7cloud.asia – Kepemimpinan pemerintahan baru saat ini akan berpengaruh pada kerja perempuan pembela hak asasi manusia (PPHAM) selama 5 tahun kedepan. Apalagi selama ini banyak kasus yang menimpa PPHAM belum terselesaikan.
Hal ini diungkapkan oleh Veryanto Sitohang, Ketua Subkom Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan dalam diskusi public dengan tema Perempuan Pembela HAM, Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN.
Menurutnya hampir semua presiden tidak memiliki perspektif terhadap isu-isu perempuan. Sehingga kerapkali terjadi kekerasan fisik maupun non fisik terhadap perempuan pembela HAM.
Baca: Perlindungan terhadap para perempuan pejuang HAM mutlak dibutuhkan
“Kekerasan yang dialami PPHAM sering kali bersifat sistematis, dan bertujuan untuk membungkam suara perempuan yang memperjuangkan kebenaran. Ada upaya delegitimasi terhadap PPHAM baik melalui ancaman yang menyasar tubuh dan seksualitasnya sebagai perempuan, maupun melalui upaya kriminalisasi,” jelas Veryanto.
Salah satu bentuk kekerasan dialami oleh Lilik Indrawati, Ketua Sekolah Perempuan Gresik, Jawa Timur.
“Saya pernah diancam (seorang bapak) kalau saya sampai membantu istrinya untuk menggugat cerai karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Saya akan dimasukkan ke penjara juga. Saya juga pernah dihadang di tengah jalan, saya juga pernah diancam nanti akan dibunuh,” kata Lilik dalam testimoninya secara daring.
Baca: Komnas perempuan ungkap kasus femisida masih terjadi
Kekerasan yang dialami Lilik hanya satu dari banyak kekerasan yang kerap dialami PPHAM. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan terhadap 89 (delapan puluh sembilan) kasus kekerasan terhadap PPHAM.
Kasus tersebut diperoleh dari pengaduan langsung maupun dari mitra lembaga layanan dalam kurun waktu 2019-2023.
Serangan terbanyak dialami PPHAM pada kelompok isu kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) kasus. Sementara pada urutan kedua serangan terbanyak dialami oleh PPHAM pada isu lingkungan dan sumber daya alam (SDA) dengan jumlah 8 (delapan) kasus.
Selain PPHAM, keluarganya juga berpotensi menjadi sasaran kekerasan, diskriminasi dan kriminalisasi,
Banyaknya kekerasan, intimidasi yang dialami oleh PPHAM, Komnas Perempuan berharap, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap PPHAM.
Selain perlindungan secara hukum terhadap PPHAM, solidaritas dan kerja kolektif antar PPHAM di ASEAN juga perlu dilakukan.
Baca: Kantor Komnas Perempuan dan Yayasan Bung Karno terbakar
“Solidaritas antar PPHAM di ASEAN tidak hanya penting untuk memberikan dukungan moral dan pelindungan, tetapi juga menciptakan gerakan kolektif yang lebih besar,” terang Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani.
Menurutnya dengan kerja kolektif lintas negara diharapkan dapat menjadi benteng melawan berbagai ancaman, baik dari aktor negara maupun non-negara.
Kekuatan solidaritas juga membuka kesempatan yang lebih besar pada visibilitas internasional atas kasus-kasus pelanggaran yang dihadapi PPHAM di kawasan ASEAN.
“Ruang diskusi ini menjadi momen strategis untuk menyuarakan pentingnya pelindungan dan peneguhan solidaritas bagi PPHAM di Indonesia dan Asia Tenggara termasuk di wilayah-wilayah konflik,” pungkas Andy.