

    Karena itu Puji menyarankan agar memperketat standar emisi dan segera memberlakukan kebijakan tersebut, menyediakan bahan bakar yang bersih untuk mendukung implementasi Euro IV.

    Selain itu,  percepatan adopsi kendaraan listrik khususnya kendaraan angkutan berat atau penerapan Euro yang lebih tinggi, memperhatikan emisi dari sepeda motor dalam uji emisi, dan adaptasi untuk publik pindah mode transportasi.

    Sedangkan untuk sektor industri dan pembangkit perlu penerapan alat pengendali pencemaran udara untuk partikulat seperti electrostatic precipitator (ESP), fabric filter, wet scrubber atau cyclone perlu diwajibkan dan diawasi ketat.

    Penerapan flue gas desulfurization (FGD) untuk industri juga perlu diterapkan bagi industri yang melewati ambang batas baku mutu untuk polutan SO2.

    Ketua Kelompok Keahlian Pengelolaan Kualitas Udara dan Limbah ITB itu menjelaskan paparan debu dengan partikel udara 2,5 mikrometer atau lebih kecil adalah siklus rutin saat kemarau.

    “Kalau kita lihat gambaran PM2,5 di Jakarta, kita lihat tren dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang sama bulan Juni, Juli, Agustus. Saat musim kemarau tren selalu tinggi dan selalu naik, kemudian turun lagi (saat musim hujan),” jelasnya.

    Selanjutnya Puji menjelaskan polusi udara akibat adanya senyawa atau substansi di udara ambien yang tidak diinginkan dalam jumlah yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan manusia dan lingkungan.

    Karena itu, ia meminta semua pihak khususnya Jakarta untuk mencermati fenomena peningkatan polutan PM2,5 saat musim kemarau. 

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Tekan Polusi Udara, Berbagai Upaya Dilakukan Pemprov DKI Jakarta

    Tekan Polusi Udara, Berbagai Upaya Dilakukan Pemprov DKI Jakarta

    7cloud.asia – Kondisi udara di Jakarta masih berada pada status tidak sehat bagi kelompok sensitif. Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya agar kualitas udara di Jakarta membaik.

    Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) Pemprov DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan cerobong asap secara rutin.

    Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, pengawasan rutin ini untuk inventarisasi dan pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.

    Ani menjelaskan dalam sepekan terakhir, DLH mendatangi dua industri olahan kelapa sawit yang berpotensi tidak memenuhi baku mutu emisi pada cerobongnya.

    Satgas PPU Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penertiban berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha terhadap enam usaha/kegiatan stockpile batu bara.

    Selain itu, pihaknya bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ataupun DLH DKI Jakarta, juga telah melakukan legal sampling pengukuran emisi cerobong dan penyegelan pabrik.

    “Pada 19 September 2023, kami telah memberikan sanksi administratif kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit PT AAJ yang berlokasi di Jakarta Utara karena tidak memenuhi baku mutu untuk parameter opasitas (tingkat ketebalan asap) pada pengujian kualitas emisi sumber tidak bergerak (cerobong boiler) berbahan bakar batu bara,” jelas Ani Ruspitawati, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Jumat (22/9).

    Lebih lanjut Ani menjelaskan, pada 21 September 2023, tim Satgas mendatangi PT SMMI yang berlokasi di Jakarta Timur.

    Hal ini dilakukan untuk mengecek cerobong industri yang berpotensi sebagai pencemar udara di Jakarta.

    Penggunaan water mist juga masih terus dilakukan. Hingga 22 September 2023, sebanyak tujuh gedung Pemprov DKI Jakarta telah memasangnya.

    Yaitu di lima Kantor Wali Kota dan Balai Kota DKI Jakarta. Di Balai Kota DKI Jakarta, telah dipasang dua water mist, yakni di Blok G dan Blok H.

    “Ke depan, akan segera menyusul beberapa gedung pemerintah lainnya yang juga dipasang water mist,” katanya.

    Sedangkan sebanyak 79 gedung swasta telah memasang water mist. Di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara masing-masing  4 gedung.  

