Tag: terumbu karang

7cloud.asia – Terumbu karang tak hanya habitat penting yang mendukung berbagai keanekaragaman hayati dan mata pencaharian yang luar biasa, mulai dari perikanan hingga pariwisata.

Namun, lebih dari itu terumbu karang di Pasifik merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya, kepercayaan spiritual, dan tradisi sebagian masyarakat dunia.

Berbicara di acara “Coral Reefs and People: Honoring culture and advancing action for the Pacific Islands,“ yang dihelat di Nice, Prancis beberapa waktu lalu, Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen mengatakan terumbu karang menghadapi ancaman nyata.

“Lebih dari 80 persen terumbu karang dunia telah mengalami pemutihan karang selama hampir dua tahun. Tingkat dampak dan kerusakan ekonomi dari gelombang panas laut terbaru ini belum sepenuhnya dipahami,“ ujarnya

UNEP, lanjutnya, memahami perlunya solusi yang mendesak. Dalam hal ini, UNEP senang bahwa Jaringan Pemantauan Terumbu Karang Global merilis laporan tentang status terumbu karang Pasifik pada Konferensi Kelautan ini.

Baca: Upaya konservasi jutaan hektare kawasan terumbu karang di Kalimantan

Hal ini akan memungkinkan perencanaan berbasis bukti untuk konservasi dan pemulihan terumbu karang – seperti halnya laporan yang saat ini dibuat UNEP tentang pentingnya pengelolaan terumbu karang oleh Masyarakat Adat secara global.

Pengetahuan dan sistem pengelolaan tradisional berlimpah, seperti sistem hak penangkapan ikan adat qoliqoli dan wilayah larangan penangkapan ikan tabu di Fiji.

“Sistem ini penting untuk melestarikan hak-hak Masyarakat Adat dan ekosistem terumbu karang untuk generasi mendatang. Kita harus mendukung mereka,“ tegasnya

Inger menekankan pentingnya melindungi lautan demi stabilitas lingkungan dan kesejahteraan manusia.

Mendukung sistem dan kearifan lokal, menurut Inger, merupakan bagian dari pendekatan yang diambil oleh Global Fund for Coral Reefs, sebuah kemitraan swasta-publik yang mendorong investasi yang positif bagi terumbu karang.

Baca: AS hapus utang puluhan juta dolar untuk perbaiki terumbu karang

Global Fund for Coral Reefs memperkuat ketahanan ekosistem terumbu karang pesisir, masyarakat lokal, dan ekonomi dengan memobilisasi sumber daya, publik dan swasta, untuk kegiatan seperti kawasan lindung laut, perikanan berkelanjutan, pemulihan terumbu karang, dan pengelolaan air limbah.

Sebagian besar pekerjaan difokuskan pada habitat yang menunjukkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, yang disebut refugia.

Hal ini khususnya relevan dengan kepulauan Pasifik, tempat terumbu karang bernasib lebih baik daripada kondisi global, bahkan setelah terjadinya pemutihan karang secara massal.

Jadi, pekerjaan Global Fund for Coral Reefs sangat penting untuk mendukung ketahanan terumbu karang di Pasifik dan bahkan di seluruh dunia.

Di akhir sambutannya, Inger menyerukan peningkatan dukungan dan kapitalisasi Dana Global, sehingga masyarakat lokal, Masyarakat Adat, dan negara-negara dapat menerima dukungan penuh yang mereka perlukan untuk memulihkan, melindungi, dan melestarikan kekayaan alam ini.

Baca: Kerusakan terumbu karang jadi masalah serius untuk lingkungan

7cloud.asia – Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai insiden kapal wisata Apik yang dilaporkan merusak terumbu karang di perairan Pulau Sebayur Kecil, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur tidak boleh disepelekan.

Seperti diberitakan, sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan jangkar kapal dijatuhkan dan diseret begitu saja di dasar laut pada kedalaman sekitar lima hingga tujuh meter.

