ruangkota

Tag: Tabrak Prof

  • Tabrak Prof: Ganjar-Mahfud Siap Menabrak Para Koruptor

    Tabrak Prof: Ganjar-Mahfud Siap Menabrak Para Koruptor

    7cloud.asia – Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD punya acara baru yakni bincang-bincang dengan anak muda yang  diberi tajuk Tabrak Prof!

    ‘Tabrak Prof!’ edisi perdana digelar di Sedulur Tunggal Kopi (STK), Jalan Ngagel Madya No 38-40, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Rabu (10/1/2024) malam.

    Di acara Tabrak Prof! itu Mahfud berkomitmen ‘menabrak’ koruptor dan menggunakan anggaran yang diselamatkan dari tindakan korupsi untuk memajukan UMKM.

    Di hadapan ratusan anak muda yang hadir di acara Tabrak Prof! ini secara gamblang memaparkan kiat yang akan dilakukannya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. 

    Baca: Mahfud didapuk menjadi Jawara Banten

    Awalnya, Mahfud ditanya oleh seorang anak muda Jatim bernama Sandi. Sandi menanyakan apa yang akan menjadi prioritas Mahfud ketika nantinya dilantik menjadi wapres RI 2024-2029.

    “Pertanyaan ini simpel tapi banyak orang yang pengen tahu. Yang saya penasaran adalah apa yang akan Prof ‘tabrak’ saat Prof dilantik menjadi wapres 2024?” tanya Sandi.

    Dengan lantang, Mahfud menyampaikan prioritas bersama pasangannya, Ganjar Pranowo setelah dilantik adalah pemberantasan korupsi dan menyikat mafia-mafia ‘tikus berdasi’.

    Pertama, terang Mahfud adalah memerangi korupsi dan penegakkan hukum, karena korupsi ini mengakar, menggurita di mana-mana.

    Baca: 21 Program unggulan Ganjar-Mahfud

    “Kemudian penegakkan hukum itu ada mafia-mafia yang melibatkan oknum aparat paling tidak. Tapi selama ini tidak disentuh dengan baik,” kata Mahfud.

    Ketika upaya pemberantasan korupsi berjalan baik, Mahfud menyebut uang yang diselamatkan dari koruptor bisa digunakan untuk memajukan UMKM Indonesia.

    Bisa dalam bentuk pelatihan, permodalan hingga pendampingan.

    “Coba korupsi-korupsi sekarang yang besar itu kalau bisa dipangkas, bagi ke rakyat, ke UMKM untuk modal dan sebagainya, itu luar biasa. Itu yang kita tabrak duluan,” kata Mahfud.

    Baca: Beda cara Ganjar dan Prabowo tangani kemiskinan

    Lebih lanjut dijelaskan Mahfud, pemberantasan korupsi merupakan kunci awal mewujudkan kemajuan ekonomi kerakyatan.

    Setelah persoalan korupsi selesai, Mahfud menyebut urusan yang lain akan lebih mudah dituntaskan.

    “Kalau itu diselesaikan saya kira urusan kita yang lain-lain itu lebih mudah kalau masalah korupsi, penegakkan hukum ini bisa diselesaikan. Yang penting penegakkan hukum itu untuk kesejahteraan rakyat,” kata Mahfud.

    Mahfud pun berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan penegakkan hukum yang tegas. Sehingga pertumbuhan ekonomi 7 persen dapat terwujud dan rakyat semakin sejahtera.

    Baca: Program makan siang Prabowo

    “Anda bohong bicara soal pertumbuhan ekonomi untuk rakyat kalau korupsi dan penegakkan hukum tidak ditata. Itu bohong semua,” pungkas Menkopolhukam itu. (*)

  • Lewat Tabrak Prof! Mahfud MD Menjadi Tempat Rakyat Mengadukan Berbagai Persoalan yang Dihadapi

    Lewat Tabrak Prof! Mahfud MD Menjadi Tempat Rakyat Mengadukan Berbagai Persoalan yang Dihadapi

    7cloud.asia – Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD kini menjadi tempat rakyat mengadukan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

    Melalui kegiatan Tabrak Prof! Mahfud telah berubah menjadi sosok yang dirindukan masyarakat sebagai tempat mereka mengadu, mencari solusi, dan mendengarkan keluh kesah mereka.

