7cloud.asia – Sejak Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) terbit, dan 77 PSN telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, gejolak penolakan masyarakat terhadap PSN semakin nampak.
Desember ini, WALHI memenangkan gugatan lingkungan terhadap PT Stardust Estate Investment (SEI), PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan PT Nadesico Nickel Industry (NNI) sebagai perusahaan pengolahan dan pemurnian bijih nikel yang merupakan bagian dari PSN hilirisasi di Morowali Utara.
Penolakan terhadap PSN menunjukkan bahwa perlawanan muncul ketika hak-hak warga dilanggar oleh pihak yang semestinya melindungi, yakni Negara.
Negara sebenarnya berperan besar dalam pembangunan ruang melalui kebijakan. Sayangnya, instrumen ini sering kali digunakan untuk melegalkan perusahaan untuk masuk mengeksploitasi alam yang juga ruang hidup warga setempat. Eksploitasi ini kerap berujung kerusakan lingkungan dan tak jarang menciptakan bencana.
Kerusakan lingkungan ini juga terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang diterpa banjir hingga menelan korban lebih seribu orang.
Dalam satu dekade ini, ada 31 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diterbitkan di ketiga provinsi tersebut dengan total luas mencapai 1,01 juta hektare, bersamaan dengan lonjakan deforestasi yang signifikan.
Mempelajari kasus-kasus perlawanan sipil dalam berbagai konteks, termasuk berbagai kecaman warganet terhadap pemerintah, kita bisa melihat bahwa masyarakat memahami kerusakan lingkungan tidak semata-mata karena mereka membuang sampah di sungai, melainkan keputusan politik yang serampangan.
Baca: Gugatan WALHI terhadap perusahaan pencemar lingkungan di Morowali dikabulkan
Pengalaman warga terhadap kerusakan yang berpadu dengan upaya organisasi masyarakat sipil setempat kemudian menciptakan perlawanan seperti dalam kasus Morowali, Rempang, Wadas, dan lainnya.
Perlawanan dari akar rumput ini, dengan demikian, menjadi sesuatu yang berdampak signfikan.
Perlawanan organik dari basis
Perlawanan sebagai tindakan menantang sistem dan otoritas merupakan inti dari terbentuknya gerakan sosial.
Perlawanan ditujukan untuk mengubah atas kondisi saat ini yang sudah tidak ideal. Misalnya, perlawanan dilakukan oleh masyarakat yang ditindas atau pun masyarakat yang sering diabaikan dalam pembuatan kebijakan.
Perubahan yang berasal dari akar rumput bersifat organik karena didasari oleh dorongan internal warga, berbeda dengan kampanye maupun agenda propaganda. Sifat organik ini didasari dari pengalaman personal yang dialami secara kolektif, sehingga membentuk solidaritas dan memunculkan rasa simpati.
Untuk memunculkan perubahan sosial organik setidaknya memerlukan tiga prinsip.
Pertama, warga harus memanfaatkan kekuatan yang lahir dari pengalaman hidup mereka sendiri. Pengalaman akan membentuk cara warga menerjemahkan ketidakadilan dan memantik respons langsung.
Sebagai contoh, masyarakat Wadas mengalami dan menyaksikan perubahan fisik tanah mereka, yang kemudian menimbulkan bencana banjir dan longsor ketika musim hujan tiba, rumah-rumah retak, dan sumber air berkurang.
Pengalaman ini membuat warga Wadas menolak penambangan andesit, bukan karena pengaruh dari luar, tetapi karena mereka sendiri yang merasakan dampaknya.
Baca: Hutan mangrove di Tangerang menyusut drastis akibat proyek PSN di era Jokowi
Kedua, komitmen warga untuk memperbaiki keadaan bersama harus lebih kuat daripada kepentingan pribadi. Maksudnya, kepentingan kolektif dan solidaritas atas penderitaan bersama membuat warga berkomitmen bahwa penderitaan yang dialami tidak boleh diwariskan ke generasi berikutnya.
Warga Rempang, misalnya, berpikir bahwa menerima kebijakan relokasi mungkin akan lebih mudah untuk kehidupan pribadi mereka, tetapi keputusan tersebut akan mengorbankan hak keturunan mereka (sebagai bagian dari komunitas secara kolektif) untuk memiliki ruang hidup.
Oleh karena itu, pilihan mereka adalah mempertahankan ruang hidup bersama daripada mengutamakan kepentingan individu.
Ketiga, untuk melakukan perubahan, masyarakat perlu mulai memproduksi sesuatu yang berasal dari kehendak mereka sendiri. Misalnya dalam bentuk pemikiran dan respons terhadap otoritas berupa tindak laku yang tidak didikte pihak manapun kecuali pihak mereka sendiri.
Contohnya, masyarakat Rempang melakukan perlawanan terhadap PSN Rempang Eco City dengan menciptakan narasi tandingan mengenai pembangunan oleh pemerintah dengan mengusung pembangunan berbasis komunitas.
Menegaskan otonomi, memelihara nilai
Upaya perlawanan warga tak harus bertujuan untuk mengubah sesuatu secara langsung. Tujuan semestinya adalah mengembalikan otonomi dan keberdayaan pihak yang tertekan guna menghasilkan pemikiran (kesadaran) dan gerakan (tubuh) sendiri untuk merespons situasi yang sedang terjadi.
Upaya ini sangat diperlukan saat negara atau aktor lain yang berpengaruh menggunakan basis legal untuk melakukan kekerasan maupun represi. Ini yang terjadi di Rempang.
Masyarakat Rempang melakukan perlawanan dengan menggelar orasi dan bazar pasar murah bertajuk ‘Pasar Rakyat Melawan’ di Simpang Sungai Raya.
Baca: Banjir Sumatera cermin kegagalan Negara cegah kerusakan lingkungan
Meskipun hingga hari ini masyarakat Rempang belum sepenuhnya mendapatkan kebebasan atas tanah, mereka tidak berhenti melawan karena ada nilai yang mereka yakini.
Mereka ingin menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan bisa dilakukan berbasis komunitas dan kesejahteraan, tidak harus berasal dari investasi luar.
Apa yang dapat kita dukung
Upaya masyarakat Morowali Utara, Rempang, dan Wadas hanyalah beberapa contoh bagaimana perlawanan warga hidup dan membentuk perubahan sosial.
Perlawanan ini pun mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat seputar tata kelola kebijakan yang bias kepentingan bisa menimbulkan dampak negatif.
Demonstrasi besar-besaran selama periode 2024-2025 dalam kerangka #KawalPutusanMK hingga #IndonesiaGelap merupakan salah satu bentuk kesadaran yang penting untuk terus dipelihara.
Meskipun tuntutan warga dalam demonstrasi #IndonesiaGelap seperti tidak sepenuhnya tercapai, semangat itu tidak boleh padam.
Sebaliknya, upaya berbasis warga di tingkat nasional ataupun lokal tetap harus didorong. Tujuannya tidak hanya untuk menanggapi represi, melainkan juga untuk mencegah kebijakan yang merugikan publik.
Harapannya, partisipasi publik yang bermakna bisa menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan.
Sebab, kunci dari perubahan sosial adalah kesadaran sejak dari alam pikir yang kemudian dituangkan ke dalam tindak laku yang sadar dengan otonomi dan agensi tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Artikel ini merupakan bagian dari kerja sama media dengan Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2025 yang terbit di The Conversation. Penulis: Masitoh Nur Rohma (Assistant Professor in International Relations, Universitas Islam Indonesia/UII)