ruangkota

Tag: pengungsi

  • UNHCR: Perang Ukraina dan Perubahan Iklim Picu Pengungsian Besar-besaran

    UNHCR: Perang Ukraina dan Perubahan Iklim Picu Pengungsian Besar-besaran

    7cloud.asia – Konflik yang meluas di Ukraina, bersama dengan konflik di berbagai tempat dan ketidakstabilan akibat perubahan iklim, telah menyebabkan jumlah pengungsi atau orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka meningkat secara signifikan tahun lalu.

    Hal ini mendorong urgensi tindakan kolektif yang segera guna mengurangi penyebab dan dampak dari kondisi pengungsian, menurut pernyataan UNHCR, Badan Pengungsi PBB, pada Hari Pengungsi Internasional.

    Laporan utama tahunan UNHCR, yaitu, Global Trends in Forced Displacement 2022, mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2022, jumlah orang yang terpaksa mengungsi akibat perang, penganiayaan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia mencapai rekor yakni sebesar 108,4 juta.

    Jumlah pengungsi di 2022 tersebut meningkat sebanyak 19,1 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pengungsi tersebut merupakan yang terbesar yang pernah tercatat.

    Baca: Konflik akibatkan puluhan orang tewas dalam lima tahun terakhir

    Tingkat perpindahan paksa global terus meningkat tanpa menunjukkan tanda-tanda perlambatan pada tahun 2023.

    Eskalasi konflik di Sudan telah memicu gelombang pengungsi baru, yang mendorong jumlah keseluruhan secara global mencapai sekitar 110 juta orang pada bulan Mei.

    “Angka-angka ini mengingatkan kita bahwa beberapa orang terlalu cepat terjebak dalam konflik, sementara penemuan solusi terjadi terlalu lambat. Akibatnya, terjadi kehancuran, perpindahan paksa, dan penderitaan bagi jutaan orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka,” ungkap Filippo Grandi, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi dalam siaran pers UNHCR yang diterima Rabu (21/6/2022).

    Baca: Emisi gas ruang kaca capai rekor tertinggi

    Dari total jumlah tersebut, sebanyak 35,3 juta orang adalah pengungsi, yaitu mereka yang melintasi perbatasan internasional untuk mencari perlindungan.

    Sedangkan mayoritas yang lebih besar, yaitu 58 persen atau sekitar 62,5 juta orang, mengalami pengungsian di dalam negara asal mereka akibat konflik dan kekerasan.

    Perang di Ukraina menjadi faktor utama dalam perpindahan pada tahun 2022. Jumlah pengungsi dari Ukraina melonjak dari 27.300 pada akhir tahun 2021 menjadi 5,7 juta pada akhir tahun 2022 – ini merupakan arus keluar pengungsi tercepat sejak Perang Dunia II.

    Baca: Greta Thunberg berjuang untuk lingkungan sejak umur 8 tahun

    Perkiraan jumlah pengungsi dari Afghanistan juga mengalami peningkatan tajam pada akhir tahun 2022, terkait dengan revisi data mengenai jumlah orang Afghanistan yang tinggal di Iran, banyak di antaranya telah tiba pada tahun-tahun sebelumnya.

    Selain itu, laporan ini juga mencerminkan peningkatan angka pengungsi Venezuela yang dikategorikan sebagai “orang lain yang membutuhkan perlindungan internasional” di Kolombia dan Peru berdasarkan laporan dari kedua negara tersebut.

    Angka-angka tersebut juga menegaskan bahwa sebagian besar pengungsi ditampung oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, bukan oleh negara-negara kaya, baik dari segi ekonomi maupun rasio populasi.

    Baca: Negara miskin paling terdampak perubahan iklim

    Meskipun 46 negara terbelakang hanya menyumbang kurang dari 1,3 persen dari produk domestik bruto global, negara-negara tersebut menampung lebih dari 20 persen dari total jumlah pengungsi di dunia.

    Pada tahun 2023, pendanaan untuk situasi pengungsian dan pendanaan untuk mendukung kebutuhan negara penampung masih sangat terbatas, meskipun kebutuhan semakin meningkat.

    “Orang-orang di seluruh dunia terus menunjukkan keramahan yang luar biasa terhadap para pengungsi dengan memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan,” tambah Grandi.

    Baca: Gelombang panas di India tewaskan puluhan orang

    Namun, ia melanjutkan, dibutuhkan lebih banyak dukungan internasional dan pembagian tanggung jawab yang adil, terutama bagi negara-negara yang menampung sebagian besar pengungsi.

    “Di atas segalanya, lebih banyak langkah yang harus diambil untuk mengakhiri konflik dan menghilangkan hambatan sehingga para pengungsi memiliki pilihan yang layak untuk kembali ke rumah secara sukarela, aman, dan dengan bermartabat.”

    Sementara jumlah total pengungsi terus meningkat, laporan Global Trends juga menunjukkan bahwa mereka yang terpaksa melarikan diri tidak harus terjebak dalam pengasingan, tetapi dapat kembali ke rumah mereka secara sukarela dan aman.

    Baca: Perubahan iklim picu ‘bedol desa’ di Pantura

    Pada tahun 2022, lebih dari 339.000 pengungsi kembali ke 38 negara, meskipun jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadi pemulangan sukarela yang signifikan ke Sudan Selatan, Suriah, Kamerun, dan Pantai Gading.

