Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, keinginan Surya Paloh memasangkan Anies yang diusung Koalisi Perubahan dengan Yenny Wahid, karena melihat pasangan ini ideal dan saling melengkapi.
Ujang pun tidak melihat dengan mengusung Yenny Wahid maka akan membuat posisi Koalisi Perubahan terancam bubar. Sebab, Yenny Wahid merupakan tokoh independen yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun.
“Kita tahu bahwa Yenny Wahid ini tokoh yang independen secara politik. Posisi ini membuatnya dapat diterima partai politik manapun di dalam koalisi termasuk Koalisi Perubahan,” katanya.
Meskipun, dia mengakui semua partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan terkesan mendorong kader internal mereka untuk maju sebagai Cawapres berpasangan dengan Anies.
“Biasa dalam koalisi semua parpol mengusung kader masing-masing. Namun itu tidak bisa dipaksakan, nanti ada titik temu antara semua parpol itu siapa yang harus diusung akhirnya. Tentu ada parameter sehingga satu tokoh itu diputuskan jadi cawapres,” ungkapnya.
Dalam hal tersebut, kata Ujang, secara kalkulasi politik nama Yenny Wahid akan bisa dipertimbangkan semua parpol yang tergabung di Koalisi Perubahan. Dan, Ujang yakin pada akhirnya parpol akan legowo.
“Yenny Wahid ini kan politisi perempuan, sekaligus memiliki garis keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Menurut saya ini, akan menjadi pertimbangan bagi parpol pendukung Anies,” jelasnya.
Dengan mengusung Yenny Wahid, dia meyakini akan dapat mendongkrak suara Anies dari kaum Nahdliyyin terutama kalangan NU kultural.
Ujang menambahkan, Anies selama ini selalu dikaitkan kalau dia didukung kalangan Islam garis keras, Islam radikal, dan Islam kanan.
Di sisi yang lain, Yenny Wahid juga disebut akan menguatkan pasangannya di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Keduanya merupakan provinsi dengan suara terbanyak selain Jabar dan Banten.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
