ruangkota

Tag: sawah baru

  • Ketimbang Mencetak Sawah Baru, Pemerintah Didorong Mengoptimalkan Lahan yang Sudah Ada

    Ketimbang Mencetak Sawah Baru, Pemerintah Didorong Mengoptimalkan Lahan yang Sudah Ada

    7cloud.asia – Upaya mencetak sawah baru yang digalakkan Presiden Prabowo untuk menuju swasembada pangan menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk dari Komisi IV DPR yang membidangi pangan.

    Anggota Komisi IV DPR, Sulaeman L. Hamzah menyebut program sawah baru ini menemui banyak tantangan di lapangan yang belum terselesaikan. Salah stunya adalah pemilihan lokasi yang tidak tepat.

    “Ketidaksesuaian lokasi menjadi faktor pertama kegagalan dari cetak sawah itu dan kemudian banyak hal teknis lain yang juga memang perlu ada pembenahannya,” ujar Sulaeman seperti dikutip Parlementaria, Jumat (22/8/2025)

    Ketimbang mencetak sawah baru, Sulaeman mendorong pemerintah memaksimalkan lahan persawahan yang sudah ada, tetapi tidak digarap maksimal.

    Baca: Meski dikritik, pemerintah tetap lanjutkan proyek food estate di Merauke

    “Sebaiknya pemerintah lebih fokus pada optimalisasi lahan sawah yang memang tanahnya sudah digunakan, tapi kemudian berhenti beroperasi. Otomatis penyesuaian tanah itu sebetulnya sudah ada, hanya tidak optimal saja,” katanya.

    Saat ini, kata Sulaeman, optimalisasi sawah yang kurang maksimal menjadi opsi yang lebih baik ketimbang mencetak lahan sawah baru. Opsi ini juga lebih menjanjikan bagi petani, dan harapan untuk keberhasilannya lebih besar.

    Politisi Partai NasDem ini juga menyoroti masalah tenaga kerja dalam sektor pertanian. Regenerasi menjadi petani dinilai belum berhasil, anak-anak muda belum tertarik masuk ke dunia pertanian.

    “Generasi mana yang bisa menggantikan generasi petani sebelumnya? sehingga ini juga menjadi catatan penting. Kita terlambat memulai, mempersiapkan orang,” tegasnya.

    Baca: Proyek cetak sejuta hektare sawah di Merauke diminta dihentikan

    Sulaeman berharap pemerintah segera mengevaluasi program cetak sawah baru agar ke depan dapat berjalan lebih maksimal.

    Catatan-catatan ini, lanjutnya, mudah-mudahan menjadi perhatian pemerintah karena memang masih berjalan cukup panjang.

    “Kita apresiasi bahwa Presiden sudah memulai dengan cara yang benar dan mudah-mudahan kita bisa mencapai swasembada pangan,” tukasnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Jumat (15/8/2025) menegaskan kemandirian pangan jadi prioritas pemerintahannya.

    Karena itu, pemerintahannya akan membuka jutaan hektar sawah baru di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera, Papua, dan sejumlah daerah lainnya.

  • DPR: Cetak Sawah Baru Bukan Solusi Menuju Ketahanan Pangan

    DPR: Cetak Sawah Baru Bukan Solusi Menuju Ketahanan Pangan

    7cloud.asia – Sejumlah program cetak sawah yang digulirkan Kementerian Pertanian terbukti tidak menunjukkan hasil signifikan, bahkan kerap menimbulkan masalah baru.

    Salah satu contohnya adalah apa yang terjadi di food estate Merauke, Papua Selatan. Di mana program cetak sawah baru tak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga pada warga sekitar. 

    Merespon hal ini anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo mengatakan cetak sawah baru justru menambah rumit persoalan pangan nasional kian kompleks, khususnya terkait produksi dan distribusi beras.

    Dia menegaskan, salah satu penyebab utama kegaduhan di sektor pangan adalah lemahnya koordinasi antar-lembaga serta indikasi Kementerian Pertanian yang lebih fokus pada proyek ketimbang solusi konkret bagi petani dan masyarakat.

    “Pejabat di Kementerian Pertanian itu kesannya hanya menciptakan proyek. Proyek cetak sawah baru digembar-gemborkan, tetapi hasilnya tidak jelas. Sementara irigasi teknis yang sudah ada justru beralih fungsi dan dibiarkan begitu saja,” tegas Firman sebagaimana dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Baca: Food estate Merauke mengancam lingkungan

    Firman menilai, kebijakan pangan saat ini berjalan tumpang tindih. Setidaknya ada lima lembaga yang terlibat dalam urusan beras, namun koordinasi tidak berjalan efektif. Akibatnya, solusi fundamental sulit diwujudkan.

    Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian seharusnya memfokuskan diri pada peningkatan produksi pangan, bukan terjebak dalam urusan perdagangan.

    “Tugas utama Kementan adalah menghasilkan pangan sebanyak mungkin. Urusan distribusi dan perdagangan seharusnya diserahkan pada lembaga lain yang berwenang,” ungkapnya.

    Sebagai perbandingan, Firman menyinggung keberhasilan Vietnam yang dengan lahan pertanian lebih kecil mampu memproduksi beras dalam jumlah besar berkat perlindungan kuat kepada petani dan penerapan teknologi pertanian yang konsisten.

    Ia mengingatkan, tanpa perubahan struktural dan kebijakan yang berpihak kepada petani, Indonesia akan terus terjebak pada pola impor beras, sementara petani lokal semakin terpinggirkan.

    Baca: Meski disorot, proyek Food Estate tetap dilanjutkan

    “Kalau tidak ada reformasi menyeluruh, masalah pangan akan terus berulang dan kedaulatan pangan hanya akan jadi slogan,” tandasnya.

    Firman juga menyoroti kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

    Dengan harga gabah mencapai Rp8.000 per kilogram, kebijakan menahan HET beras premium tetap di angka Rp14.900 dinilai tidak solutif.

    “Kebijakan menaikkan HET beras medium tanpa kajian menyeluruh hanya menambah masalah. Akar persoalan ada pada rendahnya produksi dan lemahnya dukungan terhadap petani serta penggilingan padi, bukan sekadar pada angka HET,” jelasnya.

    Baca: Pengamat sebut ada kebijakan tak adil bagi petani