7cloud.asia – PWI akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta pada tanggal 18-19 Agustus 2024.
Mengusung tema “Menjaga Marwah Organisasi dan Menegakkan Integritas Wartawan“ KLB dinilai sebagai solusi konstitusional PWI untuk menyelesaikan gonjang-ganjing di tubuh PWI.
Sudah beberapa waktu terjadi kevakuman kepemimpinan puncak PWI, setelah Hendry Ch. Bangun, ketua umum (ketum) PWI 2023-2028 diberhentikan penuh sebagai anggota PWI oleh Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat.
“Tema KLB PWI kali ini merepresentasi masalah utama yang terjadi di balik
pemberhentian penuh Hendry sebagai anggota PWI,“ kata Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) KLB PWI, Marah Sakti Siregar, dalam konferensi pers, Kamis (15/8/2024) di Jakarta.
Marah Sakti menyatakan semua jajaran PWI amat terkejut dan tidak
menduga seorang anggota senior yang belum setahun menjabat ketum PWI bisa terkena sanksi pemberhentian penuh sebagai anggota.
Ini, ujarnya, sejarah pahit dan menyakitkan bagi semua warga PWI. Pertama kali setelah 78 tahun usia PWI, ada seorang anggotanya yang sedang menjabat sebagai ketua umum, diberhentikan secara penuh sebagai anggota.
Ini masalah serius dan harus dibahas serius juga dan yang lebih penting dicarikan solusinya di forum KLB. Agar kelak tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Kasus itu, lanjutnya, bisa menjadi pembelajaran bagi semua anggota dan pengurus yang ada di keluarga besar PWI. Terutama para pengurus PWI di pelbagai provinsi di seluruh Indonesia.
“Makanya, Panpel KLB PWI, mengundang semua pengurus PWI provinsi untuk datang dan hadir di KLB di Jakarta. Agar kita bisa sama-sama berdialog dan bermusyawarah membahas dan mencarikan solusi dari masalah menyakitkan dan memalukan yang kiniter jadi di tubuh organisasi PWI,“ ujar Marah Sakti.
Ia menegaskan sesuai kesepakatan dengan para anggota senior PWI, KLB harus
dilaksanakan dengan semangat dialogis, kekeluargaan dan bukan jadi arena perebutan kursi kekuasaan organisasi.
Ia mengutip pesan salah satu anggota PWI paling senior saat ini, Tri Buana Said, agar semua pengurus dan anggota PWI tetap menjaga kekompakan dan persatuan sesuai makna dalam nama PWI.
Sanksi organisatoris pemberhentian penuh terhadap Hendry sebagai anggota PWI bernomor anggota: 09.00.2174.87, dijatuhkan DK PWI melalui SK nomor 50/VII/DK/ PK/ PWI-P/SJ-SR/2024, tertanggal 16 Juli 2024.
Pada intinya SK DK PWI Pusat menilai Hendry terbukti melakukan pelanggaran berulang terhadap Peraturan Dasar( PD) Peraturan Rumah Tangga (PRT) dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI.
Keempat pilar (aturan dan norma) tersebut selama ini diakui sebagai konstitusi PWI.
DK PWI Pusat menilai, Handry telah melanggar PRT PWI karena secara sepihak dan sewenang-wenang telah merombak susunan pengurus DK PWI periode 2023-2028.
Yakni, dengan memberhentikan wakil ketua, sekretaris dan anggota DK lainnya, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ketua DK PWI Pusat yang sah dan dipilih oleh Kongres PWI di Bandung pada 25-26 September 2023.
HCB juga dinilai telah menyalahgunakan jabatannya sebagai ketum PWI, dengan bertindak sepihak dan sewenang dalam merombak susuan pengurus PWI Pusat tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 6.
Bahwa penggantian personalia pengurus PWI Pusat diputuskan dalam rapat pleno dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada personalia yang mau diganti.
Pelanggaran telak lainnya. HCB selaku ketum PWI telah menggunakan forum Rapat
Pleno Pengurus PWI yang Diperluas secara menyalahi aturan (melanggar PRT PWI
pasal 19 ayat 4).
Ia menjadikan forum rapat itu sebagai ajang legitimasi untuk mengganti
personalia kepengurusan PWI dan DK PWI.
Padahal, sejatinya, rapat itu adalah forum DK PWI Pusat untuk mendengarkan penjelasan HCB sebagai ketum PWI terkait pelaksanaan sanksi pelanggaran PD/PRT dan KPW yang sebelumnya sudah diputuskan DK untuk dilaksanakannya
Handry juga dinyatakan telah melanggar pasal 1 dan pasal 3 Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI. Pasal 1 KPW–disahkan di Kongres PWI ke -24 di Solo tahun 2018 lalu– mewajibkan dia sebagai anggota PWI untuk menjaga marwah, harkat, martabat dan integritas organisasi serta anggota.
Namun, faktanya, Hendry bersama beberapa pengurus PWI lainnya diduga
tersangkut dalam upaya menyelewengkan uang organisasi sebesar Rp.1,72 M.
Dana itu diperoleh dari kerjasama PWI dengan mitra kerjanya dari Forum Humas BUMN. Hendry diduga mengarang cerita seolah-olah mitra PWI itu meminta cashback.
Belakangan, setelah diramaikan di pelbagai media, sebanyak Rp 1.080.000 dari dana Rp 1,7 2 M itu, atas perintah DK PWI, dikembalikan ke kas PWI.
Untuk pelanggaran pasal 3 KPW, pasal ini melarang dia sebagai wartawan untuk
melakukan hal-hal tercela. Misalnya, ayat 1: merendahkan harkat, martabat dan integritasprofesi wartawan dan organisasi.
Karena sanksi pemberhentian penuh itu maka secara organisatoris Hendry tidak bisa lagi menjadi ketum PWI Pusat. Untuk mengisi kekosongan itu, PRT PWI pasal 10 ayat 7 menyatakan: Apabila ketum PWI berhalangan tetap, ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dalam rapat pleno pengurus pusat.
Selanjutnya, Pelaksana Tugas menyiapkan Kongres Luar Biasa untuk memilih ketum dan ketua DK yang baru selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan.
Plt Ketum kemudian mengeluarkan SK pembentukan Panitia Pelaksana KLB PWI tahun
2024. Rapat Panpel kemudian menyepakati bahwa KLB akan dilaksanakan dengan
semangat dialogis dan mengetengahkan prinsip musyawarah mufakat.