Sauh yang ditambatkan secara sembarangan ini menghantam struktur karang yang menjadi habitat penting bagi ekosistem bawah laut.

Hakeng menjelaskan Pulau Sebayur Kecil selama ini dikenal sebagai salah satu lokasi penyelaman favorit wisatawan domestik maupun mancanegara, karena keragaman biota laut dan keindahan terumbu karangnya.

“Maka kerusakan akibat tarikan jangkar Kapal Apik, adalah kejahatan serius yang dapat menghapus puluhan tahun pertumbuhan alami karang dan memicu degradasi ekosistem laut dalam jangka panjang. Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas hal ini,” ujar Hakeng, dalam keterangan tertulisnya pada media, Minggu (2/11/2025).

Hakeng menegaskan, kerusakan terumbu karang dalam kawasan konservasi seperti Taman Nasional Komodo adalah pelanggaran ekologis serius.

Baca: Ekowisata melindungi atau justru mengancam kelestarian satwa

”Ini bukan hanya soal satu kapal, tetapi potret kegagalan tata kelola pariwisata bahari yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Kerusakan terumbu karang, lanjutnya, membawa konsekuensi ekologis dan ekonomi sekaligus. Karang merupakan rumah bagi biota-biota laut, pelindung garis pantai dari abrasi, serta daya tarik utama wisata bahari Indonesia. Namun, ia hanya tumbuh beberapa milimeter hingga sentimeter per tahun.

“Sekali rusak, kita kehilangan puluhan tahun pertumbuhan. Ini bukan hanya kehilangan estetika laut, tapi juga kehilangan sumber kehidupan ikan, tempat bertelur, hingga sumber penghidupan masyarakat lokal,” tegasnya.

Hakeng menilai, perlindungan kawasan wisata laut belum dijalankan dengan serius. Meski berada dalam kawasan konservasi, kapal wisata di Sebayur Kecil masih bebas membuang jangkar tanpa sistem jalur tambat atau mooring buoy yang semestinya menjadi standar di lokasi-lokasi penyelaman.

Jika sebuah area konservasi tidak ditentukan titik koordinat untuk tambat resmi, jika pengawasan tidak berbasis teknologi, maka insiden seperti ini hanya tinggal menunggu waktu berulang lagi.

Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi. Taman Nasional Komodo berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun aktivitas kapal diatur oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah Kementerian Perhubungan.

Baca: 80 Persen terumbu karang dunia dalam kondisi terancam

Di sisi lain, kawasan ini telah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara itu, perlindungan ekosistem laut berada dalam kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Insiden ini tidak bisa hanya berhenti pada penahanan kapal atau nakhodanya. Empat kementerian harus bergerak bersama serta seirama.

“Tidak bisa terdapat empat Nakhoda dalam satu kapal, bingung nanti kapalnya mau dibawa kemana. Harus ditentukan siapa yang menjadi penentu kebijakan dan penanggung jawab atas penegakan aturan disana. Kalau tidak, kita hanya akan terus mengulang kesalahan yang sama,” katanya.

Ditambahkannya, secara hukum, insiden ini berpotensi masuk ranah pidana serta perdata lingkungan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab.

Selain itu juga UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur sanksi bagi tindakan yang merusak ekosistem dalam kawasan taman nasional.

“Negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak. Penegakan hukum bukan untuk menghukum pelaku semata, tetapi untuk menyelamatkan integritas lingkungan dan memastikan kekayaan alam kita ini tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan,” pungkas Hakeng.

Baca: Ancaman Ekowisata terhadap ekosistem padang lamun

 

7cloud.asia – Indonesia merupakan rumah bagi sistem terumbu karang terbesar dan paling beragam di dunia, yang membentang lebih dari 32 ribu kilometer persegi di seluruh kepulauan Nusantara. Serupa dengan belahan dunia lainnya, terumbu karang kita juga terdampak pemanasan laut.