    Di Jakarta Barat sebanyak 27 gedung, Jakarta Selatan sebanyak 40 gedung, dan Jakarta Timur sebanyak empat gedung.

    “Terkait penyiraman jalan-jalan protokol oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta hingga 20 September 2023, telah dilakukan pada 249 lokasi di seluruh wilayah Jakarta, dengan jumlah kendaraan yang digunakan sebanyak 243 mobil dan personel yang dikerahkan sebanyak 976 orang. Penyiraman jalan-jalan ini dilakukan paralel hingga pemasangan water mist sudah dilakukan lebih luas,” urai Ani.

    Selain itu pemprov DKI Jakarta juga masih melakukan kampanye pelaksanaan uji emisi.

    Tercatat hingga 22 September 2023 pukul 10.00 WIB, terdapat 1.088.487 kendaraan roda empat dan 115.281 kendaraan roda dua yang telah melakukan uji emisi.

    Tersedia 333 bengkel untuk kendaraan roda empat dengan 936 teknisi dan 108 bengkel untuk kendaraan roda dua dengan 189 teknisi untuk uji emisi yang tersebar di wilayah Jakarta.

    Beberapa terminal bus juga mengadakan uji emisi gratis, yaitu terminal bus Kampung Rambutan, Pulogebang, Kalideres, Tanjung Priok, Ragunan, Grogol, Kantor Wali Kota, dan terminal mobil barang Rawa Buaya.

    Pemprov DKI juga dibantu PT Astra untuk melakukan uji emisi gratis bagi kendaraan yang berusia diatas 3 tahun, di 45 lokasi dan akan ditambahkan 12 titik yang baru.

    “Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus kepada perluasan akses bagi masyarakat untuk melakukan uji emisi. Oleh sebab itu, kami terus mengajak masyarakat untuk melaksanakan uji emisi bagi setiap kendaraan pribadinya,” ujarnya.

    Pemprov DKI Jakarta juga telah menerapkan tarif disinsentif parkir di 10 lokasi parkir yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kendaraan yang belum atau tidak lulus uji emisi.

    Secara bertahap akan diberlakukan pada lokasi parkir yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.

    “Mulai 1 Oktober 2023 seluruh lokasi parkir yang dikelola Pasar Jaya, ada 121 titik lokasi parkir akan juga menerapkan tarif disinsentif parkir bagi kendaran yang belum lulus uji emisi,” katanya.

    Upaya lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah dengan menanam pohon dan tanaman di berbagai wilayah.

    Sejak Oktober 2022 hingga September 2023, sebanyak 225.851 pohon dan 5.683.835 tanaman.

    Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga melakukan Rencana Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru tahun 2023 yang tersebar di 23 lokasi.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Palembang Diselimuti Kabut Asap, Jam Sekolah Berubah

    Palembang Diselimuti Kabut Asap, Jam Sekolah Berubah

     

    7cloud.asia – Kabut asap masih menyelimuti Kota Palembang sehingga membuat kualitas udara di Palembang sangat tidak sehat. Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang mengubah jam masuk sekolah siswa.

    Dalam surat edaran Disdik Palembang No 420/3409/2023 tentang Perubahan Jadwal Belajar Mengajar sebagai dampak buruk bahaya kabut asap, ada 4 poin yang berubah.

    Diantaranya jam masuk masuk sekolah berubah pukul 09.00 WIB dan meniadakan aktivitas luar ruangan seperti, upacara, olahraga hingga ekstrakurikuler.

    Baca; Mengapa Gerakan 30 September punya nama beragam

    Melansir Tribun Sumsel, Kepala Disdik Kota Palembang, Ansori menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil rapat bersama antara Pemkot Palembang dan stakeholder terkait jam belajar mengajar di sekolah pada Jumat (29/9/2023).

    Ansori menjelaskan seluruh Satuan Pendidikan Tingkat SPNF SKB / TK / SD / SMP Negeri / Swasta Sederajat di Kota Palembang mengurangi waktu setiap Jam Pelajaran (JP) di sekolah masing- masing dikurangi 10 menit.