    Selain itu, 5,7 juta pengungsi internal juga pulang pada tahun 2022, terutama di Ethiopia, Myanmar, Suriah, Mozambik, dan Republik Demokratik Kongo.

    Pada akhir tahun 2022, diperkirakan ada sekitar 4,4 juta orang di seluruh dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan atau status kewarganegaraan yang belum ditentukan, ini adalah peningkatan sebesar 2 persen dibandingkan akhir tahun 2021.

    Laporan Tren Global Trends diluncurkan enam bulan sebelum Forum Pengungsi Global kedua, sebuah pertemuan besar di Jenewa yang menyatukan berbagai aktor untuk menemukan solusi baru dan menanamkan solidaritas dengan orang-orang yang terpaksa mengungsi dan masyarakat penampungnya.

     

  • Mengapa Warga Aceh Menolak Pengungsi Rohingya

    Mengapa Warga Aceh Menolak Pengungsi Rohingya

    7cloud.asia – Gelombang penolakan kehadiran pengungsi etnis Muslim-Rohingya terus terjadi di sejumlah wilayah di Aceh.

    Penolakan itu terjadi seiring dengan meningkatnya arus kedatangan pengungsi Rohingya di provinsi tersebut mulai pertengahan November, tak terkecuali di Pulau Weh.

    Penolakan terhadap pengungsi Rohingya antara lain disuarakan Wak Dolah warga Pulau Weh.

    Menurutnya, mendaratnya para pengungsi etnis Rohingya di Pulau Weh memiliki unsur kesengajaan.

    Menurutnya, gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ini bukan terdampar lagi. Pasalnya, sudah banyak masuk ke Aceh, termasuk ke Sabang dua kali (November-Desember).

    “Ini yang paling lama (masih di Sabang) yang kemarin mendarat di Le Meulee yang sebelumnya dibawa keluar dari sini,” katanya kepada VOA, Jumat (15/12/2023).

    Baca: Pengungsi Rohingya terus mengalir, apa yang harus dilakukan Indonesia

    Menurut Wak Dolah saat ini seluruh warga Pulau Weh menolak kedatangan pengungsi etnis Rohingya karena beragam alasan. Namun, yang paling utama adalah karena mereka kesal dengan perilaku para pengungsi Rohingya.

    “Mereka bukan lagi cari suaka, misalnya sudah masuk satu kapal. Bakal ada yang masuk lagi nanti. Sudah enak soalnya makan dikasih, semuanya dikasih. Kadang-kadang makanan itu mereka bilang sedikit dan dibuang,” jelas Wak Dolah.

    Ia menambahkan, para pengungsi Rohingya berada di Sabang sudah lebih dari 10 hari. Buang air besar sembarangan jadi semua orang di Sabang complain

    Hal senada juga disampaikan warga Kota Sabang lainnya, Nedi. Ia berpendapat pemerintah harus segera mengeluarkan pengungsi Rohingya dari Pulau Weh.

    “Kalau bisa secepat mungkin. Kami khususnya Kota Sabang enggak terima,” ujarnya kepada VOA, Jumat (15/12/2023) malam.

    Baca: Perang dan perubahan iklim picu pengungsianbesar-besaran

    Nedi mengatakan kehadiran pengungsi Rohingya di Pulau Weh bakal memiliki efek buruk bagi masyarakat lokal.

    “Alasannya efek ke belakang nanti anak cucu. Nanti mereka yang ribut. Karena sudah ada contoh di Malaysia“.

    “Jadi mereka datang bukan lagi untuk suaka. Kalau beberapa tahun sebelumnya itu oke mereka suaka. Tapi sekarang mereka bukan lagi suaka, namun mencari tanah di negara orang, terutama di Aceh,” katanya.

    Belum lagi faktor kecemburuan sosial, tambahnya. “Ada rasa kecemburuan masyarakat Sabang. Di Sabang banyak anak yatim dan orang susah. Kenapa enggak ada dibantu? Kenapa Rohingya yang enggak punya identitas tanpa dokumen tapi langsung diterima,” kata Nedi.

    Menurutnya diperlukan kerja sama lintas kelompok seperti nelayan, TNI, dan polisi di Pulau Weh untuk mencegah berlabuhnya pengungsi Rohingya ke Aceh.

    “Namun saya heran kemarin tiba-tiba Rohingya datang dan tidur di pantai. Keesokannya atau pas kejadian itu tiba-tiba UNHCR (organisasi PBB untuk urusan pengungsi) sudah di tempat, berarti ada apa sebenarnya?” katanya.

    Baca: Konflik agraria di berbagai daerah

    Seakan mewakili warga Pulau Weh, Nedi meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil tindakan tegas terkait maraknya pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh.

    “Saya mohon ke Pak Jokowi tegas menghadapi Rohingya, jangan sampai seperti Malaysia, itu contoh. Jadi kalau bisa secepat mungkin, Pak Jokowi itu langsung ambil tindakan tegas.“

    “Pesan saya kepada Presiden Jokowi untuk tegas dan secepat mungkin mengeluarkan Rohingya dari Sabang. Harus segera dipulangkan,” ujarnya.

    Warga Kota Sabang lainnya, Suprati, bahkan mengancam tidak akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024 apabila pengungsi Rohingya tidak dikeluarkan dari Pulau Weh.

