7cloud.asia – Keadilan dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada Perguruan Tinggi Kedinasan dan Layanan (PTKL), masih jauh dari harapan.
Anggota Komisi X DPR, Muhammad Nur Purnamasidi dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) PTKL Komisi X ke LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur, mengatakan, duplikasi program studi serta ketidaktegasan jalur rekrutmen di PTKL menjadi persoalan mendasar.
“Yang pertama, terkait dengan duplikasi program studi, itu masih ada. Yang kedua, terkait dengan peserta didik, itu pun tidak murni dari jalur kedinasan,” ujar Purnamasidi dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR di Surabaya, Rabu (28/8/2025).
Purnamasidi menambahkan, ada juga jalur-jalur yang umum, yang nanti ketika lulus, mereka tidak mesti atau otomatis masuk ke instansi yang melaksanakan PTKL.
Ia menyoroti realitas di lapangan yang menunjukkan kesenjangan nyata antara PTKL dan perguruan tinggi swasta (PTS). PTKL dinilai terlalu difasilitasi, sementara PTS kekurangan mahasiswa akibat ketimpangan daya saing dan dukungan infrastruktur.
Baca: Komisi X DPR soroti ketidakadilan dalam sistem pendidikan di Indonesia
Ada banyak perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta, yang kemudian teriak-teriak terkait bagaimana mereka kekurangan mahasiswa.
Karena satu sisi PTKL menyiapkan fasilitas yang luar biasa, sisi lain PTS tidak mampu memberikan apa yang seharusnya diberikan oleh PTKL,” lanjut legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan absennya keadilan dalam pelayanan pendidikan tinggi di Indonesia.
Hal ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa PTKL terus bertumbuh tanpa pengawasan yang ketat, karena sepenuhnya difasilitasi oleh instansi pemerintahan yang menaunginya.
Maka dari itu, dia mendorong langkah korektif dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Ia meminta kementerian tersebut menjadi pengadil yang adil dalam menata ulang sistem pendidikan tinggi, khususnya yang terkait PTKL.
Baca: Kebijakan PTN-BH mengakibatkan turunnya calon mahasiswa PTS
“Kemendikti Saintek itu harus menjadi wasit yang baik, wasit yang adil. Kita harus mengupas semua program studi yang mirip yang dilaksanakan di PTKL maupun yang di PT umum,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan pentingnya membatasi penerimaan mahasiswa PTKL hanya dari jalur internal, bukan dari masyarakat umum.
Hal ini, kata dia, sebagaimana sudah diterapkan oleh institusi seperti TNI Angkatan Darat dan Laut, yang hanya merekrut dari kalangan Bintara, yakni rekrutmen internal.
“PTKL itu hanya boleh dimasuki oleh orang yang sudah masuk rekrutmen internal yang dilakukan oleh pemerintahan yang melaksanakan PTKL. Tidak perlu dikembangkan untuk jalur umum,” pungkasnya.
Purnamasidi berharap pemerintah melalui Kemendikti Saintek segera menata kembali kebijakan PTKL agar tercipta kesetaraan akses dan kesempatan yang adil bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri, swasta, maupun kedinasan.
Baca: Lebih dari 40 persen anggaran pendidikan dialihkan ke MBG