    Bagi sebagian masyarakat, khususnya anak muda, Mahfud kini merupakan satu-satunya harapan, seorang ahli hukum yang mampu membantu rakyat kecil keluar dari pusaran masalah. 

    Lewat acara Tabrak Prof! Mahfud dengan bijaksana menjawab setiap masalah yang diajukan oleh warga, dengan kehati-hatian yang luar biasa.

    Dia tahu bahwa tidak semua masalah dapat terselesaikan dengan cepat, namun kehadirannya memberikan harapan bagi warga untuk melepaskan beban keluh kesah mereka yang selama ini tak kunjung tersampaikan.

    Baca: Pada waktunya Mahfud akan mundur dari Menkopolhukham

    Acara Tabrak Prof! ini antara lain telah digelar di Surabaya, Semarang dan Lampung dan akan digelar di kota-kota lain di Indonesia. 

    Dalam ‘Tabrak Prof!’ di Bento Kopi Lampung, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (25/1/2024), Mahfud menyerap keluhan soal kasus korupsi, dinasti politik, dana desa, penegakkan hukum, hingga konflik pertanahan dan agraria.

    Pada ‘Tabrak Prof!’ kali ini, masyarakat Lampung banyak melaporkan tentang persoalan pertanahan dan agraria yang kerap menyebabkan konflik. Baik antar masyarakat, maupun yang melibatkan aparat.

    “Laporannya banyak, setiap saya ke daerah itu laporannya. Itu perlu menjadi perhatian kita untuk pemerintahan ke depan. Siapapun yang memerintah,” tegas Mahfud.

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud siap menabrak koruptor

    Salah satu keluhan soal pertanahan disampaikan Yafri Mahesa yang menyebut Provinsi Lampung merupakan kasus tentang konflik tanahnya paling besar di Indonesia.

    Dia menyebutkan sejumlah wilayah yang pernah mengalami konflik terkait tanah di Provinsi Lampung seperti Talangsari, Rajabasa, dan teranyar di Lampung Tengah.

    Selanjutnya ada Fabian Jaya yang mengeluhkan adanya pengelolaan dan pengakuan tanah 

    Dia menyebutkan sejumlah wilayah yang pernah mengalami konflik terkait tanah di Provinsi Lampung seperti Talangsari, Rajabasa, dan teranyar di Lampung Tengah.

    Baca: Mahfud MD didapuk jadi Jawara Banten

    Selanjutnya ada Fabian Jaya yang mengeluhkan adanya pengelolaan dan pengakuan tanah ribuan hektare oleh perusahaan tertentu yang diduga dilakukan tanpa sertifikat resmi.

    Mahfud mengatakan, konflik pertanahan atau sengketa terjadi di berbagai daerah Indonesia. Mahfud pun menawarkan penyelesaiannya jika diamanahkan rakyat menjadi wapres mendampingi Ganjar Pranowo.

    “Ribuan kasus tanah di Indonesia muncul. Akan kita bentuk lembaga pengadilan adhoc khusus untuk menyelesaikan kasus agraria yang jumlahnya ribuan,” kata Mahfud.

    Mahfud pun menegaskan pentinya reformasi agraria untuk menciptakan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Sebab itu Mahfud mendorong kasus-kasus seperti ini agar segera diselesaikan.

    “Karena itu adalah sumber konflik yang berbahaya kalau tidak segera diselesaikan dari sekarang,” tuturnya. 