    “Kami sudah beri waktu 14 hari. Ini harus keluar mereka. Mau tidak mau harus keluar. Kalau mereka tidak keluar, kami tidak akan ikut pemilu,” kata Suprati kepada VOA.

    KontraS: Stigma dan Hoaks Picu Ketidaksukaan Warga Lokal

    Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, mengatakan penolakan warga itu terjadi karena adanya informasi negatif dan stigma yang terus beredar di masyarakat

    Baca: Tegas tegakkan kebenaran Mahfud MD Dianugerahi gelar Jawara Banten

    Stigma itu beredar, baik dari media sosial maupun oknum-oknum yang terus mereproduksi ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya.

    “Sejumlah informasi yang tidak benar itu disampaikan termasuk video-video yang sengaja dibuat untuk memojokkan pengungsi Rohingya. Kebanyakan video itu tidak benar atau hoaks sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang salah,” jelasnya kepada VOA.

    Belum lagi lambatnya pemerintah lokal dan pusat mencegah kedatangan mereka sejak awal.

    “Hal ini tentu saja membuat masyarakat kebingungan. Padahal jika merujuk pada peraturan terkait penanganan pengungsi Rohingya sudah jelas pihak-pihak itu dengan segera bergerak untuk penanganan pengungsi,” kata Husna.

    Kepala Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR di Indonesia Ann Maymann pada Minggu (10/12/2023) mengatakan kepada wartawan di Banda Aceh bahwa yang terpenting sekarang adalah “menemukan tempat di mana mereka bisa tinggal

    Kemudian membahas langkah selanjutnya. Jika tidak, kita akan kehilangan sebagian dari mereka.

    Anak-anak ini misalnya, ada begitu banyak anak yang bahkan tidak makan apapun selama delapan jam ini. Ayo kita berupaya cari tempat penampungan bagi mereka, dan kemudian bicara langkah selanjutnya.”

    Baca: Simbol persatuan, Ganjar Mahfud kampanye dari Sabang sampai Merauke

    Polda Aceh Bongkar Kasus Penyelundupan Manusia

    Dalam perkembangan lainnya Polda Aceh telah membongkar kasus penyelundupan di balik gelombang kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia, yang kebanyakan berasal dari Cox’s Bazar di Bangladesh.

    Penyelundupan itu dikendalikan oleh petugas keamanan kamp di Bangladesh dan beberapa kapten kapal.

    “Para pengungsi Rohingya dipungut biaya sebesar 20.000—100.000 taka atau Rp3-15 juta per orangnya,” kata juru bicara Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/12/2023).

    Joko menjelaskan setelah uang dari pengungsi Rohingya terkumpul, maka koordinator yang terdiri dari kapten kapal, nakhoda, dan operator mesin membeli kapal.

    Lalu, mereka membeli bahan bakar minyak dan makanan untuk bekal selama pelayaran menuju negara tujuan.

    “Setelah dipotong biaya operasional, keuntungannya dibagi untuk kapten kapal, nakhoda, operator mesin, dan koordinator utama yang berada di kamp Cox’s Bazar Bangladesh,” jelasnya.

    Joko juga menjelaskan sebelum keberangkatan para pengungsi Rohingya terlebih dahulu bisa memilih ke mana akan berlabuh seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

    Baca: Tokoh bangsa prihatinkan politik dinasti yang dipamerkan Jokowi

    Namun karena ketatnya penjagaan perairan Thailand dan Malaysia, mereka umumnya mengalihkan tujuannya ke Indonesia.

    Sedangkan keterlibatan warga negara Indonesia dalam kejahatan penyelundupan manusia ini adalah membantu mengeluarkan para etnis Rohingya dari kamp atau tempat penampungan di Aceh.

    “Lalu, membawanya menuju Malaysia melalui Tanjung Balai di Sumatra Utara atau Dumai, Riau dengan biaya Rp5-10 juta per orang,” jelas Joko.

    Saat ini Polda Aceh hanya fokus terhadap pengamanan dan pemberian bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya, sembari menunggu penanganan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan UNHCR.

    Menurut Joko, kedatangan imigran Rohingya ke Aceh sudah menjadi momok sehingga menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat setempat.

    “Kami dari kepolisian, khususnya Polda Aceh dan polres jajaran, hanya fokus pada pengamanan etnis Rohingya yang terdampar agar tidak terjadi konflik dengan warga,” pungkasnya.

    Saat ini jumlah pengungsi Rohingya di Aceh sejak pertengahan November 2023 mencapai 1.543 orang, tersebar di Pidie, Sabang, dan Lhokseumawe

    Sumber: VOA INdonesia

  • Hampir 500 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir di Makassar

    Hampir 500 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir di Makassar

    7cloud.asia – Hampir 500 jiwa dari 131 kepala keluarga (KK) mengungsi akibat banjir di Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan.

    Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar yang dihimpun sementara per 18 Januari 2024 pukul 13.00 Wita, tercatat ada 482 orang dari 131 KK yang telah mengungsi ke sembilan posko pengungsian.

    “Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan angin kencang dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan dan banjir serta pohon tumbang di beberapa wilayah di Makassar. Saat ini ada ratusan warga mengungsi,” jelas Kepala BPBD Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin seperti yang dikutip Antaranews.

