7cloud.asia – Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan, pembatasan sepeda motor dengan skema ganjil genap mendesak diterapkan di Jakarta untuk mengurangi macet dan polusi di Ibu Kota.
“Memang adilnya sepeda motor juga diberlakukan ganjil genap karena sepeda motor sudah membuat macet dan polusi,” kata Deddy dikutip Antaranews.com, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan sepeda motor merupakan penyumbang polutan yang cukup besar karena bahan bakar yang digunakan motor pada umumnya adalah yang kualitasnya kurang baik.
Terlebih, populasi sepeda motor saat ini sudah mencapai 70-80 persen dari seluruh kendaraan yang berlalu lalang di Jakarta setiap hari.
Selain menurunkan polusi dan kemacetan, pembatasan sepeda motor juga akan mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya, kata dia.
Baca: Lebih 10 persen kendaraan di Jakarta tak lolos emisi
Meski demikian, Deddy mengingatkan, penerapan skema ganjil-genap untuk sepeda motor juga dapat memicu masyarakat membeli motor kedua atau membuat plat nomor polisi bodong untuk mengakali pembatasan itu.
Untuk mengatasi masalah itu, ia berkata bahwa pembatasan sepeda motor dapat berjalan lebih efektif melalui penerapan electronic road pricing (ERP) dibanding dengan pemberlakuan skema ganjil-genap saja.
“ERP itu adil karena kendaraan apapun, termasuk motor, yang lewat jalan pasti akan bayar. Kalau jadi penyebab macet atau polusi, pasti didenda,” kata dia.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan membahas penerapan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan roda dua dengan pihak kepolisian setelah usulan tersebut diajukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo September lalu.
“Kita akan pikirkan. Semua itu harus dikaji bersama dengan Direktorat Lalu Lintas/ Ditlantas Polda Metro Jaya,” kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/10/2023).
Baca: Pembatasan kendaraan bermotor mendesak diterapkan di Jakarta
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta William A. Sarana menilai penerapan ganjil-genap untuk sepeda motor bukan kebijakan yang efektif dan tepat.
Ia mendorong pemerintah terlebih dahulu meningkatkan kecepatan dan kenyamanan transportasi umum sebelum melakukan pembatasan.
Selain itu, sambungnya, masih banyak daerah atau wilayah baik di Jakarta atau daerah penyangga yang belum terjangkau oleh transportasi umum.
Dia menegaskan pemerintah harusnya melihat hal ini sebagai pekerjaan rumah (PR) agar transportasi umum di DKI dan sekitarnya semakin lebih baik.
“Pada hari ini masih banyak wilayah di Jakarta yang belum terjangkau transportasi umum khususnya pinggiran Jakarta,” tuturnya.
Dia juga menyoroti disinsentif untuk transportasi pribadi sebaiknya tidak diprioritaskan lantaran ada yang lebih penting bagi banyak masyarakat yakni adanya transportasi umum nyaman.
Baca: Penataan transportasi publik di Jakarta
Harapannya, pemerintah mampu meningkatkan sarana dan prasarana bagi pengguna transportasi umum agar mau beralih dari kendaraan pribadi.
“Disinsentif untuk transportasi pribadi khususnya motor sebaiknya dilakukan terakhir ketika transportasi umum sudah terintegrasi dan hadir di pelosok-pelosok daerah,” tutupnya.
Sementara, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian mengatakan pembatasan kepemilikan kendaraan dapat menjadi opsi dalam mengatasi polusi udara di DKI Jakarta.
“Pengendalian jumlah kendaraan bermotor harus dilakukan karena jauh melebihi kapasitas jalan yang ada,” kata Justin di Jakarta, Jumat.
Adrian mengatakan pada 2022 tercatat jumlah kendaraan bermotor di DKI ini mencapai 26 juta unit lebih sehingga pembatasan harus dilakukan untuk menekan polusi udara dan juga solusi mengatasi kemacetan.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusulkan adanya peraturan ganjil genap yang diharapkan bisa diterapkan untuk pengguna sepeda motor.