  • Menang di Pilpres 2024, Pasangan Ganjar-Mahfud Janji Revisi UU KPK

    Menang di Pilpres 2024, Pasangan Ganjar-Mahfud Janji Revisi UU KPK

    7cloud.asia – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud kelak akan merevisi kembali Undang-undang  Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK seperti sedia kala.

    Komitmen untuk merevisi UU KPK ini disampaikan dalam kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof di Pos Bloc yang berada di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat pada Rabu (7/2/2024) malam.

    Mahfud menyebut, revisi UU KPK diperlukan agar KPK lebih independen dan pemerintah tidak bisa ikut campur terhadap KPK.

    “Kalau misalnya nanti Tuhan atas dukungan rakyat dan saudara, Pak Ganjar dan saya diberi kepercayaan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, UU KPK akan kita revisi kembali,” sebut Mahfud.

    Baca: Politik uang membuat indeks korupsi Indonesia stagnan

    Dengan revisi UU KPK, Mahfud mengatakan bahwa tidak akan ada kasus di mana Ketua KPK ikut hadir dalam rapat kabinet.

    “Itu lembaga independen tidak boleh dicampur oleh pemerintah dan tidak boleh ketua KPK itu rapat hadir di dalam rapat kabinet, karena itu orang luar. Biar dia independen,” sebutnya.

    Mahfud melanjutkan, KPK saat ini tidak menunjukkan performa yang baik akibat revisi UU KPK yang dilakukan Jokowi beberapa tahun lalu.

    Padahal, Mahfud menyebut KPK pernah mengalami beberapa masa kejayaan di bawah beberapa pimpinan.

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud akan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset

    KPK itu pernah punya masa kejayaannya, yaitu masa dulu awal-awal ada Taufiequrachman Ruki itu memulai gebrakannya, kemudian Antasari Azhar, kemudian sampai ke Agus Rahardjo.

    “Itu lumayan bagus. Nah sekarang ini KPK sama sekali tidak menunjukkan performan sebagai lembaga yang independen,” pungkasnya.

    Ketika ditanya sikap pasangan Ganjar-Mahfud terkait hukuman mati untuk koruptor, Mahfud menjawab bahwa secara pribadi dia sangat setuju dengan hukuman mati bagi koruptor.

    Dia menyebut bahwa hukum saat ini sejatinya telah mengatur akan hal tersebut.

    “Saya selalu mengatakan saya setuju koruptor itu dijatuhi hukuman mati. Sekarang pun bunyi undang-undangnya itu, korupsi yang dilakukan dalam keadaan krisis, bisa dijatuhi hukuman mati. Ini undang-undang yang berlaku sekarang ya,” tegas Mahfud.

    Baca: Ganjar Mahfud akan lanjutkan Bansos agar lebih tepat sasaran

    Namun, Mahfud menyebut bahwa undang-undang saat ini masih mengalami kerancuan atas syarat hukuman mati tersebut.

    “Jadi, bisa cuma karena syaratnya harus dilakukan dalam keadaan krisis, krisisnya itu tidak dijelaskan. Ukuran krisis apa, kalau krisis ekonomi apa iya, ukurannya apa. Sehingga Jaksa tidak ada yang berani menuntut,” sebutnya.

    Sebab itu, Mahfud berjanji akan kembali menata kerancuan ini agar dirinya bersama Ganjar bisa memberantas korupsi hingga ke akar permasalahannya.

    “Oleh sebab itu ada dua masalah sekarang satu kalau kita memberlakukan hukuman mati korupsi misalnya yang dalam jumlah tertentu disediakan hukuman mati meskipun tidak dalam keadaan krisis, itu coret aja krisisnya itu, itu bisa,” kata Mahfud.

    “Tapi mari semuanya kita tata ke depan. Pokoknya kita harus berantas seperti ini sampai ke akar-akarnya, karena korupsi inilah yang memang menyebabkan,” tambahnya. (*)