7cloud.asia – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menerima dana 2,8 juta dolar untuk program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+).
Sulteng merupakan provinsi kelima di Indonesia yang memperoleh insentif Results-Based Payment atau RBP REDD+ karena keberadaan kawasan hutan seluas lebih dari 4,27 juta hektare di wilayah itu.
RBP adalah skema insentif di bawah mekanisme REDD+ yang memberikan pendanaan ke daerah-daerah atas komitmen pengurangan emisi lewat kegiatan konservasi hutan.
Dilansir Antaranews.com, Penjabat Sementara Gubernur Sulteng Novalina mengajak seluruh pihak berkomitmen dan berkonsentrasi penuh dalam menyukseskan REDD+ di wilayahnya.
“Semoga tidak hanya sekadar lip-service (umbar janji), tapi harus betul-betul ada aksi nyata mengendalikan perubahan iklim, terutama penurunan emisi gas rumah kaca dan ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan,” katanya, saat membuka Workshop Penguatan Arsitektur REDD+, di Kota Palu, Rabu (25/9/2024).
Baca: Indonesia menyimpan salah satu hutan hujan tropis terluas
Novalina pun mengapresiasi kegiatan itu, sebagai forum konstruktif melahirkan solusi dan rekomendasi pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan.
Adapun langkah yang dilakukan dengan menyeimbangkan investasi dan konservasi supaya masyarakat hidup sejahtera dan alam tetap lestari.
“Sulteng punya potensi dan sumber daya, tinggal bagaimana kita menjemput insentif dan alternatif-alternatif pembangunan yang ada di luar sana,” katanya menegaskan.
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yulia Suryanti berharap Sulteng dapat berkontribusi signifikan dalam implementasi REDD+ dengan pertimbangan kawasan hutan yang sangat luas.
“Dari identifikasi awal kami, Sulteng sudah punya modalitas dan potensi menyukseskan REDD+. Tidak sembarang daerah terpilih mendapatkan alokasi pendanaan RBP-REDD+,” imbuhnya.
Selanjutnya, ia berharap semoga dapat tersusun arsitektur REDD+ yang kuat dari kegiatan itu, supaya dana yang digelontorkan dapat berdampak nyata ke lingkungan dan masyarakat.
Baca: Aktivitas tambang picu deforestasi di pulau-pulau kecil
Dalam mengelola dana RBP REDD+ ini, Pemprov Sulteng menggandeng KEMITRAAN sebagai salah satu Lembaga Perantara (Lemtara) BPDLH.
Dilansir di kemitraan.or.id, program ini akan dilaksanakan selama dua tahun, dimulai pada September 2024 hingga Agustus 2026 sesuai dengan prioritas Pemprov Sulteng terkait dengan REDD+.
Pengelolaan program pengurangan emisi gas rumah kaca antara dilakukan melalui perbaikan tata kelola hutan lestari, peningkatan resiliensi, dan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan.
Langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah penguatan kondisi pemungkin kelembagaan dan instrumen REDD+ di daerah, pengembangan peta Jalan FOLU Net Sink 2030 level Sub Nasional berbasis IGRK terkini.
Serta peningkatan akses Perhutanan Sosial (PS), legalitas, pemasaran produk dan jasa ekosistem.
Aktivitas dalam program ini diharapkan dapat mencapai target penurunan emisi di Sulawesi Tengah melalui tahapan yang terstruktur, serta pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar melalui skema pengelolaan yang berkelanjutan dan inklusif.