ruangkota

Tag: petani kopi

  • Petani Kopi Gayo Hadapi Tantangan Berat, Apa yang Bisa Dilakukan?

    Petani Kopi Gayo Hadapi Tantangan Berat, Apa yang Bisa Dilakukan?

    7cloud.asia – Dataran Tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah tersohor dengan produk kopi Arabika yang dihasilkannya.

    Sekitar 80 persen pasokan bahan baku kopi Starbucks—perusahaan kedai kopi terbesar dunia—merupakan jenis Arabika yang berasal dari Gayo.

    Namun di balik harum dan nikmat khas kopi yang telah mendunia itu, tersimpan kisah perjuangan berat para petani. Gurihnya bisnis kopi Gayo tidak bisa dinikmati oleh para pekerja dan petani kopi di belakangnya.

    Hasil penelitian kami (belum dipublikasi) dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sepanjang 2023-2024 mengidentifikasi lima permasalahan yang membebani para petani kopi Gayo.

    Lima masalah yang dihadapi petani kopi Gayo itu adalah perubahan iklim yang menyebabkan produktivitas menurun, sistem pasar yang tidak berpihak pada mereka, sertfiikasi, lemahnya kelembagaan hingga kurangnya dukungan pemerintah.

    Baca: Perubahan iklim turunkan produksi kopi

    Dari kelima permasalahan di atas, terungkap bahwa petani kopi Gayo menanggung beban yang sangat berat untuk mempertahankan mata pencaharian utama mereka.

    Padahal kopi merupakan komoditas utama yang menyokong perekonomian daerah. Kontribusinya signifikan terhadap pendapatan Provinsi Aceh, bahkan membantu daerah ini bangkit usai pandemi Covid-19 pada 2020-2021.

    Pada 2022 misalnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Aceh Tengah tumbuh 4,90%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh yang hanya 3,80 persen.

    Untuk meningkatkan produktivitas, petani butuh pelatihan manajemen kebun, pendampingan pasca panen guna meningkatkan nilai tambah, serta sertifikasi produk agar mutu kopi tetap terjaga. Program seperti farmer field school atau pelatihan klasik patut dilakukan.

    Penguatan kelembagaan petani, baik dalam bentuk kelompok tani maupun koperasi, juga penting. Mereka perlu didukung dalam hal pengelolaan usaha, keuangan, pemasaran, standar ekspor, serta rantai pasok global

    Baca: Mempertahankan produksi kopi di tengah ancaman perubahan iklim

    Skema kemitraan dengan buyer atau trader juga dapat dikembangkan untuk mendorong investasi pada praktik pengelolaan kebun kopi berkelanjutan.

    Kemitraan ini membantu berbagi risiko—seperti gagal panen—serta meningkatkan keterlacakan (traceability) produk. Dengan rantai pasok yang lebih pendek, petani berpeluang mendapatkan harga kopi yang lebih adil.

    Pemerintah memegang peran kunci dalam mendorong industri kopi berkelanjutan, terutama dengan mengoptimalkan peran desa sebagai lembaga administrasi yang berinteraksi langsung dengan petani.

    Koordinasi antara desa, kabupaten, provinsi, hingga kementerian terkait harus diperkuat agar alokasi anggaran untuk pembangunan desa berbasis kopi bisa lebih optimal.

    Riset kami menunjukkan bahwa produktivitas bisa meningkat jika strategi ini diterapkan, terutama dengan melibatkan petani muda.

    Baca: Dampak perubahan iklim pada produksi pangan

    Studi kami menunjukkan bahwa petani yang lebih tua cenderung menjual hasil panen langsung ke pengepul, sementara generasi muda lebih aktif mencari berbagai cara dalam pengolahan pasca panen.

    Mereka menjual kopi dalam bentuk green beans atau roasted beans, sehingga nilai jualnya lebih tinggi.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
    Ari Susanti (Dosen di Fakultas Kehutanan UGM, Universitas Gadjah Mada)
    Cut Maila Hanum (Dosen STIK Pante Kulu Aceh)
    Dahlan Dahlan (Dosen, Universitas Syiah Kuala)
    Arsy Widowangi dari Fakultas Kehutanan UGM berkontribusi dalam riset ini sebagai asisten peneliti.

  • Adian Napitupulu: Negara Harus Bereskan Masalah Mendasar Petani Kopi, Bukan Sekadar Minta Produksi Naik

    Adian Napitupulu: Negara Harus Bereskan Masalah Mendasar Petani Kopi, Bukan Sekadar Minta Produksi Naik

    7cloud.asia – Persoalan utama petani kopi bukan terletak pada kemampuan mereka bertani, melainkan pada lemahnya dukungan negara dalam menyediakan akses lahan, infrastruktur, hingga kepastian usaha.

    Menurut Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu, persoalan tersebut hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan yang menyentuh seluruh rantai pertanian, mulai dari hulu hingga hilir.

    Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa setiap pembahasan mengenai petani termasuk petani kopi, tidak bisa dilepaskan dari persoalan lahan, hukum, produksi, dan pasar.

    “Bicara petani ya bicara tanah. Bohong kalau kita bicara petani, pekebun tidak bicara tanah. Bicara petani, bicara tanah. Bicara petani, bicara hukum. Bicara petani, bicara produksi. Bicara petani ya bicara pasar,” tegasnya dalam Festival Aspirasi BAM DPR bertema Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri di Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026).

    Baca: Perubahan Iklim dan Anomali Cuaca Turunkan Produksi Kopi Indonesia

    Ia menilai negara harus memastikan seluruh ekosistem pendukung pertanian berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pupuk, hingga akses pasar.

    Problem kita, lanjutnya, tidak kecil dan kita kumpul di sini tidak untuk menyenangkan petani seolah-olah ada harapan, tapi mencari jalan keluar dari problem-problem mendasar mereka.

    “Apa Tanah? Kedua apa? Bibit. Ketiga apa? Pupuk. Keempat apa? Produksinya. Kelima apa? Pasarnya. Negara mampu tidak mengelola ini semua?” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Adian juga mengkritik pola kerjasama pemanfaatan lahan milik BUMN dan Perhutani yang dinilai belum memberikan kepastian bagi petani kopi.

    Ia mempertanyakan masa kontrak yang hanya berlangsung dua tahun, padahal tanaman kopi dapat berproduksi hingga puluhan tahun.

    Menurutnya, kontrak yang hanya dua tahun tidak sebnding dengan masa produktif tanaman yang kadang mencapai belasan atau bahkan 20 tahun.

    Baca: Dampak Perubahan Iklim pada Produksi Kopi Dunia

    “Kenapa kontraknya per dua tahun? Nanti begitu di tahun ketiga bisnisnya bagus, kalian naikin nilai kontraknya. Ini kan namanya negara berbisnis dengan rakyat. Rakyat itu bukan objek bisnis,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Adian juga menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam mendukung petani.

    Menurutnya, persoalan sederhana seperti pembangunan jalan usaha tani seharusnya dapat diselesaikan apabila kementerian, pemerintah daerah, Perhutani, maupun PTPN memiliki komitmen yang sama.

    Menurutnya, persoalan petani tidak akan selesai apabila pemerintah masih bekerja sendiri-sendiri dan belum mampu membangun sinergi antar lembaga untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

    “Masalahnya bukan di rakyat. Masalahnya di negara. Karena kita sudah sekian lama di Badan Aspirasi Masyarakat dan masalahnya muter-muter di situ. Bahkan hanya untuk mempertemukan sesama negara saja,” pungkasnya.