ruangkota

Tag: sukabumi

  • Ratusan Rumah Warga Rusak Akibat Pembangunan Jalan Tol Bocimi

    7cloud.asia – Anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu, mempertanyakan proses penanganan dan ganti rugi bagi rumah warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi).

    Ia mengatakan adanya sejumlah rumah warga yang mengalami keretakan akibat kegiatan konstruksi awal, seperti saat pemasangan tiang pancang Jalan Tol Bocimi.

    “Apakah sudah selesai proses ganti rugi untuk rumah warga yang rusak dan retak-retak? Pada tahap awal pembangunan tol ini, banyak rumah yang retak akibat alat berat dan aktivitas pemasangan tiang pancang.

    ”Setahu saya, hingga kini masih belum ada penyelesaian,” ujarnya dalam Rapat Kunjungan Kerja Komisi V DPR di ruas tol Bocimi, Rabu (13/11/2024).

    Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengungkapkan bahwa meski telah ada upaya penanganan, solusi yang diberikan belum sepenuhnya menyelesaikan masalah.

    Adian meminta agar penyelenggara dan pelaksana proyek tidak menggunakan alasan kondisi alam untuk menghindari tanggung jawab ganti rugi.

    Baca: Ada pihak yang dirugikan oleh pembangunan infrastruktur di era Jokowi

    Adian memaparkan, ada sekitar 150 rumah terdampak dengan kondisi retak-retak, lantas oleh penyelenggara disemen ulang. Tapi saat rumah kembali retak atau roboh, kondisi tanah Jawa Barat yang labil dipersalahkan.

    “Menyalahkan alam, yang jelas tidak bisa membawa pengacara. Jadi, alam selalu dijadikan kambing hitam,” sindir Adian dengan nada keras.

    Merasa tidak puas dengan respons penyelenggara tol, Adian menyatakan akan mencari sendiri warga yang terdampak dan memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan kompensasi yang layak.

    “Saya akan mencari warga yang rumahnya hampir roboh dalam seminggu ini. Ada 150 rumah yang mengalami retak dinding saat kalian membangun jalan tol, tapi tidak ada ganti rugi. Itu tindakan yang tidak manusiawi!” tegasnya.

    Berdasarkan laporan media, pada tahun 2019 terjadi demonstrasi warga akibat kerusakan rumah yang disebabkan oleh hilir mudik kendaraan proyek Tol Bocimi.

    Pada 2022, sejumlah bangunan di Kampung Pangadegan, RT 15/07 Desa Sundawenang, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, dilaporkan mengalami kerusakan akibat proyek jalan tol yang sama.

    Baca: Multiplier Effect pembangunan infrastruktur belum dirasakan warga

    Selain memperjuangkan nasib warga yang rumahnya rusak, Adian juga menyoroti proses ganti rugi lahan yang digunakan untuk proyek tol ini.

    “Bagaimana dengan proses ganti rugi lahan hingga ke Sukabumi? Sudah sampai mana?” tanya Adian singkat.

    Pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 3 (Cibadak-Sukabumi) saat ini telah memasuki tahap land clearing atau pembersihan lahan.

    Pembebasan lahan ini berdampak pada puluhan rumah penduduk di Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.

    Data pemerintah Desa Cibolang Kaler mencatat bahwa total luas lahan yang terdampak proyek ini mencapai 5,1 hektar, dengan 63 rumah yang harus dirobohkan untuk pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 3.

    Baca: Tantangan menerapkan infrastruktur ramah lingkungan dalam perencanaan kota

    Ruas Tol Bocimi direncanakan membentang sepanjang 54 kilometer dan terbagi menjadi empat seksi.

    Peletakan batu pertama untuk Seksi 1 dilakukan pada 9 Februari 2015 di Jalan Raya Tajur. Ruas Ciawi–Cigombong sepanjang 15,35 km diresmikan pada 1 Desember 2018.

    Sementara itu, Seksi 2 (Cigombong–Cibadak) mulai beroperasi pada Agustus 2023, namun sempat ditutup akibat longsor pada April 2024. Ruas ini baru kembali dibuka pada September 2024.

    Saat ini, Seksi 3 (Cibadak–Sukabumi Barat) sepanjang 13,70 km masih dalam tahap konstruksi dan diperkirakan akan beroperasi pada kuartal II tahun 2026.

    Sedangkan Seksi 4 (Sukabumi Barat–Sukabumi Timur) sepanjang 13,05 km masih dalam proses pembebasan lahan.

  • Banjir Bandang di Sukabumi Diduga Dipicu Aktivitas Tambang, DPR Minta Izin Tambang Dievaluasi

    Banjir Bandang di Sukabumi Diduga Dipicu Aktivitas Tambang, DPR Minta Izin Tambang Dievaluasi

    7cloud.asia – Hasil investigasi Walhi Jawa Barat mengungkap, banjir bandang yang memporak-porandakan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada 4 Desember 2024 lalu dipicu kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di wilayah tersebut.

    Banjir bandang, tanah longsor hingga pergerakan tanah terjadi di 39 kecamatan dan 176 desa. Selain itu, ribuan warga mengungsi, 10 orang meninggal dunia dan dua lainnya dinyatakan hilang.

    Melansir detik.com, Direktur Eksekutif Walhi Daerah Jawa Barat, Wahyudin mengatakan, pihaknya sudah menurunkan tim untuk melakukan investigasi ke lokasi yang dilanda banjir bandang.

    Dilihat dari hasil pemantauan citra satelit, terdapat beberapa kawasan hutan yang telah hancur. Kehancuran hutan itu diduga kuat karena aktivitas pertambangan emas dan tambang galian kuarsa.

    Salah satu yang disorot yaitu di wilayah Kecamatan Waluran Jampang. Di sana, kata dia, terjadi degradasi hutan yang diduga kuat karena adanya pembukaan lahan untuk proyek Hutan Tanaman Energi (HTE) guna pasokan serbuk kayu ke PLTU Pelabuhanratu.

    “Dari lapangan ditemukan fakta bahwa tidak hanya Kawasan Guha dan Dano saja yang telah terdegradasi. Di tempat lain juga terdapat kerusakan hutan dan lingkungan akibat tambang emas, dan tambang galian kuarsa untuk bahan pendukung pembuatan semen,” kata Wahyudin dalam keterangan resmi dilansir detikJabar, Sabtu (14/12/2024).

    Baca: Banjir bandang di Sukabumi terparah dalam 10 tahun terakhir

    Lebih lanjut, Wahyudin menyebutkan beberapa nama perusahaan yang diduga terlibat dalam perusakan lingkungan hingga menyebabkan bencana alam.

    “Tidak salah jika kawasan hutan berubah fungsi dan dapat meningkatkan run (aliran) oleh kegiatan ini, malah kecenderungan kami, bahwa tanaman kaliandra dan gamal hanya menjadi kedok untuk menutupi tambang-tambang yang illegal dan setelahnya di panen untuk kebutuhan suplay serbuk kayu ke PLTU,” jelasnya.

    Bukan hanya itu, Walhi juga telah menemukan adanya operasi tambang emas di kawasan hutan. Di Ciemas, beroperasi sebuah perusahaan dengan luas konsesi 300 hektare dan juga di Kecamatan Simpenan beroperasi kegiatan tambang.

    “Kawasan perhutanan sosial tidak luput pula dari objek tambang sebagaimana terdapat di petak 93 Bojong Pari dan Cimaningtin dengan luas 96,11 hektare,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi, kawasan tersebut tidak masuk pada lokasi pertambangan dan juga bukan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

    Menurutnya, bencana ekologis yang telah memporakporandakan wilayah Sukabumi jelas karena adanya kontribusi perusahaan. Untuk itu, Walhi Jabar meminta Polri agar melakukan penegakan hukum tindak pidana lingkungan.

    Baca: Cuaca ekstrem picu bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah

    “Kepada pemerintah kami mendesak agar menuntut perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan, mengganti kerugian yang diderita masyarakat dan mengevaluasi areal perhutanan sosial yang dijadikan objek tambang,” ucapnya.

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perizinan tambang di kawasan bukit dan gunung, untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.

    “Perizinan tambang dan penebangan hutan yang berisiko merusak lingkungan harus dievaluasi ulang. Kita tidak bisa membiarkan bencana seperti ini terus terjadi akibat perusakan lingkungan,” kata Saan kepada Parlementaria saat mengunjungi Desa Karangjaya, Kecamatan Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (14/12/2024).

    Saan juga meminta DPR, terutama komisi teknis yang membidangi lingkungan, untuk mengawal tata kelola tambang di Sukabumi. Ia menyoroti tambang galian C di kawasan bukit dan gunung yang dianggap memerlukan penataan ulang.

    “Komisi terkait bersama kementerian harus mengevaluasi perizinan yang berpotensi merusak lingkungan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

     

    Baca: Pemanasan global picu bencana akan lebih sering terjadi

    Saan mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan warga. Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat mencegah bencana serupa di masa depan.

    “Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

    Sebagai langkah jangka panjang, Saan merekomendasikan relokasi bagi warga yang tinggal di area rawan longsor, terutama di bawah tebing-tebing curam.

    “Cuaca ekstrem saat ini membuat mereka lebih baik menghindari tempat tinggal yang berisiko longsor,” kata Saan.