    “Belajar disekolah dimulai Pukul 09.00 Wib dan tidak diadakan kegiatan diluar ruangan, seperti jam istirahat dihilangkan, upacara, olahraga maupun ekstrakulikuler maupun kegiatan lainnya,” jelas Ansori.

    Baca: Membaca pemikiran Kartini

    Tidak hanya jam belajar yang berubah. Dalam surat edaran tersebut, Disdik juga meminta kepada seluruh warga sekolah untuk tetap memakai masker selama diluar ruangan.

    Mengingat, kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Dampak Buruk Kabut Asap dan Kewaspadaan Dini Dengue Terkait Perubahan Iklim El Nino.

    “Kebijakan ini berlaku mulai 30 September 2023 sampai dengan ditetapkan ketentuan berikutnya,” katanya.

    Baca: Kekeringan di Bali meluas

    Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, belum ada peningkatan status Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

    “Dalam waktu dekat kita akan adakan salat istisqa,” kata Herman.

    Berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Palembang kualiras udara di Palembang pada Rabu (27/9/2023) pagi hari masih di atas 200 mikro gram per meter kubik.

    Baca: Kebakaran lahan akibat El Nino harus dibayar mahal

    Kondisi udara seperti ini masuk dalam kategori sangat tidak sehat.

    “Saat ini kategori udara di kota Palembang sangat tidak sehat masih diatas 200,” kata Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran DLHP Provinsi Sumsel Rezawahya.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Limbah Pabrik Coklat Mencemari Aliran Irigasi Pertanian, Petani Mengeluh

    Limbah Pabrik Coklat Mencemari Aliran Irigasi Pertanian, Petani Mengeluh

    7cloud.asia – Limbah pabrik coklat PT. Federal Food Internusa mencemari aliran irigasi pertanian di Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Para petani mengeluhkan tingginya tingkat kontiminasi tersebut.

    Salah seorang petani sayur, M. Rohman (50), menjelaskan pencemaran limbah coklat ini sebenarnya sudah lama terjadi.

    “Soal pencemaran air limbah coklat ini memang sudah lama terjadi. Dan ini sudah kita keluhkan ke perusahaan, tapi tidak ada tanggapan. Selama ini saya terpaksa juga memanfaatkan air limbah ini karena di musim kemarau sudah tidak ada sumber air lagi yang bisa dimanfaatkan,” ucap salah satu petani sayur, M Rohman (50), dikutip Antaranews pada Sabtu (28/10/2023)

    baca: kali bekasi tercemar limbah ribuan warga krisis air bersih

    Menurutnya, lima tahun lalu dirinya pun sudah merasakan dampak dari pencemaran limbah pabrik tersebut.

    “Karena sejak saya garap lahan sayur ini pun sudah ada pencemaran. Apa lagi sekarang kan musim kemarau, dampak limbah itu semakin parah saja,” ucapnya.

    Pencemaran limbah ini tak hanya berdampak langsung pada lahan pertanian. Tetapi juga mengakibatkan pencemaran air galian warga yang berada di dekat aliran sungai setempat.

    “Memang air limbah ini kalau ke tumbuhan tidak mematikan. Tapi, kalau hasil panen atau kualitas sayur maupun padi itu jelek. Seperti saya tanam timun itu hasilnya tidak normal, biasanya panen satu kuintal sekarang hanya 50 kilogram saja. Terus, selain ke tumbuhan air galian untuk air bersih juga jadinya terdampak jadi bau,” paparnya.

    baca: krisis air bersih di muara angke warga harus siapkan rp400 ribu untuk beli air bersih

    Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Rosid (48), warga Talagasari, Cikupa. Menurutnya pencemaran limbah coklat tersebut telah membuat tidak nyaman warga sekitaran pabrik.

    Pasalnya, aliran limbah yang dibuang itu menimbulkan aroma bau dan tak sedap. “Iya bau, apalagi kalau siang hari terus kena sinar mata hari, makin parah aja baunya sampe menyengat,” ungkapnya.

    Rosid berharap agar Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat menindaklanjuti keluhan warga atas pencemaran limbah tersebut.