    Akibatnya, lanjut Hendra, ratusan unit rumah di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, pada Blok 8 dan 10 Perumnas Antang, Kompleks Pemda Antang, Kompleks Bambu, dan Nipa-nipa terendam dengan ketinggian air 40-60 sentimeter.

    Baca: Cuaca ekstrem, waspada banjir

    Sementara di wilayah Jalan Kajenjeng, Kompleks Romang Tanggaya ketinggian air mencapai  80-100 sentimeter.

    Jalan Rahmatulla Bontoa hingga penyeberangan ke arah Romang Tanggaya setinggi 30-40 sentimeter.

    Korban terdampak di lokasi itu mencapai 465 jiwa dari 127 KK dengan rincian 217 laki-laki dan 248 perempuan yang mengungsi pada delapan  posko pengungsian di sejumlah masjid setempat.

    Banjir dengan ketinggian air antara 20 hingga 30 sentimeter juga merendam Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Paccerakang, Jalan Kotipa, Kompleks Kodam III.

    Jumlah pengungsi di wilayah ini sebanyak 17 jiwa dari empat KK dengan rincian delapan laki-laki dan sembilan perempuan kini berada di masjid setempat.

    Baca: Lebih dari 2 ribu warga di Riau mengungsi akibat banjir

    Dalam menangani korban banjir, pihaknya bersama TNI-Polri, relawan serta organisasi sosial lainnya melakukan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, air, dan sanitasi, serta layanan kesehatan.

    Bagi masyarakat, perusahaan, maupun organisasi, kata dia, dapat langsung menyerahkan bantuan kemanusiaan terhadap korban di lokasi yang terdampak.

    Sementara itu, Kapolsek Manggala, Kompol Syamsuardi, yang tengah memantau lokasi banjir di Kompleks Perumnas Antang menjelaskan pihaknya mendata warga dan siap membantu melakukan evakuasi bila diperlukan.

    “Kami terus mendata warga dan siap mengevakuasi. Bagi warga terdampak banjir masih tinggal di rumahnya agar segera menuju ke tempat pengungsian untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kami polisi terus berpatroli untuk menjaga barang-barang yang ditinggalkan warga, jangan sampai ada kehilangan,” terang Syamsuardi.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Sejumlah Negara Kecam Israel Pasca Serangan ke Kamp Pengungsi Palestina

    Sejumlah Negara Kecam Israel Pasca Serangan ke Kamp Pengungsi Palestina

    7cloud.asia – Sejumlah negara seperti Australia, Selandia Baru, Brasil, Meksiko, dan Venezuela ikut mengecam serangan angkatan bersenjata Israel (IDF) terhadap sebuah kamp pengungsi Palestina di Kota Rafah.

    Serangan di selatan Jalur Gaza tersebut telah menewaskan sedikitnya 40 orang.

    Kementerian Luar Negeri Brasil dalam pernyataannya, Senin (27/5) mengemukakan bahwa Pemerintah Brazil mengutuk tindakan lanjutan IDF terhadap wilayah di mana penduduk sipil Gaza terkonsentrasi.

    “Sebab tindakan tersebut merupakan pelanggaran sistematis terhadap penduduk sipil, hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, serta pengabaian yang mencolok terhadap tindakan sementara yang disetujui beberapa hari lalu oleh Mahkamah Internasional,” demikian dalam pernyataan tersebut.

    Baca: Perwakilan 38 negara serukan pengakuan dua negara guna akhiri konflik

    Sementara, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters, mengutarakan pesan yang sama dalam pernyataannya di media sosial X.

    Wong mengatakan serangan Israel mempunyai konsekuensi yang mengerikan dan tidak dapat diterima.

    Di sisi lain, Peters menulis Israel harus mendengarkan permohonan dari komunitas internasional dan Mahkamah Internasional.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko juga menyerukan gencatan senjata seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional, serta penyelesaian politik dan bantuan kemanusiaan.

    Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dalam siaran “Con Maduro +” menyebut Netanyahu sebagai “Herodes zaman modern”, yang mengebom anak-anak Muslim, anak-anak Kristen, bertindak tanpa mempedulikan Mahkamah Internasional.

    Baca: Uni Eropa desak Israel hentikan serangan ke Rafah

    Hal tersebut dilatarbelakangi tindakan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, Karim Khan yang mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.

    Serta para pemimpin gerakan Palestina Hamas atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Pada Jumat (24/5) Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militernya di Rafah.

    Kemudian pada Minggu (26/5), Israel menyerang sebuah kamp di timur laut Rafah. Dinas pertahanan sipil Palestina mengatakan sedikitnya 40 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

    Selanjutnya pada Senin (27/5), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai insiden tragis, dan mengatakan penyelidikan sedang dilakukan.

    Sumber: Sputnik-OANA

  • Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Kamp Pengungsi di Al Mawasi

    Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Kamp Pengungsi di Al Mawasi

    7cloud.asia – Sejumlah negara mengutuk serangan Israel ke kamp pengungsi di Al-Mawasi, Khan Younis, Gaza Selatan pada Sabtu (13/07/2024) lalu. Termasuk Indonesia.

    Melansir Antaranews, pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI mengutuk keras mengutuk keras kebiadaban dan pembantaian Israel yang tak kunjung henti terhadap rakyat Palestina.