    Ia menegaskan, perhatian serius terhadap tata kelola lingkungan dan penanganan bencana harus menjadi prioritas bersama agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

  • Masa Tanggap Darurat Bencana di Sukabumi Diperpanjang

    Masa Tanggap Darurat Bencana di Sukabumi Diperpanjang

    7cloud.asia – Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana di daerah itu selama tujuh hari ke depan, namun tidak untuk seluruh kecamatan terdampak bencana.

    Dari 39 kecamatan terdampak bencana banjir bandang dan longsor, hanya tiga kecamatan saja yang kondisinya masih perlu penanganan khusus yakni Kecamatan Tegalbuleud, Kalibunder dan Pabuaran.

    “Sehingga tiga kecamatan itu status tanggap darurat bencana diperpanjang hingga Senin (23/12/2024),” kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Sukabumi, Selasa (17/12/2024)

    Menurut Marwan, untuk kecamatan lain berstatus masa transisi darurat ke pemulihan. Untuk masa transisi ditetapkan selama tiga bulan ke depan.

    Lanjut dia, masa tanggap darurat yang berlaku selama tujuh hari itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dasar terutama infrastruktur.

    Baca: Banjir Bandang di Sukabumi Diduga Dipicu Aktivitas Tambang

    Sebab tak sedikit infrastruktur yang terdampak bencana sehingga masih sulit untuk diakses kemudian banyaknya warga yang mengungsi.

    Sedangkan bagi kecamatan yang kini berstatus transisi, warga terdampak dapat kembali ke rumah masing-masing untuk kondisi rumahnya yang tidak rusak atau masih layak.

    Sebagian warga yang mengungsi yang berada di zona transisi sudah mandiri. Mandiri itu kembali ke keluarga atau ke mana dulu seperti numpang tinggal ke rumah kerabatnya.

    “Tetapi untuk warga yang rumahnya berada di pinggir atau bantaran sungai, kita harapkan mereka untuk pindah mandiri,” tambahnya.

    Terkait tenda-tenda pengungsian di kecamatan transisi, Marwan menyatakan tidak harus dibongkar apabila masih dibutuhkan.

    Baca: Banjir Bandang di Sukabumi Terparah dalam 10 Tahun Terakhir

    Kemudian hal lainnya misalnya kehadiran petugas penanggulangan bencana seperti dari unsur TNI atau Polri apakah masih dibutuhkan atau tidak di wilayah transisi, pihaknya mempertimbangkan untuk digeser ke tiga kecamatan yang masih berstatus tanggap darurat bencana.

    Selanjutnya, keberadaan dapur umum di lokasi-lokasi pengungsian yang berada di kecamatan berstatus transisi apakah masih mau dilanjutkan atau tidak. Jika tidak maka bisa pakai dapur mandiri.

    Marwan mengingatkan penyintas bencana di kecamatan transisi tidak perlu khawatir terkait bantuan, sebab Pemkab Sukabumi masih akan terus memperhatikan meskipun sudah kembali ke rumah masing-masing atau menumpang ke rumah kerabatnya.

    Karena bantuan tetap akan disalurkan sesuai data yang ada.

  • Puluhan Rumah di Palabuhanratu, Sukabumi Rusak Diterjang Abrasi

    Puluhan Rumah di Palabuhanratu, Sukabumi Rusak Diterjang Abrasi

    7cloud.asia – Abrasi pantai yang terjadi Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan puluhan rumah rusak.

    Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Medi Abdul Hakim mengatakan kondisi akibat abrasi ini memaksa puluhan warga mengungsi.

    “Kami masih melakukan pendataan, namun diperkirakan ada puluhan rumah yang terdampak akibat abrasi pantai dan gelombang pasang yang terjadi di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi,” katanya dikutip Antaranews.com, Jumat (20/12/2024).

    Medi menambahkan, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari petugas penanggulangan bencana kecamatan (P2BK), karena bencana tersebut tidak hanya terjadi di satu lokasi.

    Baca: Koalisi Masyarakat Pesisir tolak kebijakan ekspor pasir laut

    BPBD Sukabumi saat ini berstatus membantu tugas dalam upaya penanganan dampak bencana abrasi dan gelombang pasang ini.

    Saat ini BPBD tengah berupaya membuka akses jalan di tiga kecamatan yang masih berstatus tanggap darurat bencana yakni Kecamatan Tegalbuleud, Kalibunder dan Pabuaran.

    Sementara, warga Kampung Cipatuguran Ujang Sudira mengatakan untuk rumah yang terdampak abrasi berada di RW 20 dan 21. Abrasi pantai ini sudah terjadi sejak 5 Desember 2024 lalu dan hingga kini lokasi yang terdampak semakin meluas.

    Ada sekitar 10 rumah yang mengalami rusak berat, meskipun tidak ada korban jiwa pemilik rumah harus mengungsi ke rumah keluarganya yang tidak jauh dari lokasi kejadian.

