ruangkota

Tag: pertalite

  • Alasan Pertamina Distribusikan Pertamax Green 95: Bukan Pengganti Pertalite

    Alasan Pertamina Distribusikan Pertamax Green 95: Bukan Pengganti Pertalite

    7cloud.asia – Pihak Pertamina menyatakan bahwa penjualan produk Pertamax Green 95 sejak 10 bulan terakhir di 17 SPBU Jawa Timur bukan untuk menggantikan produk Pertalite.

    Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi membantah isu yang berkembang di masyarakat bahwa produk tersebut adalah pengganti Pertalite

    Dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat (10/5/2024), Ahad mengatakan bahwa
    produk Pertamax Green 95 adalah produk baru Pertamina yang dikhususkan untuk segmentasi kendaraan tertentu yang mengkonsumsi BBM dengan RON 92 ke atas.

    Produk tersebut terbentuk dari sebagian senyawa nabati yakni etanol yang berasal dari molase tebu produksi PT Enero, Anak Usaha PTPN, sehingga selain ramah lingkungan juga sebagai dukungan pemberdayaan petani lokal.

    “Bukan menggantikan Pertalite tapi melengkapi varian Oktan BBM pada Gasoline yang selama ini pasarnya dikuasai kompetitor,” ucap Ahad seperti dikutip Antaranews.com.

    Baca Juga: Pertamina Luncurkan Pertamax Green 95 dari Tetes Tebu: Upaya Penganekaragaman Energi Berkelanjutan

    Dia menegaskan seluruh SPBU di Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara masih menyalurkan Pertalite sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah.

    “Di Jawa Timur sendiri Pertalite menjadi produk paling laris dengan konsumsi 12.265 kilo liter per hari. Ditopang dengan stok saat ini 140.673 kilo liter, penyaluran Pertalite masih aman 10 kali lipat lebih,” ujar Ahad.

    Adapun konsumsi Pertamax Green 95 di Jawa Timur saat ini mencapai 680 kilo liter sejak diluncurkan pada Juni 2023 lalu.

    “Awal Juni lalu masih 12 SPBU saja yang menjual, tapi kini berkembang beberapa outlet baru di Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Malang. Konsumsi paling banyak dari kalangan motor dan mobil tipe racing, karena akselerasinya memang bagus produk ini,” ujarnya.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menegaskan sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

    Baca Juga: Sumbang Sepertiga Kebutuhan BBM, Kilang Pertamina Cilacap Dorong BBM Ramah Lingkungan

    Karena itu perubahan dalam penyaluran Pertalit harus melalui kebijakan Pemerintah.

    “Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Irto.

    Irto menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi, berkomitmen untuk tetap mengikuti dan menjalankan semua kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

    “Prinsipnya kami akan ikuti dan jalankan semua kebijakan Pemerintah,” tutur Irto.

    Tercatat hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional adalah sebanyak 9,9 juta Kiloliter (KL), dari total Kuota Pertalite tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 31,7 juta KL.

    Dia mengungkapkan bahwa Pertamina Patra Niaga juga telah mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM Subsidi melalui program Subsidi Tepat.

    “Program Subsidi Tepat menjadi upaya kami untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan,” tuturnya.

  • Harga BBM Nonsubsidi Kemungkinan Besar Naik pada Juli 2024, Bagaimana dengan Pertalite dan Solar?

    Harga BBM Nonsubsidi Kemungkinan Besar Naik pada Juli 2024, Bagaimana dengan Pertalite dan Solar?

    7cloud.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, tidak akan mengalami kenaikan pada bulan Juli 2024.

    Namun, dalam keterangannya yang dirilis Minggu (30/6/2024) Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan harga BBM nonsubsidi kemungkinan naik.

    “Pertalite yang JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) belum disesuaikan, seperti Solar. Kalau Pertamax Cs mungkin,” katanya dikutip Antaranews.com.

    Meskipun demikian, Agus mengatakan bahwa hingga saat ini harga BBM nonsubsidi, yakni Pertamax series dan Dex series, belum dipastikan apakah akan ada penyesuaian atau tetap.

    “Sampai saat ini belum disesuaikan, kalau BBM umum nonsubsidi (Pertamax series dan Dex series) ditetapkan oleh badan usaha, sepanjang dalam kisaran harga formulasinya,” katanya.

    Baca: Pemerintah ancang-ancang naikkan harga minyak

    Agus juga mengatakan bahwa sejauh ini Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) cenderung stagnan.

