7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengaku sempat ada penghentian rekapitulasi data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.
Anggota KPU Idham Holik mengatakan, sinkronisasi data pada Sirekap itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik.
Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
“Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id,” kata Idham di Jakarta, Senin (19/2/2024) seperti dikutip Antaranews.com.
Baca: Bawaslu Rekomendasikan Sirekap Ditutup Sementara
Namun, Idham menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.
Idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya,” jelas Idham.
Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.
Baca: Ditemukan banyak kekeliruan, Sirekap harus diaudit
Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2/2024) hingga Selasa (20/2/2024), menyusul Sirekap yang sedang galat.
Said mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak hari Minggu lalu.
Pengurus daerah, ujarnya, menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error.
“Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca: Seperti ini kekeliruan konversi data di Sirekap
Padahal, lanjut Said, Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.
Dia menjelaskan Sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.
“Data Sirekap bukan data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU,” ujarnya.
Said menilai apabila muncul masalah pada Sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu.
Baca: Kesalahan konversi data Sirekap terjadi di ribuan TPS
Sementara sejumlah pihak mendesak dilakukan audit, guna mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau fraud terkait banyaknya kesalahan yang ditemukan di aplikasi Sirekap ini.