    Dengan demikian warga yang tinggal di sekitar pabrik tersebut tidak terganggu dengan pencemaran limbah atau udara dari kegiatannya.

    baca: pdam mati picu krisis air bersih di kota makassar penjual air bersih dari sumur bor laris manis

    “Saya berharap pemerintah untuk menindak pabrik itu secepatnya. Karena kalau dibiarkan ini sangat membahayakan kesehatan kami,” ujar Rosid.

    Sementara itu, di lokasi pabrik pengelolaan coklat terlihat aliran irigasi di sekitarnya dipenuhi busa dengan berwarna hitam pekat.

    Bahkan, dari limbah tersebut mengandung bau tak sedap hingga mengganggu pernafasan.

    Kemudian, saat mencoba mengelilingi sekitar bangunan pabrik, terlihat juga adanya kandungan seperti minyak yang mengakibatkan rumput dan tumbuhan di sekitar irigasi mati.

    Reporter: Nurakhmayani

    .

  • Pencemaran Udara Kategori Bahaya, Pemprov Sumsel Lakukan Penyemprotan Ekoenzim

    Pencemaran Udara Kategori Bahaya, Pemprov Sumsel Lakukan Penyemprotan Ekoenzim

    7cloud.asia – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyemprotan ekoenzim untuk mengurangi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Palembang.

    Kepala seksi (Kasi) Pengembangan Fasilitas Teknis DLH Provinsi Sumatera Selatan Sudarnoto, Senin mengatakan ISPU yang dikategorikan sebagai berbahaya di Kota Palembang.

    Ia menambahkan upaya mitigasi DLHP telah melakukan penyemprotan ekoenzim ke sebanyak 20 titik yang telah ditentukan.

    “Kami melakukan penyemprotan ekoenzim ini di 20 titik terdiri dari hotel, rumah sakit, dan perkantoran – perkantoran yang ada di kota ini,” katanya.

    baca: kabut asap pekat jam kerja asn berubah

    Ia menambahkan tindakan ini diambil sebagai respons terhadap tingginya tingkat pencemaran udara di Palembang, yang mencapai angka 310 pada ISPU.

    Dengan nilai ISPU yang melampaui ambang batas aman, tindakan ini menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan di wilayah ini.

    Ekoenzim dipilih sebagai solusi karena keberlanjutannya dalam mengurangi polusi udara.

    Ekoenzim adalah senyawa organik yang dihasilkan dari bahan-bahan alami dan memainkan peran penting dalam membersihkan dan mengurai zat-zat berbahaya di udara.

    baca: palembang diselimuti kabut asap jam sekolah berubah

    Pengurangan ISPU menjadi prioritas utama DLHP dan Pemerintah Kota Palembang, dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga kualitas udara yang lebih baik di kota ini.

    Tindakan penyemprotan ekoenzim ini diharapkan akan memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi tingkat pencemaran udara dan menjaga kelestarian lingkungan Kota Palembang.

    Sumber: Antaranews

  • Kurangi Limbah, Kecamatan di Mataram Ubah Sampah Plastik Menjadi Pot

    Kurangi Limbah, Kecamatan di Mataram Ubah Sampah Plastik Menjadi Pot

    7cloud.asia – Banyak cara untuk memanfaat limbah plastik menjadi bernilai ekonomis. Seperti mengolah sampah plastik menjadi pot bunga yang dikombinasikan dengan bekas tatakan telur.

    Uji coba ini dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tindak lanjut dari program jaring sampah.

    “Sampah plastik yang terjaring di beberapa aliran sungai dan saluran, kami kumpulkan, kemudian kami olah untuk membuat pot bunga dengan menggunakan tatakan bekas telur,” jelas Camat Sekarbela, Cahya Samudera.

    Baca: limbah pabrik coklat mencemari aliran irigasi pertanian petani mengeluh

    Melansir Antaranews, Cahya mengatakan dari uji coba sekitar setengah kontainer kendaraan roda tiga sampah plastik menghasilkan 20 pot bunga.

    “Untuk volume sampah plastik setengah kontainer itu belum bisa kami pastikan berapa kilogram, sebab kami gunakan ukuran setengah kontainer kendaraan roda tiga,” ungkapnya.

