Tag: rekapitulasi

  • Pemilu 2024: Saksi PDI Perjuangan Bali Tolak Tandatangani Hasil Pleno Rekapitulasi Suara

    Pemilu 2024: Saksi PDI Perjuangan Bali Tolak Tandatangani Hasil Pleno Rekapitulasi Suara

    7cloud.asia – Sejumlah saksi PDI Perjuangan di kabupaten/kota di Bali menolak menandatangani hasil pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024 di KPUD Bali.

    Wakil Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Ketut Bela Nusantara mengatakan keengganan saksi menandatangani hasil pleno rekapitulasi tingkat provinsi Bali karena beberapa alasan.

    Menurutnya ini terjadi secara spontan dan natural tanpa instruksi, namun bukan karena hasil rekapitulasi di Bali, Penolakan itu sebagai bentuk protes mereka atas pelaksanaan Pemilu 2024 di pusat.

    “Di Bali sudah, sudah sesuai sejauh ini karena kan kita punya data dari bawah, komparasikan diawasi juga suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatifnya,” kata Bela di Denpasar, Jumat (8/3/2024).

    Ia menyampaikan hingga proses rekapitulasi suara tingkat provinsi berlangsung, kerja KPU Bali sudah sesuai, namun mereka memprotes soal pencalonan salah satu peserta pemilu.

    Baca: DPD PDI Perjuangan Bali sempat minta Sirekap diaudit

    Para saksi juga menyoal  proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang sempat dihentikan serentak akibat perbaikan Sirekap, dan indikasi peran aparat yang membantu salah satu paslon.

    “Banyak ya yang kita lihat prosesnya banyak anomali, terjadi banyak dugaan-dugaan kecurangan pemilu yang kita sudah diskusikan, tapi karena kita partai yang punya aturan jadi kita menyampaikan melalui keberatan itu,” ujarnya.

    Meski keberatan mereka tak berkaitan langsung dengan proses di rekapitulasi suara di Pulau Dewata, KPU Bali tak mempermasalahkan jika ada kejadian khusus berupa keberatan saksi.

    PDI Perjuangan di Bali juga menyebut tak ada instruksi khusus bagi saksinya di bawah untuk tidak menandatangani berita acara pleno, semuanya berjalan natural dan secara tidak disengaja kompak dilakukan saksi di 9 kabupaten/kota.

    “Kalau instruksi sebenarnya tidak ada, karena yang kita bekali ke saksi kalau dia melihat ada kejanggalan yasudah dilaporkan, itu sudah alamiah saja,” kata Bela.

    Baca: Jusuf Kalla sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah

    Pada proses rekapitulasi suara tingkat provinsi yang hari ini berlangsung, PDI Perjuangan Bali mengatakan akan menunjukkan sikap juga pada akhir pleno.

    Namun, Bela enggan membocorkan apa yang akan dimunculkan oleh kader PDI Perjuangan di Bali.

    Dalam kesempatan ini ia datang bersama 3 orang saksi lainnya, ia mengaku tak akan ragu berdiskusi dan mengajukan keberatan apabila terjadi kesalahan dalam proses rekapitulasi provinsi.

    KPU Bali menggelar proses pleno rekapitulasi suara provinsi menghadirkan saksi peserta Pemilu 2024 dan KPU kabupaten/kota.

    Selama proses mereka akan membacakan hasil penghitungan suara kelima jenis surat suara tiap kabupaten/kota untuk selanjutnya dijumlahkan dan diserahkan ke KPU pusat. 

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Pemilu 2024: KPU Plenokan Rekapitulasi Suara PSU Kuala Lumpur Hari Ini

    Pemilu 2024: KPU Plenokan Rekapitulasi Suara PSU Kuala Lumpur Hari Ini

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka peluang untuk membahas hasil rekapitulasi suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin (18/3/2024).

    Rekapitulasi suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur ini akan dibahas dalam “Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional” 

    “Ya, misalnya, bisa saja besok. Yang jelas barangnya sudah ada,” kata Anggota KPU August Mellaz di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (17/3/2024).

    Menurut Mellaz, hasil rekapitulasi suara PSU Kuala Lumpur tinggal dibacakan dan disahkan dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut.

    “Kalau yang hasil PSU Kuala Lumpur itu udah selesai, tinggal kita bacakan,” ujarnya.

    Baca: KPU dinilai melanggar hukum soal Sirekap

    Sebelumnya, KPU telah menggelar “Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional” yang dilakukan pada Rabu (28/2/2024) hingga Senin (4/3/2024).

    Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 421.605 suara di 127 dari 128 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

    Pada urutan kedua adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 120.085 suara, dan posisi terakhir yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang mendapatkan 117.351 suara.

    Satu wilayah PPLN yang belum disahkan oleh KPU adalah PPLN Kuala Lumpur, Malaysia karena masih menunggu PSU.

