pemilu
7cloud.asia – Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKPPP) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur atau dimakzulkan.
“Kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia, secepatnya mundur atau dimakzulkan,” tegas Jendral (purnawirawan) Fachrul Razi dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Sabtu (17/02/2024) di Jakarta.
Fachrul Razi yang didampingi oleh Letjen (purn) Sutiyoso tersebut menjelaskan bahwa desakan agar Jokowi mundur atau dimakzulkan ini, lantaran Jokowi nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap penyelenggaraan pemilu 2024.
Menurut mantan menteri agama tersebut, Jokowi mengerahkan aparat pemerintah dengan mendukung pemenangan paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca: THN AMIN temukan 9 jenis kecurangan
Langkah Jokowi ini dinilai sangat menodai demokrasi di Indonesia.
Selain itu, FKPPP juga mendesak lembaga yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran sebagai paslon capres-cawapres pada pilpres 2024.
Sebab menurut FKPPP pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan.
“Dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi aturan KPU, telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi,” kata Fachrul.
Baca: Bawaslu temukan ribuan pelanggaran Pemilu 2024
Selanjutnya Fachrul mennyoroti adanya penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02.
Menurutnya hal ini selain dapat merusak upaya pemberantasan korupsi, juga merusak sistem hukum dan politik di Indonesia.
FKPPP juga melihat ada berbagai kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, massiv dan sistematis.
Hal ini sungguh menghianati demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi dan keutuhan NKRI.
Baca: Aksi Kamisan tolak praktik kotor di Pemilu 2024
Karena itu, dalam kesempatan tersebut FKPPP memprotes keras deklarasi kemenangan kubu 02.
“Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan keputusan resmi pemilu,” katanya.
Fachrul mengatakan pelaksanaan pemilu 2024 ini bertentangan dengan cita-cita FKPPP yang ingin menjadikan pemilu 2024 sebagai moment memulai zero corruption, penegakkan hukum tanpa pilih bulu.
Melalui pemilu 2024 FKPPP bercita-cita membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dengan seluruh komponen rakyat yang kritis.
Reporter: Nurakhmayani