Tag: Proyek Strategis Nasional

7cloud.asia – Penetapan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai menjadi proyek strategis nasional (PSN) menjadi sorotan publik.

Publik bertanya-tanya mengapa proyek milik swasta itu ditetapkan menjadi proyek strategis nasional atau PSN yang dinilai akan mempengaruhi keuangan negara. 

Dilansir Antaranews.com, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, PIK merupakan usul dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Sedangkan status Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai PSN merupakan usulan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

“PIK itu dari Menteri Parekraf (Sandiaga Uno) karena itu bagian dari green destination, jadi bukan kawasan PIK itu. BSD juga begitu, bukan kawasan perusahaan BSD-nya, tapi di situ dari Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin),” ujar Sesmenko Susi usai media briefing di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (2/4/2024).

Baca : Mengenal green building dan manfaatnya untuk lingkungan

Sesmenko Susi menjelaskan bahwa status PIK sebagai kawasan PSN merupakan upaya untuk pengembangan hijau (green destination).

Dia meluruskan bahwa bukan semua kawasan PIK 2 ditetapkan sebagai PSN, melainkan hanya kawasan mangrove.

PIK 2 dikembangkan fokus untuk sektor pariwisata hijau, khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kemenparekraf. Total investasi PSN PIK 2 tercatat senilai Rp 65 triliun.

Kemudian, untuk Kawasan Pengembangan Terpadu di BSD difokuskan untuk sektor kesehatan. Susi menyebutkan kawasan itu akan dibangun sebuah fasilitas riset biomedis.

Baca :  Beda desain ramahl ingkungan dan biofilik

“Di luar itu, ada kegiatan pendidikan dan sebagainya. Jadi bukan kawasan BSD-nya, hanya sekitar 56 hektar yang khusus nanti sesuai dengan rekomendasi teknis menteri,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 14 PSN baru guna pemerataan pembangunan di sektor infrastruktur, pariwisata, pendidikan, hingga kesehatan.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, 14 PSN yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas.

Masuk dalam proyek strategs nasional itu seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi.

Baca: Pemerataan pembangunan daerah penyangga IKN jadi sorotan DPR

“Cakupan PSN sendiri tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan,” ungkapnya.

Terpisah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan tidak semua PSN baru tersebut serta-merta mendapatkan pendanaan dari APBN.

Sebab peralihan status PSN tersebut sekaligus merubah metode proyek yang sebelumnya solicited (prakarsa pemerintah) menjadi unsolicited (prakarsa badan usaha).

“Belum tentu APBN, kalau misalnya Harbour Road II Jakarta Utara, itu hanya minta status, tapi semuanya dia (badan usaha), karena dulu unsolicited, yang lainnya tetap tidak ada costnya, itu kalau di PUPR,” ujar Basuki di Gedung DPR, Senin (4/1/2024) dikutip sindonews.com, 

7cloud.asia – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mempertanyakan keberadaan Proyek Strategis Nasional.

Dalam tulisannya yang beredar di sejumlah media sosial, Anthony menyebut
Proyek Strategis Nasional telah menjadi sarana untuk mencuri uang negara (APBN).

Mengutip laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Anthony mengatakan bahwa 36,67 persen dari anggaran Proyek Strategis Nasional mengalir ke ASN dan politisi.

”Ini artinya, dikorupsi oleh pejabat negara dan politisi,” tandasnya.

Dilansir Kompas.com, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 36,67 persen anggaran proyek strategis nasional (PSN) digunakan untuk kepentingan pribadi.

Ini artinya, 36,67 persen dana itu tidak dipakai untuk pembangunan proyek pemerintah tersebut.

Baca: ICW sebut jumlah kasus korupsi pada 2023 melonjak

“36,67 persen diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023 di Jakarta Pusat, Januari lalu.

Ivan mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi dan pemeriksaan mendalam, dana itu mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus.

Ada pula yang dibelikan aset maupun investasi oleh para pelaku.
“Teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN, politikus, serta dibelikan aset, dan investasi oleh para pelaku,” ucap Ivan.

Menanggapi temuan PPATK ini, Anthony mengatakan jumlah yang dikorupsi tersebut sangat tidak masuk akal, dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Menurutnya, Proyek Strategis Nasional sengaja diciptakan untuk memberikan keuntungan pada kelompok tertentu.

“Proyek biasa menjelma menjadi Proyek Strategis. Antara lain, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Atau Bandara Kertajati. Di mana letak strategisnya?” cetus Anthony.

Baca: Jaksa Agung sebut penanganan kasus korupsi harus perhatikan kerugian

Dia menambahkan ada banyak proyek lainnya lagi yang diberi status “strategis” tanpa ada makna “strategis” sama sekali.

Pemerintah, ujarnya, tinggal menyematkan kata “strategis”, maka jadilah Proyek Strategis Nasional.

“Seperti perumahan Pantai Indah Kapauk (PIK 2) atau BSD yang baru-baru ini dihadiahi status Proyek Strategis Nasional. Di mana letak strategisnya? Proyek perumahan yang sudah berjalan puluhan tahun, tiba-tiba menjelma menjadi Proyek Strategis Nasional?“ imbuh Anthony.

Menurut Kemenko Perekonomian, jumlah Proyek Strategis Nasional mencapai 190 proyek, dengan nilai Rp1.515 triliun. Anggaran APBN yang tersedot ke proyek infrastruktur, atas nama Proyek Strategis Nasional tersebut.

Jumlah ini mengalahkan anggaran sosial untuk mengatasi kemiskinan dan kekurangan gizi (stunting). Semua ini mengakibatkan tingkat kemiskinan naik dari 9,22 persen pada 2019 menjadi 9,57 persen pada 2022.

Baca: Mengkaji status PSN proyek energi di Pulau Rempang

Anthony menyebut, kebocoran atau korupsi Proyek Strategis Nasional yang mencapai 36,67 persen, seperti diungkap PPAT, identik dengan kejahatan kemanusiaan.

Pasalnya, korupsi di Proyek Strategis Nasional ini mengambil hak masyarakat, dan mengakibatkan kemiskinan meningkat.

“Pada saatnya, temuan PPATK ini wajib diusut tuntas. Semua nama yang terlibat, ASN dan politisi, sudah ada di tangan PPATK,“ pungkas Anthony.

Terhitung sejak tahun 2016-2023, Proyek Strategis Nasional (PSN) menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.515 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, anggaran tersebut habis untuk membangun 190 Proyek Strategis Nasional.

Baca: Mengapa PIK ditetapkan menjadi Proyek Strategis Negara

Sementara di luar 190 Proyek Strategis Nasional tersebut, terdapat beberapa PSN lain yang masih dalam tahap konstruksi.

Pembangunan ratusan PSN selama 8 tahun itu disebut berhasil memberikan efek ganda, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sedangkan pada tahun 2023, ada 37 PSN yang dibangun dengan serapan APBN mencapai Rp 475,4 triliun.

Pada tahun 2024 ini, pemerintah menargetkan bisa merampungkan 41 PSN dengan total anggaran Rp 500 triliun.

Rinciannya, sebanyak 31 PSN ditarget beres pada periode Januari-Oktober 2024 dan 10 lainnya beres pada Oktober-Desember 2024.