ruangkota.om – Minggu (29/10/2023) selasar Blok D Rusun Marunda, di Kota Jakarta Utara terlihat semarak sejak pagi.
Sejak Jumat, Komunitas masyarakat di Rusun Marunda bersama dengan beberapa elemen masyarakat kota Jakarta mengadakan kegiatan bertajuk PESTAPERA: Pesta Perlawanan Batubara.
PESTAPERA ini tak hanya dihadiri warga Rusun Marunda, namun juga warga di sekitar rusun seperti Marunda Pulo, Marunda Kepu, Marunda Bidara, Nelayan Cilincing.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Aliansi Buruh dan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta ikut dalam kegiatan yang didukung oleh Greenpeace, Trend Asia, WALHI Jakarta, LBH Jakarta, SEBUMI dan sejumlah lembaga lain seperti PDPI dan KOPAJA ini.
Baca: Warga Rusun Marunda minta data perusahaan yang ditutup dibuka
PESTAPERA ini dihelat untuk membincangkan berbagai permasalahan kota (urban) yang dialami oleh warga Rusun Marunda dan sekitarnya.
Warga Rusun Marunda dan sekitarnya diberi kesempatan untuk mengungkapkan berbagai masalah yang dialaminya dan menuliskan harapan mereka tentang kota yang layak.
Selain itu juga ada layanan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi hukum secara gratis. Warga Rusun Marunda juga bisa menyaksikan pameran budaya. Dalam kegiatan ini juga digelar workshop cukil kayu untuk anak-anak.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi daya dukung desakan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah nyata, menertibkan pelanggaran hak atas kota yang ada di Marunda dan pencemaran dapat dihentikan.” Ungkap Cecep Supriyadi, salah satu warga di Marunda.
Baca: Polusi batubara dirasakan warga Rusun Marunda dan sekitarnya sejak lama
Cecep mengatakan, warga Marunda terutama Rusun Marunda telah berjuang bertahun-tahun melawan polusi batubara.
Hal ini tergambar dari hasil cukil anak-anak yang menngisahkan perjuangan warga melawan pencemaran batubara.
Perlawanan terhadap pencemaran batubara juga dapat dilihat dari antusiasme warga memeriksakan kesehatan paru-parunya pada kegiatan PESTAPERA.
Jeanny Sirait, Pengkampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia mengatakan, warga Marunda Raya adalah warga Jakarta juga, yang seharusnya tidak dilepaskan dari perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Masalah yang mereka hadapi bukan hanya persoalan debu batubara, namun juga mencakup akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, hak atas air bersih, hingga moda transportasi yang belum maksimal mendukung mobilitas warga,” ujarnya.
Baca: DPR minta industri yang cemar lingkungan ditindak tegas
Jeanny mengatakan, hak kota layak ini masih merupakan mimpi penghidupan yang layak dari warga Marunda yang belum terwujud hingga saat ini.
Membicarakan Marunda tidak bisa kita lepas dari kejadian di tahun 2021 dan 2022 ketika warga Rusun Marunda menghadapi pencemaran udara akibat debu batubara yang dipicu kegiatan industri di sekitarnya.
Polusi batubara ini mengakibatkan lingkungan di sekitar Rusun Marunda menjadi tercemar debu dan tidak sedikit warga yang mengalami gangguan kesehatan.
Saat itu, warga melakukan pengecekan sumber polusi yang salah satunya berasal dari timbunan batubara yang ada di sekitar Rusun Marunda.
Baca: Lokasi parkir dengan tarif progresif ditambah jumlahnya
Warga lantas bergerak secara mandiri untuk mengurangi dampak debu dan melakukan pengaduan ke instansi pemerintahan terkait.
Hasil dari pergerakan warga mendapat perhatian pemerintah provinsi DKI Jakarta dan beberapa langkah dilakukan untuk mengurangi dampak debu batubara.
Saat ini, warga masih terus mengawasi kondisi udara di sekitar Rusun Marunda karena aktivitas penggunaan batubara masih ada walau berkurang.
“Namun, harapan atas udara yang bersih masih tetap diperjuangkan oleh warga Rusun Marunda dan sekitarnya.” ungkap Aprillia L Tengker, Pengacara Publik LBH Jakarta.