7cloud.asia – Guru besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro Soeparno, mengaku mendapat teror dari orang tak dikenal, seusai menginisiasi Petisi Bulaksumur di acara Kampus Memanggil beberapa waktu lalu.
Prof Koentjoro mengaku telah mendapat teror sebanyak tiga kali, dimulai sejak pembacaan petisi Bulaksumur yang dilakukan sebelum Pemilu 2024 dilaksanakan.
Terkini, Prof Koentjoro mengaku mendapat teror melalui pesan singkat WhatsApp pada Sabtu (16/3/2024) pagi dari orang tak dikenal.
Meski demikian, Prof Koentjoro menyampaikan tidak akan mengambil pusing terkait beberapa teror tersebut.
“Ada dua teror yang dilakukan setelah petisi sesudah pemilu. Kalau sama yang sebelum pemilu justru jadi 3 jenis teror,” katanya, Selasa (19/3/2024) dikutip Sindonews.com.
Baca: Petisi Bulaksumur ingatkan Jokowi sudah keluar jalur
Prof Koentjoro mengatakan, teror-teror ini akan dia jadikan menjadi media pembelajaran.
Teror yang pertama yakni lone wolf, di mana ada teror seperti yang terjadi kemarin, di mana muncul pesan berupa cacian dan makian ke nomor pribadinya.
Kemudian, teror yang kedua dijelaskan Prof Koentjoro, bersumber dari buzzer di mana menurutnya itu sangat sistematis kemudian merambat menjadi kolektif.
Sedangkan teror ketiga yakni mendatangi ke kantor.
“Itu sebelum pencoblosan, kalau sesudah pencoblosan itu hanya satu yang kemarin. Yaitu yang WA,” tambahnya.
Baca: Kru film Dirty Vote juga alami kriminalisasi
Dia menandaskan jika teror tersebut ada kaitannya dengan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi dalam hal ini penyampaian petisi yang mengritisi Jokowi yang dinilaitelah keluar dari jalur demokrasi.
Ia mengatakan semua teror tersebut terjadi pascapetisi dan ada kalimat yang menyinggung soal petisi.
“Jelas kalau itu, kan kalimatnya kan begitu kalimatnya mengatakan bahwa curang-curang, golek jabatan,” tandasnya.
Dia menegaskan jika dirinya enggan untuk melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian.
Sejauh ini, pihaknya masih berkonsultasi untuk membawa kasus ini ke pihak kepolisian.
Baca: Sivitas akademika UI: Politik dinasti Jokowi mengancam demokrasi