Namun, studi baru kami menemukan bahwa meskipun suhu laut terus meningkat, tutupan terumbu karang di sebagian besar wilayah tetap stabil dalam jangka panjang.

Penelitian kami mengumpulkan data pemantauan terumbu karang dari seluruh Indonesia dalam periode 2004 hingga 2023. Pemantauan ini mencakup 394 lokasi terumbu permanen di 32 wilayah.

Sebagian besar data datang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Wildlife Conservation Society Indonesia Program, WWF Indonesia, dan Operation Wallacea.

Hasil riset menunjukkan, dari 32 lokasi penelitian, 26 lokasi di antaranya menunjukkan tutupan karang kurang lebih stabil. Dua lokasi malah membaik, dan hanya empat lokasi memburuk.

Kestabilan ini terpantau bertahan meski suhu permukaan laut meningkat signifikan di seluruh lokasi penelitian antara 1985 hingga 2023, dengan pemanasan lebih tinggi terjadi di Indonesia bagian timur. 

Walaupun ini jelas kabar baik, tapi bukan berarti terumbu karang kita bakal terus aman ke depannya. Ketika tekanan panas menjadi terlalu sering atau terlalu parah, kehilangan karang bisa meningkat dengan sangat cepat.

Bahkan terumbu paling tangguh pun punya titik kritis

Sebagian besar stabilitas yang kami amati didasarkan pada bagaimana terumbu karang menghadapi gelombang panas besar, terutama pada 2010 dan 2016.

Meskipun peristiwa tersebut sempat memicu pemutihan (bleaching) dan kehilangan karang di beberapa wilayah, banyak yang pulih setelahnya.

Tetapi, gelombang panas yang terjadi beberapa tahun terakhir dan prediksi kedepannya terjadi lebih berat. Karena itu, temuan kami ini pun tidak bisa ditafsirkan sebagai bukti bahwa terumbu karang Indonesia aman dari perubahan iklim.

Gelombang panas laut kini semakin intens di seluruh dunia. Pada April 2024, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mengonfirmasi peristiwa pemutihan karang global keempat. Mereka melaporkan bahwa tingkat tekanan panas yang dapat memicu bleaching telah memengaruhi sekitar 84,4% terumbu karang dunia antara Januari 2023 hingga September 2025.

Indonesia juga terdampak tren global ini. Di Selat Dampier, Raja Ampat, sebuah studi terbaru mendokumentasikan pemutihan karang massal terkait dengan gelombang panas laut pada 2024.

Ketika kami membandingkan perubahan tutupan karang dengan akumulasi tekanan termal, kami menemukan bahwa tutupan karang tetap stabil pada tingkat panas rendah hingga sedang. Namun, terdapat penurunan tajam setelah tekanan tersebut melewati ambang kritis sekitar 12 DHW.

DHW (degree-heating weeks) adalah metrik yang menggabungkan seberapa panas suhu air dari biasanya dan berapa lama panas itu bertahan.

Bayangkan ini sebagai “dosis panas” kumulatif bagi terumbu karang. Misalnya, 12 DHW bisa berarti suhu panas bisa bertahan 12 minggu dengan suhu air 1°C di atas maksimum musim panas normal, ataupun enam minggu pada 2°C di atas normal.

Dalam penelitian kami, kehilangan karang menjadi jauh lebih mungkin terjadi setelah suhu melampaui 12 DHW. Dengan kata lain, banyak terumbu karang Indonesia tampaknya mampu menyerap tekanan panas tingkat sedang—tetapi itu hanya sampai batas tertentu.

Dan perlu dicatat bahwa istilah “stabil” di sini mengacu pada total area yang masih tertutup karang hidup, yang merupakan satu-satunya metrik yang konsisten dipakai dalam berbagai program pemantauan di Indonesia. Namun, adanya tutupan juga tak menjamin terumbu karangnya benar-benar sehat.