    Meskipun, Agus mengakui, tetap ada beban berat yang berasal dari nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah.

    “Kalau harga minyak ICP masih stagnan, namun yang berat kursnya,” katanya.

    Nilai tukar Dolar AS berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) sampai 27 Juni 2024 berada di level Rp16.324. Sementara, untuk ICP sampai 27 Juni 2024 berada di level 79,12 dolar AS per barel.

    Terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa saat ini Pertamina sedang meninjau kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi untuk Juli 2024.

    “Ini yang sedang kami tinjau,” kata Irto.

    Baca: Aturan baru pembelian LPG 3kilogram

    Pemerintah telah menahan kenaikan harga BBM, baik subsidi dan BBM nonsubsidi, sejak awal tahun 2024.

    Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam kesempatan sebelumnya mengungkapkan pertimbangan pemerintah menahan harga BBM untuk tetap stabil hingga Juni 2024, yakni untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat setelah pandemi Covid-19.

    Gejolak harga minyak dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah, hingga pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS membuat kompensasi dan anggaran subsidi BBM di dalam negeri membengkak.

    Arifin juga mengatakan bahwa terkait kelanjutan harga BBM subsidi dan nonsubsidi pada Juli akan dibahas bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Akan tetapi, hingga Jumat (28/6/2024), Arifin mengungkapkan, belum ada keputusan apakah harga BBM nonsubsidi akan naik pada Juli 2024.

    “(Keputusan harga) BBM belum putus,” kata Arifin.

    Sumber:Antaranews.com

  • Pemerintah Akan Batasi Pembelian Pertalite Mulai 1 Oktober 2024, DPR Pertanyakan Dasar Hukumnya

    Pemerintah Akan Batasi Pembelian Pertalite Mulai 1 Oktober 2024, DPR Pertanyakan Dasar Hukumnya

    7cloud.asia – Pemerintah berencana mengatur penggunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, terlebih untuk Pertalite. Pembatasan Pertalite ini dimaksudkan agar subsidi lebih tepat sasaran.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan, pembatasan pembelian Pertalite itu akan diatur melalui peraturan menteri (permen) ESDM.

    “Memang ada rencana begitu,” ujarnya saat dimintai konfirmasi apakah pengaturan distribusi BBM bersubsidi tersebut bakal dimulai pada 1 Oktober 2024, usai rapat bersama Komisi VII DPR, Selasa (27/8/2024).

    “Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” lanjut Bahlil dikutip Bloomberg

    Untuk diketahui, aturan pembatasan BBM bersubsidi awalnya direncanakan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

    Baca: Hartarto dan Luhut sempat beda pendapat soal BBM Bersubsidi

    Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menekankan bahwa subsidi seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu.

    Namun, Bahlil belum memberikan detail kriteria kendaraan seperti apa yang bakal diperbolehkan mendapat subsidi BBM, karena masih terus dalam tahap pembahasan.

    Menanggapi rencana pemerintah ini, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai pembatasan penjualan BBM bersubsidi hanya dengan Peraturan Menteri (Permen), dapat menjadi masalah hukum di kemudian hari.

    Pasalnya, pembatasan penjualan BBM ini sebelumnya diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres).

    “Kebijakan pengaturan harga jual BBM bersubsidi selama ini jadi domain Presiden, bukan menteri. Menteri hanya melaksanakan saja kebijakan yang dibuat Presiden, bukan membuat norma baru terkait urusan yang bersifat strategis,” ungkap Mulyanto kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

    Baca: PBB serukan penurunan konsumsi energi fosil

    Dijelaskannya, saat ini yang berlaku PP (Peraturan Presiden) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

    Oleh karenanya, ia minta Menteri Bahlil perhatikan aturan hukum terkait pembatasan penjualan BBM bersubsidi. Jangan membuat terobosan yang ujung-ujungnya akan menimbulkan persoalan hukum.

    Politisi PKS ini minta Pemerintah terlebih dahulu harus memperjelas aturan tersebut, sebelum mewacanakan kapan kebijakan pembatasan distribusi Pertalite akan dieksekusi.

    Pemerintah perlu mematangkan regulasinya agar tidak bising di masyarakat khususnya medsos.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mendesak Pemerintah melibatkan publik terkait kriteria kendaraan yang boleh atau tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Sehingga, tambahnya, sejak awal publik sudah siap.

    Mulyanto juga minta Pertamina menyiapkan dengan baik instrumen pelaksanaan kebijakan pembatasan BBM ini, agar kelak saat diimplementasikan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik.