7cloud.asia – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), berunjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika pada Selasa (06/01/2026).
Aksi kali ini sebagai bentuk solidaritas untuk rakyat Venezuela serta mengecam keras dugaan serangan militer Amerika Serikat (AS) ke sejumlah wilayah di Venezuela.
Mereka menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.
Dalam orasinya, mereka menyoroti kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memerintahkan blokade distribusi minyak keluar-masuk Venezuela.
Baca: Sekjen PBB Kecam Penangkapan Presiden Venezuela
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari rangkaian tekanan ekonomi dan militer terhadap Venezuela, termasuk penyitaan kapal tanker minyak serta operasi militer di kawasan Karibia dengan dalih pemberantasan narkotika.
“Serangkaian tindakan ini merupakan bentuk agresi terhadap negara berdaulat yang tidak pernah melakukan provokasi maupun ancaman militer terhadap Amerika Serikat,” kata salah satu peserta aksi dalam orasinya.
GEBRAK melihat agresi militer, embargo ekonomi, dan blokade telah memperburuk kondisi kemanusiaan di Venezuela, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan.
Tekanan ekonomi dinilai berdampak pada keterbatasan akses pangan, layanan kesehatan, serta meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender dan pemiskinan struktural.
Baca: Serangan AS ke Venezuela Langgar Hukum Internasional
Tindakan militer AS tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang penggunaan kekuatan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara lain.
Dalam pernyataan sikapnya mereka menolak intervensi militer terhadap Venezuela dan mendesak pembebasan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro dan istrinya.
Tuntutan lainnya dalam aksi ini mendesak Amerika Serikat agar menghentikan embargo ekonomi Amerika Serikat.
Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan kerja sama dengan Amerika Serikat.
