7cloud.asia – Rencana akan dikenakannya PPN 12 persen pada sekolah Internasional pada Januari 2025 mendapat sorotan dari DPR.
Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menilai prinsip pendidikan adalah nirlaba sehingga pengenaan PPN 12 persen tidak tepat.
Baginya, kebijakan PPN 12 persen terhadapvsekolah internasional yang diusulkan pemerintah ini berpotensi kontraproduktif sebab tidak ada regulasi yang lebih detail.
Kalau kita lihat, ujarnya, sekolah Internasional, memang yang masuk ke sana pasti adalah orang-orang yang mampu.
Baca: Ketimbang PPN 12 Persen, pemerintah didorong terapkan pajak yang adil
“Namun, ketika ditetapkan pajaknya 12 persen, kita keberatan juga ya PPN ini dinaikkan karena itu kan kebutuhan untuk pendidikan, maka kalau pun ada pajak yang harus dibayarkan, harusnya tidak sebesar itu,” ujarnya dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Dia melanjutkan, “Tapi memang di kita ini kadang tidak konsisten. Ketika bicara soal pendidikan itu nirlaba, di bawah yayasan, memang tidak ada pajak yang dibayarkan, padahal ternyata penyelenggaraannya sesungguhnya komersial.”
Jika merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), sebutnya, sekolah komersial adalah sekolah-sekolah yang dibentuk, dibangun di kawasan ekonomi khusus.
“Itu yang secara eksplisit disebutkan. Jadi, memang itu yang nanti harus diliat detailnya, dicermati, apakah sekolah internasional termasuk dalam kategori tersebut,” kata Politisi PKS ini.
Baca: KSPI tegas menolak PPN 12 Persen
Berangkat dari kondisi ini, dia berharap pemerintah untuk menggali sekaligus mengkaji lebih dalam.
“Kalau kemudian sekolah Internasional dikenai PPN 12 persen, kita juga harus lihat bahwa ada sekolah-sekolah yang non internasional artinya domestik, yang menengah ke bawah justru sebenarnya harus dibantu juga karena mereka berdiri sebelum republik ini berdiri,” ungkapnya.
“(Kenaikan PPN 12 persen ini) jangan sampai merembet ke semua hal yang berkaitan dengan pendidikan. Itu yang tidak boleh,” tandas Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat I ini.
Dia menekankan, harus ada pengaturan yang jelas terkait dengan sekolah internasional ini, sekolah swasta, negeri, supaya nanti pengaturannya lebih tepat dan lebih bermanfaat untuk rakyat.