7cloud.asia – Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pentingnya penguatan regulasi bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat implementasi kebijakan satu data.
Untuk mewujudkan kebijakan satu data ini, Undang-Undang Statistik perlu direvisi agar BPS memiliki payung hukum yang lebih kuat sebagai lembaga pengelola data nasional.
Ikhwal satu data ini disampaikannya dalam pertemuan dengan BPS dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara di Medan, Jumat (15/11/2024)..
Jangan sampai, ujarnya, setiap kementerian atau lembaga memiliki versi data masing-masing. Dia menegaskan, Indonesia butuh satu sumber data yang terintegrasi, dan BPS harus menjadi acuan utama.
“Pak Prabowo sudah memberikan contoh bagus dengan menyatakan bahwa tidak ada yang boleh berbicara soal data kecuali BPS. Ini langkah yang harus kita apresiasi,” ujar Cucun dikutip Parlementaria.
Baca: KTP Sakti yang diperkenalkan Ganjar-Mahfud jadi solusi menuju satu data
Cucun menambahkan, DPR harus segera merespons isu ini dengan merevisi undang-undang yang berkaitan dengan statistik.
Menurutnya, penguatan regulasi ini akan memberikan kewenangan lebih besar kepada BPS untuk memastikan semua data yang digunakan pemerintah memiliki keseragaman dan validitas tinggi.
Cucun menilai bahwa BPS memegang peranan penting sebagai pengelola data nasional yang kredibel.
Dengan regulasi yang lebih kuat, BPS dapat memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan lebih baik, sehingga tidak ada tumpang tindih atau perbedaan data yang berpotensi menghambat pelaksanaan program-program pemerintah.
Dengan satu data BPS, ujarnya, pemerintah akan memiliki dasar yang kokoh untuk merumuskan kebijakan.
Baca: Perubahan skema BBM Bersubsidi harus didukung data yang akurat
“Ini akan membuat semua program menjadi lebih presisi dan tepat sasaran, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.
Politisi PKB ini juga berharap revisi Undang-Undang Statistik dapat segera menjadi prioritas DPR RI.
Hal ini tidak hanya untuk memperkuat peran BPS, tetapi juga memastikan bahwa data menjadi fondasi utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk mendorong implementasi satu data yang lebih efektif di tingkat pusat maupun daerah.