ruangkota

Tag: penerbangan

  • Indonesia Dukung Penurunan Emisi Sektor Penerbangan di Ajang ICAO LTAG

    Indonesia Dukung Penurunan Emisi Sektor Penerbangan di Ajang ICAO LTAG

    7cloud.asia – Indonesia mendukung program penurunan emisi CO2 di sektor penerbangan dalam ajang Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) Long-Term Global Aspirational Goal (LTAG) Stocktaking.

    ICAO LTAG mendiskusikan seluruh upaya sektor penerbangan dalam hal menurunkan emisi karbon serta inovasi termasuk teknologi, operasional, bahan bakar terbarukan, dan juga skema pembiayaan upaya-upaya tersebut.

    Dilansir biologicaldiversity.org, emisi karbon dari sektor penerbangan menyumbang substansial terhadap pemanasan global. Jika industri penerbangan adalah sebuah negara, ia akan menempati urutan keenam dalam emisi, antara Jepang dan Jerman.

    Jika tidak terkendali, penerbangan global akan menghasilkan sekitar 43 metrik gigaton emisi karbon hingga tahun 2050, yang merupakan hampir 5 persen dari emisi global yang dibolehkan untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius.

    Di Amerika Serikat, pesawat terbang merupakan salah satu sumber emisi yang tumbuh paling cepat: Emisi dari penerbangan domestik saja telah meningkat 17 persen sejak 1990, hingga mencapai 9 persen dari emisi karbon dari sektor transportasi AS.

    Baca: Riset mengungkap emisi gas ternyata cukup tinggi

    Kasubdit Sertifikasi Pesawat Udara Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub Teguh Jalu Waskito dalam keterangan di Jakarta, Kamis (10/10/202) mengatakan, pertemuan ICAO sebagai sharing informasi dari negara anggota, industri dan pemangku kepentingan lainnya dalam memonitor progres implementasi upaya penurunan emisi CO2.

    “Dalam rangka mencapai tujuan kolektif jangka panjang atau kita kenal sebagai LTAG, sesuai dengan Assembly Resolusi A41-21,” ujarnya dikutip Antaranews.com.

    Teguh Jalu Waskito memaparkan State Action Plan (SAP) and the New SAF Roadmap yang berisi upaya Indonesia dalam mendukung program ICAO untuk menurunkan emisi CO2 di sektor penerbangan melalui implementasi ICAO Basket of Measures.

    “Upaya sektor penerbangan meliputi peningkatan teknologi dan operasional pesawat udara, pemanfaatan bahan bakar terbarukan untuk pesawat udara, dan implementasi skema pasar karbon melalui Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA),” jelasnya.

    Ia menyebutkan, upaya dalam mencapai penurunan emisi CO2 sektor penerbangan, pertama target implementasi SAF menyesuaikan dengan target SAF secara global dan kondisi nasional Indonesia.

    Baca: KLHK targetkan emisi nol tercapai pada 2057

    Kedua, penyusunan peta jalan terbaru SAF ini dikoordinir oleh Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Merves) dengan melibatkan banyak Kementerian dan pemangku kepentingan terkait.

    Ketiga, peta jalan itu juga dibuat untuk memastikan kemandirian dan kedaulatan energi nasional dengan tetap berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan, serta memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam upaya penurunan emisi penerbangan, dan menggerakkan kegiatan ekonomi nasional.

    Keempat, implementasi SAF secara nasional akan dimulai dengan target campuran SAF sebanyak 1 persen mulai tahun 2027 dan akan ditingkatkan secara gradual dan proporsional hingga mencapai target jangka panjang sebesar 50 persen campuran SAF pada tahun 2060.

    Kelima, pada fase awal (2027 – 2029), implementasi SAF di Indonesia akan difokuskan pada bandara internasional terbesar yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

    “Selanjutnya peta jalan implementasi SAF terbaru ini akan satukan ke dalam dokumen Indonesia’s Action Plan to Reduce Greenhouse Gas Emissions for Aviation Sector yang diperbaharui pada akhir tahun 2024,” ucapnya.

    Pada pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan bahwa telah berkontribusi dalam pemberian asistensi teknis kepada Timor Leste untuk menyusun SAP dalam kerangka kerja sama “ICAO State Action Plan Buddy Programme” sebagai pelaksanaan “No Country Left Behind”.

     

  • Lebih dari 58.000 Jemaah Umrah Indonesia Tertahan di Arab Saudi Akibat Eskalasi di Timur Tengah

    Lebih dari 58.000 Jemaah Umrah Indonesia Tertahan di Arab Saudi Akibat Eskalasi di Timur Tengah

    7cloud.asia – Setidaknya delapan negara secara bersamaan menutup wilayah udaranya, memaksa tiga “pusat mega” penerbangan internasional di Dubai, Abu Dhabi, dan Doha untuk menghentikan operasinya.

    Dilansir vietnam.vn, Iran, Israel, Irak, Yordania, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menutup wilayah udara mereka seiring dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Suriah juga menutup sebagian wilayah udaranya terutama di bagian selatan.

    Langkah ini diambil tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangan yang bertujuan melumpuhkan kemampuan rudal dan angkatan laut Iran, sementara Teheran memperingatkan akan menganggap fasilitas AS dan Israel di Timur Tengah sebagai “target yang sah.”

    Kondisi ini mengakibatkan lebih dari 58 ribu jemaah umrah Indonesia tidak dapat kembali ke tanah air sesuai jadwal akibat gangguan penerbangan internasional yang dipicu eskalasi konflik regional.

    Situasi ini menempatkan ribuan warga negara Indonesia dalam posisi rentan, baik dari aspek kepastian perjalanan, keamanan, maupun kepastian layanan.

    Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina mendesak pemerintah melindungi secara maksimal serta mempercepat pemulangan puluhan ribu jemaah umrah Indonesia akibat perang Iran versus AS-Israel.

    Baca: Iran lancarkan serangan balasan ke Israel dan fasilitas militer AS

    Menurutnya, negara berkewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan maksimal, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam aspek keselamatan, kepastian layanan, serta kepastian kepulangan.

    “Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun,” tegas Selly dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

    Selly menyampaikan, langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh yang menerbitkan surat imbauan resmi harus diikuti dengan langkah konkret dan sistematis untuk memastikan kepastian pemulangan jamaah.

    Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada imbauan administratif. Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu.

    “Jamaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

    Ia mendorong pemerintah untuk menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik dan keluarga jamaah, guna memastikan kejelasan informasi dan menghindari kecemasan yang berkepanjangan.

    Baca: Warganet pertanyakan sikap Kemlu yang tidak tegas

    Ia menambahkan bahwa situasi ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

    Selly menekankan setidaknya tiga aspek strategis yang harus diperkuat ke depan. Pertama, penguatan sistem perlindungan jemaah sebagai bagian dari perlindungan warga negara.

    Negara harus memiliki protokol krisis yang terstruktur, termasuk skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, serta kepastian layanan selama jamaah terdampak situasi darurat.

    Kedua, penguatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar memiliki kesiapan manajemen krisis dan memastikan jemaah tidak menanggung beban akibat risiko global.

    Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan negara di luar negeri, guna memastikan respons negara berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga negara.