    Selanjutnya Cahya menjelaskan untuk menjadi sebuah pot, sampah plastik dicampur semen, kemudian diaduk dan dicetak dengan tatakan telur dan dikeringkan.

    “Alhamdulillah, hasilnya cukup bagus dan yang pastinya dapat mengurangi sampah plastik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir,” katanya.

    Baca: Teba, cara unik warga Bali kelola sampah rumah tangga

    Rencananya pot-pot plastik ini akan ditempatkan pada titik-titik pembuangan sampah ilegal.

    Hal ini untuk mencegah masyarakat agar tidak membuang sampah lagi ke sungai atau saluran air lainnya.

    “Kalau pinggir sungai atau saluran sudah rapi tertata, ditanami bunga-bunga, Insya Allah masyarakat sungkan membuang sampah,” ucapnya.

    Selain itu, hasil uji coba ini juga akan dibagi ke masyarakat untuk memotivasi mereka agar mau memanfaatkan sampah plastik menjadi barang bernilai ekonomis, salah satunya pot bunga.

    Baca: masalah lingkungan terbesar 2023 limbah makanan

    Dia berharap nantinya program ini dapat dilakukan masyarakat, terutama di Kecamatan Sekarbela.

    Dengan demikian, pihak kecamatan nantinya dapat membeli hasil karya masyarakat yang membuat pot dari limbah plastik ini.

    “Dari pada kami beli pot bunga dari luar, lebih baik kami manfaatkan potensi lokal hasil pengolahan sampah dari warga kami. Karenanya, warga juga akan diberikan pelatihan pengolahan sampah plastik,” jelasnya.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Sekolah Terganggu Bau Gas Kimia, Para Siswa Dipulangkan Lebih Cepat

    Sekolah Terganggu Bau Gas Kimia, Para Siswa Dipulangkan Lebih Cepat

     

    7cloud.asia – Sejumlah siswa terpaksa dipulangkan lebih cepat akibat bau gas kimia yang menyengat dari PT Candra Asri di Cilegon, Banten. Selama beberapa hari kegiatan belajar mengajar di sekolah terganggu.

    SDN Kepuh, Cilegon misalnya. Disekolah ini para siswa terpaksa dipulangkan pada pukul 10.00 WIB. Padahal seharusnya mereka pulang pada pukul 12.00 WIB.

    Menurut Kepala SDN Kepuh, Cilegon, Sahri, bau menyengat ini sangat mengganggu proses belajar mengajar. Sehingga para siswa tidak nyaman belajar di sekolah.

    “Makin lama baunya sangat menyengat, padahal udah pake masker tetapi tetap aja bau, makannya anak-anak tidak nyaman belajar,” ucap Sahri seperti dikutip Antaranews.

    Selanjutnya Sahri menjelaskan bau menyengat mulai tercium saat pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB meski jarak pabrik ke sekolah cukup jauh sekitar 4 kilometer.

    Baca: MA menangkan gugatan warga soal polusi udara

    “Pada saat pembelajaran tentu sangat mengganggu sekali, anak-anak juga tidak nyaman karena posisi sekolah kita menghadap ke barat jadi ada angin yang masuk ke ruangan itu keciumnya engga enak banget,” jelasnya.

    Akibat bau gas kimia ini sebanyak 5 orang dari 232 siswa mengalami mual, pusing, dan sakit perut. Bahkan tiga orang siswa dilarikan ke puskesmas terdekat.

    “Kemarin ada lima orang yang mengeluh mual, pusing dan sakit perut sehingga langsung dibawa ke puskesmas, dan dua orang di bawa pulang oleh orang tuanya,” katanya.

    Untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan, pihaknya juga telah memutuskan agar para siswa belajar di rumah untuk sementara waktu.

    “Jadi untuk sementara waktu anak-anak belajar di rumah dulu, karena kita juga khawatir seperti kemarin ada anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit,” ujarnya.

    Baca: Limbah pabrik coklat mencemari aliran irigasi pertanian

    Adanya bau gas kimia ini, Sahri berharap pihak perusahaan dapat segera mengatasinya. Sebab bau gas kimia ini tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar tetapi terbukti dapat membahayakan kesehatan.

