7cloud.asia – Pendiri Saiful Mujani Research Centre, Prof. Saiful Mujani menjelaskan bahwa sebagian perilaku politik tidak hanya berkaitan dengan boleh dan tidak boleh.
Perilaku politik juga terkait dengan patut dan tidak patut atau pantas atau tidak pantas dan wajar atau tidak wajar.
Biasanya politikus menghitung tentang kepantasan tersebut. Karena itu, apakah suatu tindakan atau perilaku politik itu pantas atau tidak pantas menjadi sesuatu yang penting diketahui oleh politisi.
Hal ini juga yang dijadikan dasar untuk menilai kepantasan perilaku politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pemilu 2024.
Saiful menyampaikan bahwa Jokowi adalah seorang politikus yang berkarir dari bawah sampai ke puncak jabatan politik.
Baca: Bahaya politik dinasti bagi demokrasi
Jabatan politik Jokowi melalui pemilihan rakyat (elected official) yang paling rendah adalah bupati atau walikota. Dan jabatan tertinggi adalah presiden.
Jokowi masuk sebagai elected official dari posisi terendah (walikota) sampai yang tertinggi (presiden) yang didukung oleh PDI Perjuangan atau PDIP.
“Karena itu, dari ujung ke ujung, Jokowi adalah PDIP banget,” jelas Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode Meninggalkan PDIP di Mata Publik yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Kamis, 23 November 2023.
Dan kebetulan dalam rentang waktu yang panjang itu, pemimpin PDIP adalah Megawati Soekarnoputri. Saiful melihat perilaku dan sikap Megawati tidak banyak yang berubah dalam menyikapi pelbagai isu.
Menurut Saiful, perilaku Jokowi sebagai kader PDIP yang tidak punya sikap yang definitif terhadap calon presiden dari partainya sendiri adalah sesuatu yang unik.
Baca: Warga menilai perlakuan Jokowi ke PDIP tidak pantas
“Bahkan semakin hari semakin banyak yang yakin bahwa Jokowi tidak mendukung Ganjar, kader partainya sendiri, sebaliknya, justru dia terlihat lebih mendukung lawan atau kompetitornya selama dua kali pemilihan presiden.
“Itu unik. Di dunia, mungkin hal seperti itu hanya terjadi di Indonesia. Setidaknya saya belum tahu ada fenomena seperti ini terjadi di tempat lain,” kata Saiful.
Saiful mengatakan bahwa langkah atau perilaku politik Jokowi mendukung Prabowo, bukan mendukung Ganjar yang diputuskan oleh partainya menjadi calon presiden, itu bisa disamakan dengan Obama mendukung Donald Trump di ujung kekuasaannya.
Menurut dia, itu sebuah langkah politik yang tak terbayangkan bagi masyarakat politik di Amerika Serikat. Namun di Indonesia hal itu terjadi.
“Tidak kebayang bagaimana seorang Obama yang sudah dua periode menjadi presiden, kemudian partainya memutuskan calon presiden berikutnya adalah Hillary Clinton. Namun Obama tidak mendukung Hillary, malah mendukung Donald Trump.
Baca: Polisi menyusup ke rapat internal PDIP
“Itu tak terbayang dalam politik Amerika. Namun di Indonesia hal seperti itu terjadi,” kata Saiful.
Lebih jauh Saiful menyatakan walaupun Jokowi tidak pernah menyatakan secara langsung pilihan politiknya.
Namun dia merestui anaknya menjadi calon wakil presiden Prabowo yang merupakan lawan dari calon presiden yang diusung oleh PDIP.
“Kalau mau bicara positif, itu unik. Kalau mau pakai istilah yang lebih kritis, hal itu menyimpang dari pakem-pakem perilaku politik elit,” jelasnya.
Di Indonesia, lanjut Saiful, pindah politik itu biasa, namun tidak dalam kasus seperti yang terjadi pada Jokowi, di mana pelakunya sedang berada di puncak kekuasaan seorang presiden.
Baca: Ganjar Pranowo nilai demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja
Saiful menyatakan sejauh ini belum ada jawaban yang meyakinkan kenapa hal tersebut terjadi.
Hal yang sama terjadi pada kasus Gibran Rakabuming Raka. Gibran menjadi Walikota Solo melalui dukungan PDIP melalui proses yang istimewa.
Saiful menceritakan bahwa sebelumnya Gibran maju, PDI Perjuangan Solo sudah memiliki nama lain untuk menjadi calon Walikota.
Namun Jokowi datang meminta agar PDIP memajukan Gibran. Melalui hak prerogatif Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Gibran akhirnya diputuskan menjadi calon walikota.
Ini, menurut Saiful, menunjukkan PDIP memberi keistimewaan pada Gibran. Namun kemudian Gibran maju sebagai calon wakil presiden Prabowo dan tidak membantu calon presiden yang ditetapkan partainya sendiri.