ruangkota

Tag: tb hasanuddin

  • Rencana Perekrutan 24.000 Tamtama untuk Jaga Ketahanan Pangan Dinilai Salahi Tupoksi TNI

    Rencana Perekrutan 24.000 Tamtama untuk Jaga Ketahanan Pangan Dinilai Salahi Tupoksi TNI

    7cloud.asia – Rencana TNI Angkatan Darat (AD) yang akan merekrut 24.000 tamtama guna membentuk batalyon teritorial pembangunan menuai kritik.

    Dalam keterangan TNI AD, disebutkan bahwa pasukan yang akan direkrut itu bukan untuk kepentingan tempur, melainkan akan difokuskan pada kegiatan seperti ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan.

    Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menegaskan pentingnya pemahaman terhadap peran TNI dalam sistem pertahanan rakyat semesta serta ketahanan pangan nasional.

    Politisi PDI Perjuangan yang juga purnawirawan TNI AD ini mengingatkan soal tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) TNI sesuai Undang-undang

    “Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan persnya, Rabu (11/6/2025).

    Baca: MK diminta batalkan UU TNI

    Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispen TNI AD), Brigjen Wahyu Yudhayana, menyampaikan bahwa rencana perekrutan 24.000 calon tamtama dilatarbelakangi penyusunan struktur organisasi terbaru, yaitu pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan.

    Batalyon ini akan terdiri dari empat kompi yakni kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni. Direncanakan, batalyon tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota.

    Terkait hal ini, TB Hasanuddin mengingatkan Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta di mana seluruh potensi negara dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.

    Doktrin utama yang diterapkan adalah perang berlarut, dimulai dengan perang konvensional dan jika diperlukan berlanjut dengan perang gerilya hingga kemenangan tercapai.

    Baca: Koalisi Kebebasan Berserikat desak UU TNI segera dicabut

    Dalam konteks perang berlarut, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa sangat penting untuk menyiapkan wilayah-wilayah logistik, termasuk penyediaan bahan makanan di desa-desa, kampung, dan kota, agar perlawanan dapat berlangsung selama mungkin.

    “Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik,” sebut Mayjen TNI (Purn) itu.

    Namun dalam keadaan damai, TB Hasanuddin menekankan bahwa tugas membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian yang profesional, yaitu Kementerian Pertanian.

    “Sementara dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian,” papar TB Hasanuddin.

  • Baku Tembak Meletus di Kemburu, Papua Tengah: Warga Sipil Turut Jadi Korban Meninggal

    Baku Tembak Meletus di Kemburu, Papua Tengah: Warga Sipil Turut Jadi Korban Meninggal

    7cloud.asia – Insiden baku tembak dilaporkan meletus di Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang diduga menewaskan 12 warga sipil.

    Seperti diketahui, sejumlah warga dilaporkan tewas hingga mengalami luka-luka saat operasi militer di beberapa kampung Distrik Kembu, Puncak, Selasa (14/4/2026). Insiden itu terjadi saat TNI terlibat kontak tembak dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

    Terkait korban jiwa, laporan sementara mengonfirmasi adanya warga yang meninggal dunia. Namun, jumlah pasti masih dalam proses verifikasi karena tim gabungan belum menjangkau tiga kampung terdampak di wilayah perbatasan, yakni Kampung Kembru, Nilome, dan wilayah Pintu Angin.

    Selain itu, dilaporkan pula adanya empat pasien yang menjalani perawatan intensif, terdiri dari satu orang dewasa (25 tahun) dan tiga anak-anak (usia 6-7 tahun). Terdapat juga satu korban luka berat yang dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan penanganan spesialis.

    Peristiwa tersebut pun mengakibatkan gelombang pengungsian warga dari Distrik Kembru dan Pogoma ke rumah kerabat di Distrik Sinak. Pemkab Puncak saat ini menetapkan status tanggap darurat 14 hari imbas teror OPM.

    Baca: Papua Bukan Tanah Kosong

    Menyoroti kejadian ini, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menekankan pentingnya langkah cepat dan transparan dari Pemerintah untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik peristiwa tersebut.

    “Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan resminya dikutip Parlementaria, Senin (20/4/2026).

    Menurut Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut, hingga saat ini terdapat beragam laporan yang beredar di publik sehingga berpotensi menimbulkan keresahan.

    Oleh karena itu, ia mendorong pembentukan tim investigasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta unsur gabungan termasuk aparat penegak hukum.

    TB Hasanuddin menegaskan Pemerintah perlu segera mengambil langkah investigasi yang objektif disertai penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Di sisi lain, ia menyebut Negara juga wajib hadir memberikan pendampingan kepada keluarga korban.

    Baca: Papua dalam Bayang-bayang Ekonomi yang Menguras Alam dan Lingkungan

    “Penegakan hukum harus berjalan, tetapi perhatian kepada korban dan keluarganya juga tidak boleh diabaikan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan,” tegas TB Hasanuddin.

    Dalam konteks pengawasan, TB Hasanuddin menyatakan bahwa DPR, khususnya Komisi I, memiliki peran penting untuk memastikan akuntabilitas operasi di lapangan, termasuk terhadap Satgas Habema.

    Satgas Habema sendiri merupakan Komando Operasi Gabungan TNI yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik, keamanan, dan pelayanan kemanusiaan di Papua.

    Satuan ini berfokus pada pendekatan humanis sekaligus penindakan terukur terhadap kelompok OPM, serta menyinergikan pola operasi TNI-Polri.

    “Parlemen akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta keterangan dari Panglima TNI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenko Polhukam dan Komnas HAM, guna memastikan proses berjalan transparan dan adil,” jelasnya.

    TB Hasanuddin berharap penanganan kasus ini dapat dilakukan secara profesional, terbuka, dan berkeadilan. “Sehingga tidak memperkeruh situasi keamanan di Papua serta tetap menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tutup TB Hasanuddin.