7cloud.asia – Presiden Prabowo Subianto bertekad mewujudkan swasembada pangan di Indonesia dalam empat tahun mendatang. Ada sejumlah langkah yang disarankan sebuah LSM dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia agar target itu tercapai.
Salah satu sarannya, Prabowo diminta tidak mengulangi langkah pemerintahan Joko Widodo terutama terkait program food estate.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mencatat cara-cara Presiden Jokowi yang disebut gagal, antara lain, konversi tanah-tanah subur pertanian menjadi lahan non-pangan.
Lainnya, menurut Henry, adanya penguasaan besar korporasi terhadap lahan pertanian.
”Sepanjang Jokowi berkuasa 10 tahun, hampir 1,4 juta hektare tanah terkonversi dari lahan ataupun sawah ke non-sawah… Kalau Prabowo mengulang apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi maka akan gagal,” kata Henry dikutip dari BBC News Indonesia.
Serikat Petani Indonesia dan Himpunan Kerukunan Petani Indonesia memaparkan enam langkah utama yang harus dilakukan Prabowo untuk wujudkan swasembada pangan, yaitu membentuk koperasi petani rakyat, mereformasi kepemilikan lahan.
Baca: Jokowi gagal wujudkan swasembada pangan
Henry juga mrekomendasikan Prabowo untuk membangun sistem pertanian agroekologis, setop impor pangan, cegah penguasaan oleh korporasi secara masif, hentikan program lumbung pangan atau food estate karena ”terbukti gagal”.
Henry menggarisbawahi pentingnya model pertanian kerakyatan yang fokus pada para petani untuk mewujudkan swasembada pangan.
Pertanian kerakyatan, menurut Henry, menjadi pilar penting dalam mencapai swasembada pangan hingga ketahanan pangan lantaran nasib petani berada dalam jerat kemiskinan.
Henry berkata tekad Prabowo untuk swasembada pangan dalam empat tahun disebut akan gagal jika dia tetap mengulang cara-cara sama, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo.
Menurutnya, pada masa pemerintahan Jokowi, terjadi konversi secara besar tanah-tanah pertanian yang subur ke sektor non-pangan.
Baca: Warga Merauke tolak pembangunan food estate di wilayahnya
Dia mencontohkan pembangunan bandara di Majalengka, Yogyakarta hingga pemukiman di Tangerang telah menggerus lahan penghasil pangan dalam jumlah yang besar.
“Sepanjang Jokowi berkuasa selama 10 tahun itu hampir 1,5 juta hektare tanah terkonversi dari lahan pertanian ataupun sawah ke non-sawah. Pemerintahan Prabowo harus mencegah konversi lahan pertanian.” katanya.
”Karena salah satu kesulitan petani produksi sekarang adalah harga sewa tanah yang mahal dan lahan yang semakin menyempit,” ujarnya.
Hal itu katanya nampak dari semakin bertambahnya petani ’guram’, yang kini berjumlah mencapai 16 juta orang.
Hal selanjutnya yang perlu dilakukan Prabowo adalah melaksanakan sistem pertanian agroekologis. Salah satunya adalah dengan mengembangkan pupuk organik dibanding kimia yang harganya semakin mahal.
”Harus perbanyak peternakan-peternakan rakyat, baik kambing, sapi, dan lainnya yang menopang pertanian. Ternak kambing itu bagus dari pupuk, daging hingga susunya. Itu yang harus dikembangkan,“ katanya.
Baca: Proyek food estate dinilai gagal total
Upaya penting lain yang harus dilakukan Prabowo adalah menyetop impor pangan yang divera Jokowi dilakukan secara besar-besaran dari luar negeri dan mengembangkan koperasi-koperasi petani di tingkat bawah.
Kedua hal ini, ujarnya, dapat meningkatkan harga jual pangan di tingkat para petani lokal sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.
Terakhir, Henry menyebut Prabowo harus mencegah korporasi besar menguasai lahan hingga rantai pasok produk pertanian.
Penguasaan lahan secara besar, ujarnya, tercermin dari program food estate yang menguntungkan korporasi dibandingkan petani rakyat.
Jadi, Henry menegaskan, pencapaian swasembada pangan bukan dengan dengan model food estate karena sama saja dengan plantation estate yang sudah ada sejak zaman kolonial.
”Jadi modelnya lebih ke memaksimalkan pertanian rakyat dan koperasi-koperasi petani yang dikembangkan, bukan malah korporasi besar,” katanya. (Sumber: BBCIndonesia)