    Baca: KIARA desak pemerintah perhatikan kelestarian ekosistem pesisir

    Langkah ini dilakukan agar warga yang rumahnya terdampak bisa tetap memantau kondisi rumahnya setiap saat.

    Merasa khawatir abrasi pantai semakin meluas, ia memilih mengevakuasi keluarga dan barang-barang miliknya dirinya ke tempat yang lebih aman.

    Untuk mencegah semakin meluasnya abrasi yang dikarenakan rob, pihaknya meminta kepada dinas terkait untuk membuat tanggul dan memperbaiki tanggul yang rusak karena terbawa air laut pasang.

    Dampak air laut pasang dirasakan warga semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir ini.

  • Terinspirasi Game, Anak di Bawah Umur Membakar Belasan Rumah

    Terinspirasi Game, Anak di Bawah Umur Membakar Belasan Rumah

    7cloud.asia – Peristiwa pembakaran 13 rumah yang dilakukan anak di bawah umur di Kelurahan Tipar, Kota Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial.

    Diduga, pelaku yang masih berusia 9 tahun melakukan aksi pembakaran ini karena terinspirasi adegan film maupun game.

    Meski tidak terjadi kebakaran lebih besar, namun aksi pembakaran ini membuat resah warga setempat.

    Menurut warga, aksi teror itu terjadi dalam beberapa hari berturut-turut. Dalam aksinya, pelaku membakar sampah yang berada di luar rumah warga hingga api sempat membesar.

    Anak tersebut melakukan pembakaran saat dini hari menjelang pagi saat sebagian besar warga masih tertidur dan belum beraktivitas.

    Baca: Bagaimana anak berhadapan dengan hukum harus diperlakukan

    Dari hasil pemeriksaan Polsek Citamiang bersama Satreskrim Polres Sukabumi Kota, total rumah yang dibakar sebanyak 13 titik. Belasan rumah warga tersebut dibakar secara acak lantaran sang anak yang terinspirasi sebuah film dan game.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian ini. Ia menilai, peristiwa ini menjadi bukti nyata dampak buruk konten digital yang kurang tersaring bagi anak.

    “Negara tidak boleh membiarkan konten hiburan dan ruang digital menjadi medan bebas yang membahayakan moral dan masa depan generasi muda. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa konten digital tidak berdampak buruk terhadap karakter anak-anak Indonesia,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

    Atas kejadian ini, Puan menilai penting bagi Pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap konten-konten digital dan hiburan.

    “Pengawasan yang ketat terhadap konten hiburan dan konten-konten digital, termasuk game online, harus semakin diperkuat. Pemerintah wajib memastikan ruang digital yang aman bagi anak dengan sejumlah pendekatan,” sebutnya.

    Baca: Pembatasan penggunaan media sosial pada anak

    Puan mendorong Pemerintah meningkatkan sistem parental control pada platform-platform digital, dan menciptakan ekosistem dunia maya yang sehat dan edukatif bagi anak-anak.

    Ia meminta Pemerintah membangun sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah anak-anak terpapar konten kekerasan, maupun konten-konten negatif lainnya.

    Dibutuhkan infrastruktur yang strategis, dan kerja sama yang berkesinambungan dari pihak-pihak terkait, termasuk ketegasan Pemerintah terhadap pihak penyedia konten.

    “Tantangan ini yang harus dijawab Pemerintah agar anak-anak kita terbebas dari pengaruh konten buruk,” papar Puan.

    Menurut Puan, insiden pembakaran ini menjadi peringatan bahwa Negara terlambat membangun sistem perlindungan anak di era digital berpotensi memicu krisis karakter generasi penerus bangsa.

    Baca: Australia larang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial

    “Harus ada regulasi yang kuat, literasi digital yang memadai, dan keterlibatan aktif negara, agar anak-anak tidak terekspos konten-konten kekerasan yang tidak sesuai dengan usia, nilai moral, dan budaya bangsa,” katanya.

    Puan pun menekankan pentingnya tata kelola ruang digital nasional yang berpihak pada perlindungan anak, dengan melibatkan pendekatan multisektor dari pemerintah, DPR, dunia pendidikan, serta pelaku industri digital.

    “Platform digital juga harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan konten yang diperuntukkan bagi orang dewasa tidak bisa diakses oleh anak-anak. Pemerintah juga harus hadir sebagai pelindung utama kepentingan anak bangsa,” jelas Puan.

    “Peristiwa di Sukabumi adalah peringatan bahwa generasi kita sedang menghadapi ancaman yang tidak kasat mata, yaitu krisis karakter akibat konsumsi konten digital yang tidak sehat,” sebutnya.