7cloud.asia – Kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan dinilai bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci utama dalam mendorong aksi iklim yang berkeadilan di Indonesia.
Hal ini terungkap dalam Seminar Hari Kartini bertajuk “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim: Memperkuat Kesetaraan Gender, Partisipasi, dan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim di Indonesia” yang diselenggarakan di kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta pada Senin (27/04/2026).
Para pembicara menegaskan bahwa krisis iklim tak bisa diselesaikan tanpa membongkar ketimpangan gender yang mengakar.
Eva Kusuma Sundari dari Sarinah Institute memperkenalkan konsep “ekologi rahim” sebagai cara pandang alternatif terhadap relasi manusia dan alam.
Baca: Memperjuangkan Kesetaraan Gender Dalam Aksi Iklim Global
Dia menegaskan bahwa rahim bukan sekadar organ biologis, melainkan ruang kehidupan yang mengajarkan kesetaraan.
“Dalam rahim, semua setara, tidak ada dominasi. Prinsip asih, asah, asuh itulah yang seharusnya diterapkan dalam mengelola bumi,” kata Eva.
Politikus Partai Nasdem ini menerangkan, kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini berakar dari cara pandang manusia yang menempatkan diri sebagai penguasa alam.
Sikap eksploitatif dan dominatif terhadap bumi dinilai bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan yang seharusnya memelihara, bukan mengendalikan.
Baca: Perubahan Iklim Memicu Kemunduran Pemenuhan Hak Perempuan
“Jangan main-main dengan alam, agar alam tidak ‘membalas’ manusia. Ketika kita merusak lingkungan, itu menunjukkan ketidakmampuan mencintai dan menghormati kehidupan,” tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya kesadaran individu sebagai fondasi perubahan. Tanpa kesadaran tersebut, transformasi menuju keadilan ekologis hanya akan menjadi wacana kosong.
Pembicara lainnya, dosen Program Studi Kajian Gender UI, Dr. rer. pol. Hariati Sinaga, S.Sos.,M.A., menyoroti bahwa keadilan iklim tidak dapat dipisahkan dari keadilan lingkungan.
Menurutnya selama ini kebijakan pembangunan kerap mengabaikan kelompok paling rentan, termasuk perempuan.
Baca: Perempuan Bicara Soal Keadilan Iklim
“Keadilan lingkungan berangkat dari pengalaman kelompok yang paling terdampak. Dampak pembangunan tidak pernah netral—ada kelompok yang diuntungkan, tapi ada juga yang dikorbankan,” jelas Hariati.
Lebih jauh, dia menjelaskan relasi gender memainkan peran penting dalam menentukan akses, kontrol, dan kepemilikan atas sumber daya alam.
Ketimpangan ini, lanjut Hariati, membuat perempuan lebih rentan terhadap dampak krisis iklim, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial.
“Lingkungan tidak dialami secara sama oleh semua orang. Faktor gender, kelas, ras, hingga orientasi seksual menentukan siapa yang paling menderita akibat krisis ekologis,” katanya.
Baca: Koalisi Perempuan indonesia Desak Negara Benahi Ketimpangan Struktural
Ia menegaskan bahwa tanpa membongkar ketimpangan gender, upaya mengatasi krisis iklim hanya akan memperdalam ketidakadilan yang sudah ada.
Seminar ini menutup dengan satu pesan tegas: krisis iklim bukan semata persoalan lingkungan, melainkan krisis keadilan.
Tanpa kepemimpinan perempuan serta perspektif gender, solusi yang dihasilkan berisiko mengulang pola eksploitasi yang sama, hanya dalam wajah yang berbeda.