7cloud.asia – Acara silaturahmi 8 organisasi perangkat desa di stadion Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023) yang dihadiri Gibran dan sejumlah anggota TPN Prabowo-Gibran menuai sorotan
Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, mengatakan Bawaslu harus menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran di acara silaturahmi perangkat desa.
Bawaslu, katanya, mesti memanggil pihak penyelenggara acara dan cawapres Gibran untuk memastikan penyelidikan dilakukan secara transparan.
Dilansir BBC News Indonesia, Nurlia mengakui di acara itu perangkat desa tidak secara eksplisit mendukung pasangan capres cawapres Prabowo-Gibran.
“Tapi kehadiran Gibran jadi pertanda [kecurangan]. Dia sudah curi start yang terlembaga karena menggunakan institusi negara yaitu aparat desa.” ujar Nurlia.
Baca: Kumpulkan perangkat desa, Pasangan Parbowo-Gibran dinilai langgar UU Pemilu
“Jadi publik harus tahu proses penyelidikan Bawaslu, jangan tiba-tiba bilang tidak menemukan pelanggaran, kepercayaan publik bisa luruh.”
Nurlia mengatakan, ketidaknetralan kepala desa dan perangkat desa dalam pemilihan umum bisa memicu konflik horizontal di masyarakat. Pasalnya telah terjadi kubu-kubuan di organisasi perangkat desa.
Disebut dalam laporan Tempo , sejumlah organisasi perangkat desa di Jawa Timur yakni Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jawa Timur dan Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menyatakan dukungannya untuk capres-cawapres Ganjar Pranowo – Mahfud MD.
Isu ‘pakta integritas’ mengungkit dugaan keterlibatan BIN dalam memenangkan Ganjar
Baca: Netralitas Polri di Pemilu 2024 diragukan
Berbeda dengan Papdesi dan AKD Jawa Timur, delapan organisasi kepala desa seperti Apdesi, DPP Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa nasional (Abpednas), Asosiasi Kepala Desa Indonesia (Aksi), Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Kompakdesi), Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI), DPP Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Persatuan Masyarakat Nusantara mengisyaratkan dukungannya ke Prabowo-Gibran.
Dalam situasi begini, kata Nurlia, kepala desa yang tidak netral sudah pasti akan mengerahkan pengaruh mereka ke warganya agar memilih salah satu calon dengan berbagai cara.
“Kepala desa ini yang paling dekat dengan masyarakat, mereka bisa menggunakan perangkat RT/RW untuk mengorganisir dukungan pada salah satu calon.”
“Bisa dengan iming-iming sembako, bantuan token listrik, bahkan intimidasi.”
Baca: Politik dinasti Jokowi akan lahirkan pemerintah yang tidak adil
“Bagi masyarakat yang betul-betul ingin memilih sesuai hati nurani bisa marah. Apalagi pengetahuan masyarakat dalam politik kan sangat hitam-putih, sumbu pendek,” kata Nurlia.
Itu mengapa Nurlia mendesak Bawaslu agar meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan panitia pengawas pemilu di tiap-tiap desa.
Sehingga ketika ada potensi konflik di masyarakat bisa diantisipasi.
“Apalagi dua paslon capres-cawapres lain merasa ada ketimpangan, ada pemihakan aparat pemerintah yang dinarasikan sebagai potensi kecurangan,” jelasnya.
Sumber: BBC Indonesia