    Sementara itu, PT Chandra Asri Pasifik Tbk (TPIA) menghentikan operasional atau shutdown unit pabrik ethylene plant.

    Hal ini dilakukan karena adanya kegagalan fungsi alat penunjang yang berhubungan dengan air pendingin yang mengandung hidrokarbon pada 20 Januari 2024 lalu.

    Menurut Sekretaris Perusahaan TPIA, Erri Dewi Riani, TPIA juga melakukan pembakaran di cerobong (flaring).

    Yaitu pembakaran senyawa hidrokarbon yang muncul ketika saat terjadi kondisi yang tidak biasa (abnormality) dan unplanned shutdown di pabrik.

    “Hal ini dilakukan sebagai tindakan pengamanan sesuai prosedur perseroan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan karyawan serta masyarakat sekitar,” jelasnya.

    Baca: Pemprov DKI razia cerobong asap pabrik

    Menurutnya bau gas kimia yang muncul dari pabrik kemungkinan ditimbulkan dari hidrokarbon yang disebabkan oleh kegagalan fungsi alat penunjang yang berhubungan dengan air pendingin.

    Saat ini pihaknya masih menyelidiki untuk memastikan sumber utama aroma tidak sedap tersebut. Pihaknya juga membantah adanya kebocoran gas yang terjadi dalam pabrik.

    Sebelumnya, pada Senin (22/01/2024), Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri, merilis hasil pemeriksaan yang dilakukan terkait bau kimia yang ditimbulkan dari aktivitas flaring PT Chandra Asri pada 20 Januari 2024 lalu. 

    Kasubdit Toksikologi Lingkungan Puslabfor Mabes Polri, AKBP Faizal Rachmad telah melakukan olah TKP dan melakukan pengambilan beberapa sampel di lapangan.

    Hasilnya kondisi udara di sekitar lokasi sudah aman sehingga warga sudah bisa kembali beraktivitas.

     

    Reporter: Nurakhmayani

  • 15 Tahun Tragedi Pencemaran Laut Timor: Ribuan Petani Rumput Laut Masih Menunggu Keadilan

    15 Tahun Tragedi Pencemaran Laut Timor: Ribuan Petani Rumput Laut Masih Menunggu Keadilan

    7cloud.asia – Pada tahun ini, tepatnya pada 21 Agustus nanti, tepat 15 tahun tragedi pencemaran perairan laut Timor, Timor Barat, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

    Ketika itu minyak mentah hasil pengeboran perusahaan Thailand yang berbasis di Australia, PTT Exploration and Production (PTTEP) mengalami kebocoran pipa sehingga mengakibatkan meledaknya kilang minyak yang berada di Blok Atlas Barat Laut Timor tersebut.

    Tragedi Lingkungan dan Kemanusiaan yang terjadi pada 21 Agustus 2009 itu pun, kemudian “mematikan” lebih dari 100.000 mata pencaharian warga Timor Barat, Nusa Tenggara Timur.

    Mereka adalah para petani rumput laut, para nelayan, serta berbagai penyakit aneh yang menyerang masyarakat pesisir sampai membawa kematian, dan hancurnya puluhan ribu hektare terumbu karang di wilayah perairan Laut Timor.

    Hinggai kini ribuan petani rumput laut di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur, masih menunggu keadilan dari Pemerintah Australia dan PTTEP Australasia setelah 15 tahun mengalami derita ekonomi, sosial dan kesehatan yang besar akibat petaka tumpahan minyak minyak di Laut Timor pada 21 Agustus 2009.

    Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperjuangkan keadilan bagi para nelayan dan masyarakat pesisir di Timor Barat yang terkena dampak.

    Baca: Pemerintah optimistis bisa turunkan pencemaran plastik di laut

    Pada mulanya upaya diplomasi melalui Kementerian luar Negeri untuk meminta pertanggungjawaban Australia, namun langkah ini tidak berjalan mulus.

    Lalu langkah kedua, pada tahun 2016, sekitar 16.000 petani rumput laut di Kabupaten Rote dan Kabupaten Kupang mengajukan class action di Pengadilan Federal Australia di Kota Sydney.

