7cloud.asia – Hingga hari ini, Senin (14/7/2025) DPR belum juga mengambil sikap terkait surat usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai wakil presiden.
Padahal, sudah lebih satu bulan surat usulan pemakzulan Gibran ini dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke pimpinan DPR/MPR.
Muncul pertanyaan, apa alasan DPR yang terkesan sengaja menunda dan enggan menanggapi usulan pemakzulan Gibran ini?
Hal ini diulas dalam dialog Kompas Petang pada Minggu (13/7/2025) dengan menghadirkan Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti.
Dipantau dari akun YouTube Kompas TV, Ray Rangkuti mengungkapkan keyakinannya bahwa bagaimanapun surat usulan pemakzulan Gibran akan tetap dibacakan di DPR.
Baca: Upaya ekstra konstitusional untuk memakzulkan Gibran
Mantan aktivis 98 ini melihat ada dua pendekatan berbeda dari partai-partai yang ada di DPR, yakni segera dibacakan dan pihak lainnya merespon surat itu dengan tidak membacakan segera mungkin.
Ray Rangkuti melihat, Partai Golkar yang mendukung Gibran menginginkan agar surat itu dibacakan segera, tapi dengan tujuan DPR tidak menyetujui usulan tersebut sehingga wacana pemakzulan Gibran tutup buku.
“Ada permainan politik, agar surat itu segera dibacakan agar tidak menjadi bola liar yang terus diwacanakan sehingga Gibran tidak terus tersandera hingga Pilpres 2029,” ujar Ray
Ditambahkan, Golkar sepertinya membaca, semakin cepat usulan pemakzulan Gibran dibacakan maka semakin kuat penolakan itu. Jika dibacakan dua hingga tiga tahun akan akan berubah.
Terpisah, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menengarai, ademnya wacana pemakzulan Gibran tidak lepas dari masih kuatnya pengaruh Jokowi di Pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca: Forum Purnawirawan Prajurit TNI ancam duduki MPR
Disampaikan Said Didu melalui unggahannya di X beberapa waktu lalu, ada tiga tokoh yang bisa membuat wacana pemakzulan Gibran ini bergerak.
Yang pertama tentunya ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian dua mantan Presiden sebelum Jokowi, yaitu Megawati Soekarnoputri serta Susilo Bambang Yudhoyono.
Jika ketiga orang ini disebutnya bergerak maka isu pemakzulan ini diyakininya ini akan berjalan.
“Prabowo, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Jika tiga orang ini tahu negaranya terancam maka pemakzulan Gibran dapat berjalan,” terangnya.
Said Didu menilai, telah terjadi pelecehan dalam parlemen ketika bersikap abai pembahasan pemakzulan Gibran. Para politisi di DPR dianggap mengacuhkan suara rakyat terkait hal ini.