ruangkota

Tag: sivitas akademika

  • Sivitas Akademika dari Berbagai Perguruan Tinggi Ramai-ramai Kritik Jokowi

    Sivitas Akademika dari Berbagai Perguruan Tinggi Ramai-ramai Kritik Jokowi

    7cloud.asia – CSivitas akademika dari berbagai kampus bergantian bersuara melontarkan kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran dinilai menyimpang dari prinsip dan moral demokrasi.

    Diawali dari Petisi Bulaksumur dari sivitas akademika UGM, kritik terhadap Jokowi kemudian juga dilontarkan sivitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

    Sebut saja, Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Andalas, Universitas Padjajaran, dan berlanjut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

    Dewan guru besar, rektor, mahasiswa, serta alumni UMY menyuarakan pesan kebangsaan dan imbauan moral ‘Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban’, Sabtu (3/2/2024).

    Baca: Sivitas akademika UGM ingatkan Jokowi

    Guru besar UMY Akif Khilmiyah menyebut bahwa pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini.

    “Dari KPK dikebiri, pejabat doyan korupsi, DPR tak berfungsi membela anak negeri, dan sebagian hakim MK tidak punya etika dan harga diri,” ucap Akif saat membacakan pernyataan.

    Puncak dari semua itu lanjut Akif, adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik konstetasi menjelang Pemilu 2024.

    Kritik pada Jokowi juga dilontarkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) meminta agar Jokowi berpegang teguh pada sumpah jabatan sebagai presiden.

    Baca: Pakar hukum tatanegara nilai Jokowi sudah layak dimakzulkan

    Asosiasi yang beranggotakan rektor dan ketua perguruan tinggi katolik ini juga mendesak agar Jokowi mampu menjunjung tinggi etika dalam bekerja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

    Hal itu disampaikan oleh Koordinator Pimpinan Perguruan Tinggi APTIK G. Sri Nurhartanto dalam pernyataan sikap yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/2/2024).

    “Pertama, Presiden dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya,” katanya.

    “Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya,” sambung Sri.

    Baca: Prihatin dengan kondisi politik akibat ulah Jokowi, ini sikap tokoh bangsa

    Selanjutnya, Sri mendesak agar penyelenggaraan pemilu menjunjung tinggi azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

    Asas itu diperlukan untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih bisa menggunakan secara bebas sesuai dengan hati nurani tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun.

    Ketiga, Sri meminta agar aparat sipil negara, TNI, Polri harus bersikap netral dan tak memihak pilihan tertentu.

    “Keempat, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia,” tuturnya.

    Sri kemudian mendesak agar pendekatan damai diutamakan untuk mengatasi masa kampanye sampai pemilu selesai.

    Baca: PDIP tak lagi di belakang langkah Jokowi yang melanggar konstitusi

    “Keenam, perguruan tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum,” imbuh Sri.

    Desakan ini, kata Sri, dibuat atas dasar keresahan dan kondisi tatanan hukum dan demokrasi yang semakin mengkhawatirkan jelang Pemilu 2024 nanti.

    “Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia,” ucap Sri.

    “Untuk itu kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil,” tandasnya.

     

  • Suara Kampus dan Masyarakat Madani Makin Kencang Kritik Pemerintahan Jokowi

    Suara Kampus dan Masyarakat Madani Makin Kencang Kritik Pemerintahan Jokowi

    7cloud.asia – Keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan hukum saat ini terus disuarakan kalangan sivitas akademika dan masyarakat sipil di Indonesia.

    Menyusul gerakan Kampus Menggugat yang dihadiri para guru besar sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta, sejumlah guru besar dari berbagai kampus yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, pada Kamis (14/3/2024) bertemu untuk menyuarakan keprihatinan mereka.

    Guru besar dari Universitas Indonesia, Universitas Nasional Jakarta, Universitas Islan Nasional dan Institute Pertanian Bogor  meminta pemerintah untuk menegakkan konstitusi, serta memulihkan hak warga negara dan peradaban berbangsa.

    Dalam petisi bertajuk Petisi Salemba itu pemerintahan Jokowi juga diingatkan agar tidak mengabaikan kedaulatan rakyat dan mementingkan kelompok tertentu.

    “Mendesak penyelenggara negara untuk menyiapkan suksesi kekuasaan dengan cara bermartabat dan beretika demi kepentingan yang luas bangsa dan negara. Kedua, mendesak dilakukannya reformasi hukum khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat. Apalagi hanya mementingkan kepentingan segelintir orang,” demikian nukilan Petisi Salemba yang dibacakan Ubedilah Badrun, akademisi dari UNJ. 

    Baca: Zainal Arifin Mochtar usulkan pengadilan rakyat

    Di hari yang sama, sejumlah sivitas akamedmika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta melakukan aksi tabur bunga sebagai peringatan atas matinya demokrasi Republik Indonesia.

    Aksi tabur bunga bertempat di depan Gedung Auditorium Prof KH Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII, Sleman, DIY, dihadiri para dosen, guru besar, jajaran dekanat, alumni dan dipimpin langsung oleh Rektor UII, Fathul Wahid.

    Tabur bunga dilakukan di atas sebuah replika keranda berwarna hitam dan bertuliskan ‘demokrasi’.

    Setelahnya, keranda diangkut oleh perwakilan dosen dan mahasiswa. Aksi hari ini didahului pembacaan orasi oleh perwakilan kampus dan pernyataan sikap UII ‘Kematian Demokrasi di Indonesia’.

    Baca: Belasan tokoh temui Megawati dorong perbaikan demokrasi yang dirusak Jokowi

    Sejak awal Februari lalu sejumlah kampus terus menyampaikan seruan keprihatinan terhadap jalannya konstestasi Pemilu 2024.

    Mereka menyoroti sikap Presiden Jokowi Widodo dan penyelenggara pemilu 2024 yang diduga meninggalkan jalan demokrasi dan masuk dalam konflik kepentingan.

    Masyarakat Antropologi Indonesia, Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, serta Universitas Trisakti adalah tiga entitas terbaru yang menyampaikan keprihatinan dengan carut marut kondisi demokrasi, khususnya pelaksanaan Pemilu 2024 itu.

    Kritik yang tak kalah kencang juga disuarakan masyarakat sipil. Tercatat 48 lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah mengajukan somasi kepada Jokowi karena dinilai merusak demokrasi.

    Baca: Aktivis perempuan nilai Jokowi layak diadili karena telah merusak demokrasi

    Selain itu kelompok masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Penegak Konstitusi melayangkan mosi tidak percaya.  

    Mereka semua memberikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Dalam petisi dan pernyataan sikapnya, para sivitas akademika dan masyarakat sipil menyinggung soal etika hingga kenegarawanan Jokowi sebagai kepala negara. 

    Namun, hingga pemungutan suara dilakukan, sikap Jokowi tidak berubah. Istana juga tidak memberikan respon seperti yang diharapkan 

    Koodinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan dalam negara demokratis, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati.

    Menurutnya perbedaan pendapat, perspektif maupun pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi. Namun, hingga hari ini sikap lancung terus dipertontonkan. 

    Esti Utami, dari berbagai sumber