7cloud.asia – Menurut laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, wilayah kepulauan di Maluku tersebut sudah mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sejak 2020.
Namun, pada tahun 2022, ada sekitar Rp 800 juta bantuan PIP di Kepulauan Aru yang tidak tersalurkan karena kendala di segi administrasi dan logistik.
Para peserta didik penerima manfaat program PIP di Kepulauan Aru bahkan membutuhkan waktu 3 hari berlayar menuju pusat kota kabupaten untuk mencairkan dana bantuan pendidikan pemerintah tersebut.
Sementara itu, dalam hal program KIP Kuliah, pemerintah pusat telah menganggarkan Rp 11,7 triliun bagi 800.000 mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan yang berprestasi di seluruh Indonesia.
Namun sayangnya, pelaksanaan program KIP Kuliah di Kepulauan Aru juga masih terbentur penyerapan yang kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pemahaman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang tujuan dan ketentuan KIP Kuliah.
Baca: Cara mudah mengenalkan kebiasaan membaca sejak dini
Hal ini terungkap dalam kunjungan KSP ke Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku untuk mengevaluasi pelaksanaan program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di wilayah pesisir dan kepulauan beberapa waktu lalu.
“Penerima KIP Kuliah diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Jangan dilihat bahwa KIP Kuliah itu bantuan yang semata-mata diberikan untuk mahasiswa kurang mampu. Penerima KIP Kuliah harus lebih berprestasi, baik secara akademik maupun non-akademik. Selain itu, dukungan akses dan fasilitas belajar memudahkan mahasiswa meraih nilai Indeks Prestasi (IP) yang tinggi,” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan.
Abetnego yang didampingi sejumlah tenaga ahli KSP mengatakan bahwa pemerintah akan terus berbenah dalam mengatasi kendala penyaluran biaya bantuan pendidikan khususnya di daerah-daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).
“Satu hingga dua dekade lalu, bantuan berupa beasiswa sulit didapatkan. Biasanya hanya didapat dari keluarga dan kerabat. Namun, saat ini akses beasiswa mudah dan anggaran yang tersedia lebih dari cukup. Pemerintah sudah punya skema pembiayaan pendidikan sampai jenjang dari tingkat dasar sampai dengan pascasarjana doktoral. Pelajar tidak perlu khawatir untuk bersekolah tinggi, tinggal memanfaatkan ruang yang ada,” katanya.
Ia menambahkan, bonus demografi yang terjadi dalam periode ini harus dimanfaatkan untuk membuat lompatan menuju negara maju. Karena itu pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan program untuk mencegah kendala-kendala di lapangan.
Baca: Mengapa tes calistung dihapus dari seleksi masuk SD
Pemkab Kepulauan Aru mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terkait permasalahan kebutuhan sekolah di Kab. Kepulauan Aru yang tergolong kategori daerah miskin di Provinsi Maluku.