    Baca: KPU Akui bekerjasama dengan Alibaba

    Sebelumnya, KPU RI menyelenggarakan PSU Kuala Lumpur pada Minggu (10/3) dengan dua metode, yakni Kotak Suara Keliling (KSK) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPS Luar Negeri dan 19.845 orang pemilih KSK.

    Angka itu diperoleh dari total pemilih yang hadir di Kuala Lumpur lewat tiga metode pemungutan suara sebelumnya, baik yang tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK).

    Total pemilih untuk tiga metode yang tercatat dalam DPT, DPTb, dan DPK mencapai 78 ribu.

    Baca: Banyak masalah, KPU akan dievaluasi

    Angka 78 ribu itu menjadi basis data untuk pemutakhiran dengan tiga kategori, yakni validitas alamat, analisis kegandaan, dan validitas nomor induk kependudukan (NIK) maupun nomor paspor.

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan PSU untuk di Kuala Lumpur setelah menyatakan menemukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur.

    Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

    Sumber: Antaranews.com

  • Banyaknya Jumlah TPS di Bekasi Akibatkan Pleno Rekapitulasi Suara Jawa Barat Mundur dari Tengat

    Banyaknya Jumlah TPS di Bekasi Akibatkan Pleno Rekapitulasi Suara Jawa Barat Mundur dari Tengat

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mengakui proses pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu 2024 di tingkat Jabar mundur dari jadwal.

    Lambatnya proses pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Jawa Barat ini dikarenakan banyaknya jumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten dan Kota Bekasi.

    “Sebenarnya kami bukan lelet begitu ya, karena memang Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi ini memiliki TPS yang terbanyak di Indonesia, salah satunya kecamatan di Tambun Selatan yang memang jumlahnya 1.222 tps,” kata Komisioner dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar Adie Saputro di Gedung KPU Jabar, Bandung, dilansir Antaranews.com Minggu (17/3/2024).

    Baca: Rekapitulasi suara di sejumlah provinsi berlangsung alot

    Adie menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan langsung dan menemukan bahwa di tingkat Kecamatan Tambun Selatan telah dibuka sampai tujuh panel, dan dua shift.

    “Hanya karena mungkin banyak TPS-nya, sehingga berlarut-larut, sampai kemudian baru bisa selesaikan yang empat jenis, dan satu sisanya malam ini diharapkan sudah selesai,” ucap dia.

    Adie menegaskan bahwa yang sangat telat memang hanya di daerah-daerah yang memiliki tps antara 700 sampai 1.222.

    “Sementara yang lainnya sudah selesai, sudah cukup waktunya,” ucap dia.

    Baca: RDP KPU dengan Komisi II DPR ditunda sampai rekapitulasi suara selesai

    KPU Jawa Barat mendapatkan sindiran dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari, karena tak kunjung menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di tingkat nasional hingga Sabtu (16/4/2024).

    Padahal, KPU Jabar berada di Pulau Jawa dan bukan di klaster Papua. Sementara, semua provinsi di Pulau Jawa lainnya telah selesai melakukan rekapitulasi di tingkat nasional.

    Pleno di tingkat provinsi Jawa Barat ini sendiri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6-10 Maret 2024.

    Namun karena adanya proses rekapitulasi di tingkat kota dan kabupaten yang belum rampung, prosesnya di Jawa Barat masih berlangsung sampai saat ini.

    Baca: Banyak ditemukan masalah, Komisi II akan evalusai kinerja Sirekap

    Kota dan Kabupaten yang telat menyelesaikan rekapitulasinya adalah Kota dan Kabupaten Bekasi.

    Untuk Kota Bekasi, disebut bahwa ini dikarenakan tiga wilayah yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan dan Bekasi Utara memiliki tps besar dengan masing-masing 771 tps, 614 tps, dan 970 tps.

    Sementara Kabupaten Bekasi mengalami keterlambatan karena alasan yang sama, terutama di Kecamatan Tambun Selatan dengan 1.222 tps yang disebut berjumlah tps terbanyak se-Indonesia.

    Bahkan diinformasikan perhitungan Pileg DPRD tingkat kabupaten di sana masih berlangsung.

    Baca: KPU diputus langgar kode etik karena loloskan Gibran jadi cawapres

    Meski demikian, KPU Jawa Barat menargetkan bahwa rapat pleno hasil Pemilu 2024 akan dilangsungkan pada hari Minggu malam ini selepas proses rekapitulasi Kabupaten Bekasi dan pembacaan hasil sidang bawaslu.

    “Iya malam ini (dilaksanakan pleno hasil), jam berapapun beres, kita langsung meluncur ke Jakarta untuk dibahas pada 18 Maret 2024,” kata Adie. 

    Sumber: Antaranew.com