    “Serangan tersebut semakin menunjukkan terus berlangsungnya berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel,” demikian pernyataan Kemlu RI, Minggu (14/07/2024).

    Karena itu, Indonesia mendesak masyarakat internasional mengambil langkah nyata untuk memastikan Israel bertanggung jawab atas semua tindakannya terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

    Baca: Gaza berpotensi kehilangan seluruh generasi anak-anak

    Selain itu, Indonesia juga menegaskan bahwa hukum internasional adalah berlaku untuk semua negara tanpa kecuali.

    Sebelumnya pemerintah Malaysia juga mengutuk keras serangan Israel tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan persnya.

    Dia menyebut serangan yang keji dan tidak berperikemanusiaan itu terjadi di zona “aman” yang telah ditetapkan oleh Israel sendiri untuk rakyat Palestina.

    Serangan tersebut jelas merupakan suatu pengabaian dan tindakan tidak menghormati nyawa manusia serta bertentangan dengan hukum kemanusiaan internasional, hak asasi manusia, dan hukum internasional. 

    Baca: Israel melancarkan serangan di Khan Younis

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, serangan Israel ke kamp pengungsi di daerah Al-Mawasi, Gaza selatan pada Sabtu lalu telah menewaskan sedikitnya 90 warga Palestina tewas dan 300 lainnya terluka.

    Otoritas media Gaza menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan “pembantaian parah” yang dilakukan Israel. Terlebih, Israel sendiri yang menyatakan Al-Mawasi sebagai salah satu “zona aman”.

    Dalam serangan tersebut, Otoritas Palestina (PA) menuding Amerika Serikat turut bertanggung jawab. PA mendesak komunitas internasional bertindak selekas mungkin dalam menghentikan kekejaman Israel.

    Baca: Sejak Oktober 2023, Israel bantai hampir 38 ribu warga Palestina

    “Amerika Serikat terus melanggar resolusi internasional dengan terus memberikan dukungan keuangan dan militer atas penjajahan (Israel), yang terus melakukan pembantaian berdarah terhadap rakyat kami setiap harinya,” kata juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh.

    Serangan Israel ke Jalur Gaza, yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, menyebabkan lebih dari 38.300 warga Palestina, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak, meninggal serta lebih dari 88 ribu lainnya terluka.

    Berbagai negara mengecam serangan tersebut dan Resolusi DK PBB telah menginstruksikan gencatan senjata segera.Namun, Israel tetap melancarkan serangan di Jalur Gaza hingga kini.

  • Israel Hanya Sisakan 9,5 Persen Wilayah Zona Aman Bagi Pengungsi Palestina di Gaza

    Israel Hanya Sisakan 9,5 Persen Wilayah Zona Aman Bagi Pengungsi Palestina di Gaza

    7cloud.asia – Pasukan Israel mengubah “zona kemanusiaan aman” di Jalur Gaza menjadi tumpukan puing-puing dan abu, menyisakan hanya 9,5 persen wilayah yang disebut “zona aman” bagi warga sipil yang mengungsi, kata Pertahanan Sipil Palestina di Gaza, Sabtu.

    Menurut pernyataan yang dirilis otoritas tersebut, pada awal invasi darat Israel ke Gaza awal November 2023, pasukan Israel mengusir ratusan ribu warga sipil dari Gaza utara ke Gaza selatan, mengklaim area tersebut sebagai “zona kemanusiaan yang aman.”

    Awalnya, zona tersebut meliputi 230 kilometer persegi atau 63 persen dari total wilayah Gaza, termasuk lahan pertanian dan fasilitas komersial, ekonomi, dan layanan yang tersebar di wilayah seluas 120 kilometer persegi.

    Baca: Palestina ajak Dewan Keamanan PBB kunjungi Gaza

    Ketika serangan militer Israel berlanjut, ukuran zona aman tersebut menyusut drastis, kata pernyataan itu.

    Otoritas tersebut menjelaskan bahwa pada awal Desember 2023, menyusul serangan Israel ke Khan Younis di Gaza selatan, wilayah kemanusiaan yang ditetapkan telah dikurangi menjadi 140 kilometer persegi, yang mencakup 38,3 persen total wilayah Gaza.

    Wilayah ini mencakup beberapa lahan pertanian, serta bangunan ekonomi, komersial dan jasa.

    Pengurangan lebih lanjut terjadi pada Mei 2024, selama serangan Israel ke Rafah, ketika zona kemanusiaan menyusut menjadi 79 kilometer persegi, atau 20 persen dari total wilayah Gaza, tambah pernyataan itu.

    Pada pertengahan Juni 2024, zona tersebut diperkecil menjadi menjadi 60 kilometer persegi, yang hanya mencakup 16,4 persen dari total wilayah Gaza.

    Baca: UNRWA kutuk pembantaian anak-anak oleh Zionis

    Wilayah tersebut meliputi jalanan biasa, jalan raya, area layanan, dan bahkan pemakaman, yang tidak satu pun dapat dianggap sebagai tempat berlindung yang benar-benar aman bagi warga sipil yang mengungsi, katanya.

    Pada pertengahan Juli 2024, wilayah yang disebut “aman” oleh pasukan Israel berkurang lagi, kali ini menjadi 48 kilometer persegi, atau 13,15 persen dari total wilayah Gaza.