    Langkah ini berhasil, dimana pihak PTTEP dan Pemerintah Australia diwajibkan untuk mengganti kerugian bagi para Nelayan korban yang mengajukan tuntutan.

    Namun, lagi-lagi proses ganti rugi pun tidak semulus yang dibayangkan. Banyak korban yang sampai dengan hari ini masih belum menerima ganti kerugian tersebut.

    Pada tahun 2018, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membentuk Satuan Tugas Montara. Salah satu peran dari Satgas ini yakni melakukan upaya litigasi Internasional untuk menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Australia dan PTTEP.

    Salah satu yang terekam oleh publik, yakni pada tahun 2019, Satgas ini menggunakan jasa seorang pengacara dari Inggris yaitu Monica Feria-Tinta untuk membawa Petaka Tumpahan Minyak Montara ini ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

    Baca: Dampak pemanasan global pada ekosistem laut

    Meski membuahkan hasil dengan dikabulkannya gugatan pada tahun 2021, PTTEP yang berkantor di Perth-Australia Barat itu menyatakan banding atas putusan Pengadilan Federal Australia ini. Hasilnya seperti apa hingga hari ini belum diketahui secara pasti.

    Menanggapi hal ini, ahli hukum Internasional asal Indonesia yang juga anggota dari Koalisi Nasional melawan kejahatan terorganisir (KOALISI), Nukila Evanty menyayangkan sikap tidak patuh hukum yang dipertontonkan PTTEP.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Nukila menyebut ini merupakan satu bentuk pembangkangan terhadap hukum. Semestinya perusahaan itu tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan dan mengakui kesalahannya.

    “Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini satu preseden buruk dalam dunia hukum Internasional, karena marwah hukum sebagai jembatan untuk mendapatkan keadilan bagi para nelayan korban, justru dianggap remeh oleh korporasi minyak itu,” tegas Nukila.

    Nukila menambahkan, dalam trend global hari ini, perusahan multinasional dalam melakukan operasi bisnisnya harus memperhatikan standar-standar keberlanjutan, tapi PTTEP malah tidak menjalankan itu.

    Perilaku PTTEP ini jelas bertolak belakangan dengan kehendak global saat ini yang tertib untuk mempraktekan standar mitigasi terhadap risiko-risiko bisnis terhadap dampak Lingkungan, ekonomi dan sosial di sekitar wilayah operasi.

    “Kami mengecam keras dan meminta dewan Keamaman PBB untuk menyikapi serius atas tragedy ini” pungkas Nukila.

  • Pencemaran Logam Berat di Laut Sangihe Mengancam Ekosistem, Pangan, dan Kesehatan Masyarakat

    Pencemaran Logam Berat di Laut Sangihe Mengancam Ekosistem, Pangan, dan Kesehatan Masyarakat

    7cloud.asia – Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar) bersama Greenpeace Indonesia merilis hasil penelitian terbaru tentang kondisi perairan Pulau Sangihe.

    Penelitian ini menemukan peningkatan signifikan kadar logam berat di perairan dan ikan perairan Pulau Sangihe. yang mengancam ekosistem, sumber pangan, dan kesehatan masyarakat.

    Kepulauan Sangihe, yang berada di pusat segitiga terumbu karang dunia, merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia dan telah ditetapkan sebagai area penting secara ekologis dan biologis (EBSAs).

    Namun, status penting ini terancam oleh aktivitas pertambangan emas yang semakin masif.
    Laporan ini mencatat adanya alih fungsi lahan yang signifikan dengan peningkatan luas lahan untuk pertambangan emas mencapai 45,53 persen antara tahun 2015 hingga 2021.

    Pembukaan lahan ini menyebabkan erosi yang membawa material berbahaya ke laut dengan cepat melalui peristiwa runoff yang ditunjang dengan kontur perbukitan terjal di wilayah pesisir.

    Hasil uji laboratorium di perairan Teluk Binebas menemukan konsentrasi logam berat yang telah melampaui baku mutu. Kadar Arsen (As) di permukaan air laut mencapai 0,0228 miligram/liter (standar: 0,012 mg/L) dan Timbal (Pb) mencapai 0,0126 mg/L (standar: 0,008 mg/L).

