Tag: pulau

7cloud.asia – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

“Hasil komunikasi DPR dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” kata Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/6/2025)

Berdasarkan komunikasinya dengan Istana, Dasco mengatakan bahwa Prabowo akan memberikan keputusan soal polemik empat pulau di Aceh yang kini tercatat dalam administrasi Provinsi Sumut itu pada pekan depan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov Aceh dan Sumatera Utara untuk duduk bersama guna membahas secara objektif terkait pendaftaran empat pulau

Pernyataan ini disampaikan Zulfikar menyusul polemik yang muncul akibat perbedaan pandangan antara Kemendagri dan Pemerintah Aceh terkait status administrasi keempat pulau tersebut.

Baca: Pulau kecil di Kepulauan Riau ini terancam tenggelam

Ia berharap, pembahasan ulang ini menjadi momen pembelajaran untuk penyelesaian batas wilayah yang lebih luas di Indonesia, mengingat masih banyak daerah, termasuk tingkat desa, yang menghadapi ketidakjelasan batas administratif.

“Keputusan itu bisa dikoreksi, bisa ditinjau, itu bagian dari administrasi pemerintahan kita. Yang penting duduk bersama, dialog, kajian yang ilmiah, melibatkan para ahli dengan semangat objektif,” tandasnya.

Meski keputusan administratif telah dikeluarkan, Zulfikar menilai perlunya evaluasi dan pembahasan ulang secara komprehensif, dengan melibatkan para ahli dari berbagai bidang.

“Walaupun itu sudah ada surat keputusan, Kemendagri, Pemda Aceh dan Pemda Sumut duduk bersama kembali, melakukan dialog dan kajian dari berbagai perspektif dengan melibatkan para ahli, dilakukan secara transparan dan objektif,” ujar Zulfikar dilansir Parlementaria, Jumat (13/6/2025).

Baca: Ribuan desa pesisir di Indonesia Timur terancam tenggelam

Menurutnya, batas wilayah tidak hanya menyangkut persoalan spasial atau garis pada peta, melainkan juga mencerminkan ekspresi psikologis, sosial, budaya, politik, hingga ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

“Kalau ada ekspresi yang tercederai, itu bisa mendatangkan konflik. Padahal, batas wilayah itu justru ingin memastikan berbagai ekspresi itu tetap terjaga secara damai,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Zulfikar juga mengapresiasi pernyataan Gubernur dan sikap Kemendagri yang disebutnya cukup responsif.

Namun, ia menekankan perlunya proses dialog lanjutan yang menyeluruh, melibatkan instansi lain seperti lembaga informasi geografis, ahli topografi, dan mungkin juga Tim Review Wilayah dan Penetapan Nasional (TRWPN).

“Menurut saya ada tahapan yang belum dilakukan dan ada semangat yang bisa jadi terlupakan. Yakni tahapan saintifik dan semangat keterbukaan yang objektif,” tambahnya.