    Akhirnya, pada Agustus 2024, tentara Israel mengurangi “zona kemanusiaan yang aman” ini menjadi hanya 35 kilometer persegi, atau 9,5 persen dari total wilayah Gaza.

    Zona tersebut hanya mencakup sekitar 3,5 persen dari area pertanian, layanan dan komersial, yang kemudian mempersempit ruang tempat warga sipil berlindung, kata otoritas, merinci bagaimana pasukan Israel secara sistematis menghancurkan “zona aman.”

    Berkurangnya zona aman yang terus berlangsung itu memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, karena warga sipil memiliki tempat yang lebih kecil untuk melarikan diri dari aksi kekerasan.

    Baca: Sebanyak 100 orang terbunuh akibat serangan Israel ke sekolah di Gaza

    Israel melanjutkan serangan brutalnya di Jalur Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, meski resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera.

    Serangan tersebut menewaskan lebih dari 40.200 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 93 ribu luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

    Blokade yang terus berlangsung di Gaza menyebabkan kelangkaan akut pada bahan makanan, air bersih dan obat, dan menyebabkan kehancuran pada sebagian besar wilayah tersebut.

    Israel menghadapi tudingan melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkan penghentian operasi militer di kota selatan Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum wilayah itu diserang pada 6 Mei.

    Sumber: Anadolu-OANA

  • Tiga Bayi Pengungsi Gaza Meninggal Karena Kedinginan dalam Dua Hari Terakhir

    Tiga Bayi Pengungsi Gaza Meninggal Karena Kedinginan dalam Dua Hari Terakhir

    7cloud.asia – Tiga bayi meninggal kedinginan karena tidur di tenda-tenda pengungsian di Gaza dengan suhu yang mencapai titik terendah 13 Celcius dalam dua hari terakhir.

    Hal ini disampaikan Direktur Bangsal Anak-Anak RS Nasser di Gaza, Ahmed Al-Farra, kepada Associated Press, setelah menerima jasad ketiga bayi dalam waktu 48 jam terakhir.

    Ketiganya meninggal karena hipotermia, atau kondisi ketika suhu tubuh turun drastis di bawah 35 derajat Celsius.

    Ketiga bayi itu adalah Sila Mahmoud Al-Faseeh yang berusia 21 hari, seorang bayi berusia satu bulan, dan seorang bayi lainnya yang baru berusia tiga hari. Al Farra mengatakan saat dilahirkan ketiganya tidak memiliki masalah kesehatan.

    Musim Dingin di Gaza, Pengungsi Bertahan di Tenda-tenda Darurat
    Keluarga Al-Faseeh tinggal di sebuah tenda di daerah pesisir Muwasi, Khan Younis, setelah mengungsi dari Kota Gaza.

    Baca: Kelangkaan bahan bakar di Gaza akibatkan 1,2 juta orang kekurangan air

    Ayah Sila, Mahmoud Al Faseeh mengatakan telah membungkus Sila dengan selimut, tetapi hal ini tetap tidak cukup untuk membuatnya hangat di dalam tenda yang tidak tertutup rapat, senantiasa diterpa udara dingin, dengan lantai tanah yang juga dingin.

    “Malam itu sangat dingin dan sebagai orang dewasa kami bahkan tidak tahan. Kami tidak bisa menghangatkan diri,” katanya. “Ketika kami bangun, kami menemukan Sila menggigit lidahnya dan tubuhnya seperti kayu.”

    Sebuah video viral yang dibagikan oleh Muneer Al-Boursh menunjukkan tubuh Sila yang terbungkus selimut bayi dengan wajah pucat membiru dan bibir membeku.

    Bayi itu hidup dengan susu formula yang hampir tidak mencukupi karena ibunya mengalami kekurangan gizi dan tidak dapat menyusuinya.

    Menurut ayahnya, Sila biasanya menangis dan terbangun tiga kali dalam semalam, tetapi ia tidak lagi menangis pada Rabu dini hari (25/12/2024).

    Baca: Upaya mewujudkan negara Palestina merdeka

    Mahmoud segera melarikannya ke rumah sakit lapangan milik Inggris di mana para dokter mencoba menyadarkannya, namun kondisi paru-parunya sudah memburuk.

    Mahmoud mengatakan mereka sangat kekurangan pakaian, kasur, dan selimut untuk menghangatkan diri di musim dingin ini, dan sebagian besar bergantung pada dapur umum untuk makan sehari-hari.

    Kekhawatiran telah meningkat di Jalur Gaza yang kini dilanda musim dingin, di mana sekitar dua juta orang Palestina mengungsi karena berlarut-larutnya perang Israel dengan Hamas selama hampir 15 bulan ini.

    Para pekerja bantuan mengatakan telah terjadi kekurangan selimut dan pakaian hangat, sementara hanya ada sedikit kayu untuk api unggun.

    Tenda-tenda dan terpal yang ditambal-tambal yang menjadi tempat penampungan keluarga-keluarga Palestina yang terpaksa mengungsi, telah menjadi semakin lapuk setelah berbulan-bulan digunakan.

  • Banjir dan Longsor di Tiga Provinsi, Korban Meninggal Terbanyak di Sumatera Utara

    Banjir dan Longsor di Tiga Provinsi, Korban Meninggal Terbanyak di Sumatera Utara

    7cloud.asia – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sejak 25 November lalu, telah menelan lebih dari 100 korban jiwa. 