    Padahal, berdasarkan dokumen AMDAL PT Tambang Mas Sangihe (TMS) kandungan Arsen di Sangihe sekitar <0.0003 pada 2017 dan <0.0001 pada 2020. Pencemaran ini berdampak langsung pada ekosistem pesisir, ditandai dengan kerusakan dan kematian vegetasi mangrove serta fenomena pemutihan terumbu karang (coral bleaching).

    Temuan ini adalah alarm keras. Sangihe, sebuah pulau kecil dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, sedang menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang sistematis.

    “Situasi ini memerlukan respon serius dari pemerintah untuk mencegah dampak yang lebih luas dan memulihkan kondisi yang sudah rusak,” kata Afdillah, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia.

    Logam berat yang mencemari laut tidak berhenti di perairan, tapi masuk juga ke dalam rantai makanan. Sampel ikan layang, sumber protein utama masyarakat, ditemukan mengandung merkuri/raksa (Hg), arsen, dan timbal.

    Senyawa turunan merkuri, yaitu metilmerkuri, bersifat neurotoksin yang dapat menembus plasenta dan jaringan darah-otak, sangat berbahaya bagi janin dan anak-anak.

    Analisis risiko berdasarkan tingkat konsumsi ikan lokal menunjukkan bahwa paparan merkuri harian pada balita dapat melebihi batas aman hingga empat kali lipat.

    Data menunjukkan adanya kerusakan nyata dan terukur, baik di lingkungan maupun sosial-ekonomi. Peningkatan logam berat tidak hanya merusak laut sebagai sumber kehidupan, tetapi juga menempatkan masa depan anak-anak kita dalam risiko kesehatan jangka panjang.

    “Padahal UU No. 1 Tahun 2014 secara tegas melarang aktivitas tambang di pulau kecil seperti Sangihe,” kata Prof. Frans G. Ijong, akademisi dan peneliti Polnustar.

    Dampak negatif juga terjadi pada ekonomi masyarakat. Para nelayan kini menghadapi berbagai tekanan. Selain cuaca ekstrem dan persaingan dengan nelayan industri yang menggunakan rumpon, kerusakan ekosistem akibat tambang memperparah kondisi mereka.

    Laporan EcoNusa dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB) menunjukkan volume tangkapan di Sangihe turun hingga 69,04 persen setelah aktivitas tambang marak, terutama untuk ikan cakalang, bobara, baronang, dan kakap merah.

    Penurunan tangkapan ikan ini menyebabkan pendapatan nelayan anjlok rata-rata 27,3 persen.

    Di sisi lain, janji kesejahteraan dari sektor tambang tidak terwujud bagi para pekerja tambang. Sebagian besar bekerja tanpa kontrak dan pelindungan hukum. Mereka terjebak dalam sistem bagi hasil yang tidak adil, yang seringkali membuat mereka memiliki lebih banyak utang dibandingkan pendapatan.

    Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Polnustar dan Greenpeace Indonesia merekomendasikan pemerintah untuk:

    1. Menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di Sangihe yang tidak sejalan dengan konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau di Provinsi Sulawesi Utara serta Asta Cita Presiden RI;

    2. Menetapkan moratorium penerbitan izin pertambangan baru di Sangihe karena termasuk pulau kecil; melakukan rehabilitasi terhadap ekosistem mangrove dan terumbu karang yang rusak;

    3. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat, terutama anak-anak, di sekitar wilayah tambang; serta menetapkan Kepulauan Sangihe sebagai kawasan pelindungan darat dan laut.

    Sangihe adalah kawasan ekologis yang unik dan tak tergantikan. Aktivitas pertambangan yang didorong keuntungan jangka pendek ini akan menimbulkan kerusakan sumber daya alam secara permanen.

    “Pilihan saat ini adalah bertindak tegas untuk menghentikan perusakan atau membiarkan Sangihe kehilangan masa depan demi kepentingan segelintir pihak,” tutup Ijong.