7cloud.asia – Setelah sempat dibubarkan secara paksa oleh sekitar 30 anggota Satpol Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, aksi damai Piknik Melawan kembali dihelat di trotoar sekitar gerbang Gedung DPR pada Senin (14/4/2025).
Tiga buah tenda didirikan dan tikar digelar dalam aksi Piknik Melawan yang memperjuangkan tegaknya supremasi sipil ini. Puluhan warga dari berbagai latar belakang ikut meramaikan Piknik Melawan.
Ada tawa, obrolan terbuka, makanan ringan yang dibagi, pembelajaran bersama juga berbagai permainan dalam Piknik Melawan yang diinisiasi @BarengWarga ini. Meski sempat diusir oleh petugas pengamanan para peserta aksi tetap bertahan.
Semua ini dilakukan dengan satu tujuan: menyuarakan keresahan rakyat dengan cara baru yang menyenangkan.
Kepada 7cloud.asia, Warga dari BarengWarga mengatakan aksi PiknikMelawan ini digelar sebagai bentuk ekspresi kegelisahan warga terhadap kebijakan pemerintah yang terasa makin jauh dari kepentingan rakyat.
Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melambung, ujarnya, lapangan pekerjaan yang semakin sempit dan tidak menentu, ujar Warga, pemerintah dan DPR justru lebih mengedepankan kepentingan elit politik.
“Kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat tidak dijalani, sebaliknya undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan mereka berjalan begitu mulus,” ujar Warga melalui sambungan telepon pada Senin (14/4/2025).
Baca: Bubarkan aksi damai menolak UU TNI, Satpol PP kena tegur
Dia menambahkan, Piknik Melawan adalah aksi tanpa kekerasan, penuh warna dan harapan, yang menolak menguatnya militerisme melalui UU TNI. Aksi ini menjawab kritik masyarakat yang menolak aksi demonstrasi yang sering berakhir ricuh.
Ditambahkan, kondisi saat ini sudah sangat berbahaya untuk masa depan kehidupan sipil di Indonesia. Upaya pelemahan supremasi sipil sudah nyata terasa.
Warga menegaskan, aksi ini lebih dari sekadar menolak pengesahan revisi UU TNI tetapi juga menolak segala kebijakan yang menguatkan militerisme dan otoritarianisme.
“UU TNI hanyalah benchmark dari kembalinya militerime dan otritarianisme,” cetus Warga
Jadi meski Piknik Melawan berlangsung dalam suasana yang aman dan nyaman, di balik atmosfer ini tersimpan keresahan mendalam, bahwa ruang demokrasi yang makin menyempit, ruang-ruang aman yang terancam lenyap, dan kehidupan rakyat yang makin sulit.
“Kami melakukan perlawanan dengan bertahan, hingga suara rakyat didengarkan,” ujar Warga mengimbuhi.
Dalam pernyataan tertulisnya, BarengWarga menyebut Piknik Melawan adalah pengingat bahwa demokrasi tidak dapat direpresentasikan sekadar dalam ruang sidang paripurna atau kotak suara.
Namun demokrasi hadir di tikar jalanan, di antara tenda-tenda, petikan gitar, dan diskusi hangat antar warga; juga di kehidupan sehari-hari kita.
Apa yang sedang diperjuangkan di depan DPR bukan hanya hak segelintir orang, tapi hak semua warga negara untuk dapat hidup layak di negara yang semakin kesini semakin jauh dari keberpihakan terhadap rakyat karena membiarkan oligarki berdiri tegak.
Di saat pemerintah sibuk memperluas wewenang aparat, rakyat sibuk bertahan hidup. Harga beras naik, upah jauh dari kata layak, dan gelombang PHK terjadi di banyak tempat.
Sudah bayar pajak, layanan publik masih saja timpang, dan suara-suara warga negara malah dianggap gangguan. Kehidupan masyarakat yang bertahan hidup dengan bertani dan melaut pun tak luput dari gangguan bisnis-bisnis elit.
Situasi ini dinilai akan memperdalam jurang ketimpangan antara rakyat dan penguasa.
“Kami akan terus kembali. Selama suara rakyat dianggap gangguan, kami akan tetap hadir—dengan cara menyenangkan dan dengan tekad yang tak luntur,” ujar Warga.
Warga menegaskan, demokrasi bukan sekadar hak pilih tapi juga hak untuk melawan memperjuangkan kebebasannya. Karena itu dia mengajak semua orang untuk ikut meramaikan Piknik Melawan sampai suara rakyat diakomodasi.