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers update penanganan bencana pada Jumat (28/11/2025) sore mengungkapkan korban meninggal Terbanyak ada di wilayah Sumatera Utara.

    Korban meninggal akibat banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara mencapai 116 orang dan 42 orang lainnya masih dalam pencarian.

    “Jumlah ini masih berkembang, karena ada titik-titik yang sampai sekarang belum bisa ditembus,” kata Suharyanto.

    Akibat bencana banjir bandang ini, lebih dari 1000 kepala keluarga (KK) yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian.

    Baca: 12 Orang Meninggal Akibat Banjir dan Longsor di Sumatera Barat

    Selanjutnya Suharyanto menjelaskan jalur transportasi dan komunikasi yang sempat terputus akibat bencana, kini sudah lebih baik kondisinya. Meski masih ada beberapa jalur yang putus seperti jalur Sibolga ke Tarutung.

    Karena itu, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, TNI dan pemerintah daerah untuk memperbaiki jalur transportasi yang terputus.

    Selain itu, BNPB juga menyediakan fasilitas starlink untuk berkomunikasi dengan korban.

    BNPB dan Presiden Prabowo Subianto juga telah mengirimkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana.

    Bantuan tersebut berupa perlengkapan pengungsi, sembako, pakaian, makanan siap saji, mie instan, tenda, selimut, dan lain-lain.

    Baca: Banjir di Sumatera Utara Telan Korban Jiwa 13 Orang dan Ribuan Orang Mengungsi

    Sementara untuk wilayah Aceh, korban meninggal hingga Jumat sore mencapai 35 orang, 25 orang hilang dan 8 orang luka-luka.

    Suharyanto memaparkan kondisi di Aceh tidak separah di Sumatera Utara. Meski demikian, masih ada sejumlah jalur transportasi yang putus seperti jalan nasional dari Aceh menuju Sumatera Utara.

    Sama seperti wilayah Sumatera Utara, BNPB bekerjasama dengan sejumlah pihak akan memperbaiki jalur transportasi yang putus akibat diterjang banjir dan longsor.

    Bantuan logistik juga telah dikirim dengan menggunakan pesawat cesna serta helikopter ke titik-titik pengungsian.

    Baca: Walhi Sebut Banjir di Sumut Cermin Kegagalan Negara Tangani Kerusakan Lingkungan

    Sedangkan untuk wilayah Sumatera Barat, hingga Jumat sore tercatat 23 orang meninggal dunia, 12 hilang dan 4 orang luka.

    “Ini ketiga provinsi ini relatif bencananya besar, meskipun kalau dibandingkan ya dengan Sumatera Utara, Aceh, ya Sumatera Barat ini relatif lebih ringan. Tapi bukan berarti ini ringan. Kalau dibandingkan dengan Sumatera Barat sendirian ya ini sangat besar dan sangat masif,” jelas Suharyanto.

    Berdasarkan data yang diperoleh BNPB hingga Jumat sore, jumlah pengungsi mencapai 3900 kepala keluarga.

    “Paling parah ada di Tanah Datar, Padang Pariaman. Ada 3000-an lebih pengungsi. Kemudian Solok dan Kota Padang,” urainya.  

    Baca: DPR Dorong Pemerintah Tetapkan Banjir Sumatera Sebagai Bencana Nasional

    Penanganan di wilayah Sumatera Barat sama dengan wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Dia menjelaskan pada masa tanggap darurat ini, BNPB bekerjasama dengan berbagai pihak melakukan langkah-langkah awal.

    Langkah-langkah tersebut adalah mengevakuasi korban, mendistribusikan logistik buat masyarakat yang terdampak bencana serta membuka atau memperbaiki jalur transportasi dan komunikasi yang putus.

    “Setelah ketiga langkah tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah penanganan para pengungsi kedepannya,perbaikan fasilitas umum dan sebagainya” katanya.   

    Mulai hari ini, lanjut Suharyanto, pihaknya juga telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memaksimalkan proses evakuasi serta pendistribusian bantuan kepada para korban. 

  • Pasca Bencana di Sumatera, Ini Rencana BNPB

    Pasca Bencana di Sumatera, Ini Rencana BNPB

    7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan sejumlah rencana untuk para pengungsi pasca bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Salah satunya memberikan bantuan dalam bentuk uang.

    Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers update penanganan bencana pada Sabtu (29/11/2025) sore menjelaskan pemerintah menyiapkan sejumlah skema untuk masyarakat yang kini berada di pengungsian.

    Menurutnya, masyarakat yang kini masih berada di tempat pengungsian tidak akan lama bisa bertahan, maksimal mereka akan bertahan 1 minggu. Meski semua kebutuhan makan, minum, fasilitas kesehatan terpenuhi di tempat pengungsian. Karena itu pemerintah telah menyiapkan sejumlah rencana.

    Baca: Banjir dan Longsor Landa Sumatera, Korban Meninggal Terbanyak di Sumatera Utara

    “Saat berdialog dengan mereka juga kita sampaikan bahwa tidak perlu khawatir. Kita fokus sekarang itu ke akses dasar dulu ya. Masyarakat itu bingung, nanti setelah ini terbuka, aku mau kemana. Ini langkah ini kan akses dulu, komunikasi dulu, bajunya dulu, baru nanti mikir rumahnya gimana?” urai Suharyanto.

