7cloud.asia – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga ruang-ruang publik tetap terbuka sebagai wadah masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat.
Hal itu disampaikan Rano Karno, saat menghadiri kuliah umum bertajuk Jalan Buntu Reformasi oleh Guru Besar Studi Asia University of Melbourne, Profesor Vedi R. Hadiz, di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
Di hadapan akademisi, sejarawan, aktivis, dan mahasiswa yang hadir dalam peringatan 30 Tahun Peristiwa Kudatuli itu, Rano mengatakan TIM merupakan ruang kebudayaan yang memiliki peran penting dalam merawat ingatan kolektif bangsa.
Menurutnya, sebagai kota metropolitan, Jakarta harus didukung ekosistem ruang publik yang inklusif serta mendorong tumbuhnya budaya dialog.
“Komitmen kami jelas. Jakarta harus tetap menjadi kota tempat masyarakat bebas berkumpul, berpendapat, dan berdiskusi tanpa rasa takut. Taman Ismail Marzuki, kampus-kampus, serta ruang publik lainnya harus selalu terbuka bagi forum-forum diskusi ilmiah dan kritis,” ujarnya.
Selain menyoroti pentingnya keterbukaan ruang publik, Wagub Rano juga merefleksikan transformasi sosial Jakarta melalui analogi budaya populer Si Doel.
Menurutnya, kisah tersebut bukan sekadar hiburan, melainkan representasi perjuangan masyarakat menghadapi tantangan modernisasi, penataan kota, dan pemenuhan kebutuhan hunian.
Karena itu, ia menilai perjuangan masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan hunian yang layak harus menjadi pijakan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan di Jakarta.
Baca: Jakarta PROVOKE, Menjadikan Ruang Publik sebagai Tempat Ekspresi Seni
“Semangat kepedulian sosial harus hadir secara nyata dalam bentuk kebijakan, bukan sekadar pidato formal. Indikator keberhasilan setiap kebijakan di Jakarta adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu mempermudah dan memanusiakan kehidupan warga, terutama dalam aspek hunian, penataan kota, serta akses terhadap layanan dasar,” tegasnya.
Menanggapi dinamika pembangunan dan tantangan reformasi yang dipaparkan Profesor Vedi R. Hadiz, Rano mengajak seluruh elemen masyarakat tetap optimistis menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Ia mengutip filosofi masyarakat Betawi yang menggambarkan pentingnya mencari jalan keluar dalam setiap persoalan.
“Orang Betawi memiliki ungkapan, ‘Kalau jalan buntu jangan berhenti, cari gang, cari lorong’. Jakarta adalah kota seribu gang. Melalui ruang-ruang kecil yang humanis, warga berinteraksi dan berdiskusi. Dari sanalah solusi-solusi pragmatis untuk memajukan kota kerap lahir,” pungkasnya.
Kuliah umum tersebut dihadiri Anggota DPR sekaligus sejarawan Bonnie Triyana, perwakilan berbagai organisasi, serta ratusan mahasiswa dari berbagai daerah.
Diskusi berlangsung interaktif dan menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai demokrasi, pembangunan, serta masa depan reformasi di Indonesia.
Dalam paparannya, Prof. Vedi R. Hadiz, menilai salah satu penyebab Reformasi Indonesia mengalami kebuntuan adalah kemampuan oligarki beradaptasi dengan sistem demokrasi setelah runtuhnya Orde Baru.
Dilansir gesuri.id, Vedi mengatakan anggapan bahwa oligarki berarti kekuasaan yang dikuasai segelintir konglomerat terlalu sempit.
Baca: Saat Oligarki Masuk Ruang Seni, Independensi Budaya dalam Tanda Tanya
“Bagi saya, oligarki adalah hubungan yang terstruktur antara birokrasi tingkat atas, politisi, dan modal besar yang beraliansi untuk menguasai sumber daya publik demi kepentingan akumulasi privat,” ujarnya.
Ia menjelaskan pola hubungan tersebut sebenarnya telah terbentuk sejak masa Orde Baru melalui kolaborasi antara birokrasi, kekuatan politik, dan kelompok bisnis.
Ketika Soeharto lengser pada 1998, menurut Vedi, yang runtuh hanyalah figur pemimpinnya, sementara struktur oligarki justru mampu menyesuaikan diri dengan sistem Reformasi.
“Oligarki kemudian beradaptasi dengan Reformasi. Inilah kekuatan utama oligarki, yaitu kapasitasnya untuk beradaptasi,” katanya.
Ia menilai kelompok-kelompok berkekuatan ekonomi kemudian mengonsolidasikan pengaruhnya melalui berbagai institusi demokrasi.
“Mereka mengkolonisasi institusi-institusi Reformasi. Partai politik, organisasi masyarakat, hingga media massa pada akhirnya tidak lepas dari pengaruh oligarki,” ujarnya.
Menurut Vedi, kondisi tersebut membuat banyak partai politik kehilangan fungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat.
“Rakyat kecewa terhadap partai karena partai tidak lagi berfungsi sebagai agregator kepentingan rakyat, tetapi lebih mewakili kepentingan kekuatan-kekuatan dominan,” katanya.
Meski mengkritik kondisi tersebut, Vedi menegaskan Reformasi tetap membawa kemajuan penting berupa terbukanya ruang demokrasi dan kebebasan sipil dibandingkan masa Orde Baru.
Namun, ia menilai pekerjaan besar bangsa saat ini adalah memastikan demokrasi juga mampu menghadirkan keadilan ekonomi dan sosial, bukan hanya kebebasan politik.