Sebuah terumbu, misalnya, masih bisa mempertahankan tingkat tutupan yang stabil meskipun karang-karang besar dan tua sudah mati. Jenis karang paling tahan panas yang tersisa mungkin hanya beberapa spesies.

Bentuk dan struktur terumbu pun bisa jadi sudah tak lagi kompleks sehingga ikan dan hewan laut lain tak bisa berlindung di sana.

Jadi, dari luar bisa saja kita melihat seperti “masih ada karangnya”, tetapi sebenarnya kualitas ekosistemnya sudah menurun. 

Perlindungan tak bisa hentikan pemutihan, tapi bisa bantu pemulihan

Terumbu karang Indonesia tidak merespons tekanan panas dengan cara yang sama. Beberapa komunitas karang bisa pulih dengan cepat setelah mengalami pemutihan, sementara yang lain kesulitan.

Ini terutama di wilayah yang mengalami polusi, sedimentasi, penangkapan ikan destruktif, dan pembangunan di kawasan pesisir yang mengurangi kemampuan mereka untuk pulih kembali.

Penelitian kami menyoroti bahwa bahkan terumbu di dalam kawasan konservasi laut (MPA) pun tidak bisa menghindari pemutihan ketika suhu laut melonjak. Status perlindungan tidak bisa menghentikan laut dari pemanasan, tetapi bisa secara signifikan meningkatkan peluang pemulihan dengan mengurangi tekanan lokal.

Di Aceh, terumbu di sekitar Pulau Weh mengalami kerusakan parah akibat peristiwa bleaching pada 2010. Menariknya, beberapa di antaranya berhasil pulih ke tingkat tutupan karang sebelum terjadi pemutihan enam tahun sebelumnya. Pemulihan ini kemungkinan besar didukung oleh upaya perlindungan jangka panjang.

Di Lombok,
khususnya di sekitar Teluk Sekotong, tekanan panas yang berulang dan intens telah memicu kehilangan karang yang besar, termasuk penurunan besar setelah peristiwa bleaching parah tahun 2016. Keadaan semakin parah karena terumbu-terumbu ini juga dihantam berbagai tekanan manusia yang menghambat kemampuan mereka untuk pulih.

Contoh-contoh ini memperkuat alasan mengapa perubahan iklim dan pengelolaan terumbu lokal tidak bisa diatasi secara terpisah.

Meski mengurangi tekanan lokal tak akan mencegah pemutihan saat gelombang panas ekstrem terjadi, langkah tersebut bisa memberi peluang yang sangat dibutuhkan terumbu untuk bertahan dan pulih setelahnya. 

Mengapa pemantauan jangka panjang penting?

Penelitian kami adalah analisis skala nasional pertama yang menghubungkan perubahan jangka panjang tutupan karang di Indonesia, dengan tekanan termal di sejumlah besar terumbu yang dipantau.

Tanpa pemantauan jangka panjang, kita tidak bisa mengetahui terumbu mana yang mampu menghadapi tekanan panas, pulih setelah pemutihan, atau perlahan memburuk.

Jika Indonesia ingin melindungi terumbu karangnya secara efektif, negara ini membutuhkan strategi nasional yang lebih kuat dan terkoordinasi untuk memantau kondisi karang dan dampak pemutihan.

Kerangka ini harus melampaui sekadar tutupan karang, dengan memantau tingkat keparahan bleaching, angka kematian, kemampuan pemulihan, rekrutmen karang muda, komposisi komunitas, serta perubahan struktur dari waktu ke waktu.

Seiring terus menghangatnya laut, masa depan terumbu karang Indonesia tidak hanya bergantung pada toleransi alaminya, tetapi juga pada kemampuan kita menjaga kondisi yang memungkinkan mereka untuk pulih.

---

Tries Blandine Razak, Adjunct Research Associate, Faculty of Fisheries and Marine Sciences, IPB University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.