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subiyanto, bagi warga korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan ringan pemerintah akan mengganti dalam bentuk uang sebesar Rp 15 juta per rumah.

    Rumah yang mengalami kerusakan sedang akan diganti pemerintah sebesar Rp 30 juta per rumah. “Bagaimana rusak berat? Tertutup lumpur semua? Diganti pemerintah rumah baru. Itu nanti ada beberapa skema,” katanya.

    Baca: Korban Meninggal Akibat Banjir dan Longsor di Sumatera Barat Capai 90 Orang

    Para pengungsi juga dapat keluar dari tempat pengungsian dan dapat mengontrak rumah sementara. Pemerintah akan memfasilitasi dengan memberikan dana tunggu hunian sebesar Rp 600.000 per Kepala Keluarga (KK) per bulan.   

    “Kemudian kalau dia nggak punya sanak saudara, tidak punya tempat ngontrak, udah menyerahkan badannya, dirinya ke pemerintah, tapi juga nggak mungkin tinggal di pengungsian berbulan-bulan, maka akan kita bangunkan namanya hunian sementara,” jelas Suharyanto.

    Selanjutnya dia menjelaskan bentuk hunian sementara nantinya berupa rumah yang layak dan masyarakat bisa tinggal bertahun-tahun. Tetapi namanya tetap hunian sementara bukan hunian tetap.

    Baca: Sisa Siklon Senyar Menjauhi Indonesia, tapi Masih Ada Dampaknya

    Nantinya, lanjut Suharyanto, masyarakat dapat menempati hunian sementara ini sampai kehidupan mereka kembali normal, makan minumnya sudah terjamin dan pemerintah daerah sudah normal kembali.

    Kemudian pemerintah daerah akan mendata masyarakat yang ingin direlokasi. “Apakah relokasi mandiri atau terpusat? Kalau mandiri, dia mau pindah dekat kampung halamannya, dekat orangtuanya, dia punya tanah, dibangun pemerintah rumahnya yang rusak dan hancur itu,” terangnya.

    Pemerintah, melalui BNPB akan mendampingi masyarakat yang menjadi korban maupun yang terdampak sampai bencana itu selesai dan kehidupan kedepannya bisa kembali normal.

     

  • Update Banjir Sumatera: Korban Meninggal Capai 1016 Orang, Jumlah Pengungsi Terus Berkurang

    Update Banjir Sumatera: Korban Meninggal Capai 1016 Orang, Jumlah Pengungsi Terus Berkurang

    7cloud.asia – Jumlah korban jiwa bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) atau banjir Sumatera terus bertambah.

    Data terbaru BNPB pada Minggu (14/12/2025) sore tercatat, jumlah korban jiwa akibat banjir Sumatera bertambah 10 orang dibanding sehari sebelumnya. Sementara korban hilang berkurang menjadi 212 orang.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari mengatakan pencarian Tim SAR gabungan menemukan 10 jenazah dengan perincian 9 jenazah ditemukan di Aceh dan 1 di Kabupaten Agam, Sumbar.

    “Sehingga total yang kemarin rekapitulasi jumlah di 3 provinsi itu 1.006 jiwa, hari ini bertambah 10 menjadi 1.016 jiwa,” katanya

    Baca: Dua pekan pasca banjir Sumatera kondisi di Aceh masih memprihatinkan

    Abdul Muhari memastikan data itu sesuai dengan hasil identifikasi by name by address sesuai data Dukcapil.

    Dia menjelaskan ketidaksinkronan data korban meninggaldengan jumlah korban hilang karena data korban hilang tidak mesti dari data yang ditemukan di lapangan tetapi juga data penambahan identifikasi.

    “Dari korban yang sebelumnya sudah ditemukan kemudian dikonfirmasi, misalkan ternyata bukan dari warga Kabupaten A pindah ke Kabupaten B,” paparnya.

    Dia menambahkan, dinamika data seperti ini masih terus ditemukan di lapangan. Hal ini dilakukan agar pencatatan benar-benar sesuai dengan identifikasi by name by address di tiap kabupaten/kota.

    Baca: Masyarakat sipil somasi Presiden karena tak kunjung tetapkan status Bencana Nasional

    Dalam kesempatan itu, Muhari juga menyebutkan jumlah pengungsi juga berkurang, dari semula 654 ribuan menjadi 624.670 jiwa

    Namun, BNPB masih terus melakukan konfirmasi apakah warga hanya pindah ke pengungsian lain atau benar-benar sudah kembali ke rumah.

    “Ini terus kita konfirmasi, apakah benar kembali ke rumah masing-masing atau pengurangan ini masih merupakan status pengungsi seperti kami sampaikan pindah dari pengungsian terpusat ke pengungsian mandiri, tapi tetap bergantung pada suplai makanan logistik yang disalurkan atau didapatkan dari dapur umum,” tuturnya.

    “Ini terus kita pastikan angkanya supaya kebutuhan pangan dari saudara-saudara kita yang saat ini di berada di daerah terdampak bencana itu bisa tetap terus dipenuhi,” pungkasnya.

    Baca: Dana yang dibutuhkan untuk pemulihan banjir Sumatera capai Rp51,82 triliun