7cloud.asia – Larangan impor sampah plastik mulai diberlakukan di Thailand per Januari 2025, atau dua tahun setelah kebijakan tersebut diumumkan.
Larangan impor plastik ini merupakan upaya pemerintah Thailand untuk mengendalikan polusi dan melindungi kesehatan masyarakat.
Para pembuat undang-undang Thailnad telah membahas larangan impor sampah plastik tersebut sejak tahun 2020.
Saat itu mereka berupaya menghentikan banjir plastik dari negara-negara Barat yang telah menyebabkan polusi udara dan air pada tingkat berbahaya di negara tersebut.
Thailand dan negara-negara berkembang lainnya, terutama di Asia Tenggara termasuk Indonesia, telah menjadi tempat pembuangan sampah negara-negara asing selama beberapa dekade.
Baca: Menteri Lingkungan Hidup kaji larang impor sampah plastik
Hingga tahun 2017, China merupakan importir sampah plastik terbesar di dunia, yang mengimpor rata-rata 8 juta ton plastik per tahun dari lebih dari 90 negara di seluruh dunia.
Untuk mengatasi krisis polusi plastik yang mendesak, pemerintah China pada tahun 2018 memberlakukan larangan impor limbah padat, termasuk beberapa jenis sampah plastik dan limbah daur ulang lainnya.
Sejak saat itu, eksportir besar seperti AS, yang mengirimkan sekitar 4.000 kontainer sampah ke China setiap hari sebelum larangan berlaku, mengalihkan sebagian besar sampah mereka ke negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
Negara yang terakhir menerima lebih dari 552 juta metrik ton sampah plastik, pasangan, dan skrap pada sat China memberlakukan larangan tersebut – sepuluh kali lebih tinggi dari jumlah rata-rata sampah plastik yang diimpor sebelum tahun 2015.
Pada tahun 2023, negara tersebut menerima lebih dari 200 juta metrik ton, sebagian besar berasal dari Jepang.
Baca: Sejumlah perusahaan mulai kembangkan kemasan plastik berkelanjutan
Sama seperti larangan impor sampah plastik di China dan Thailand yang akan berdampak di mana-mana, memaksa negara pengekspor untuk mencari cara baru dalam menangani sampah mereka sendiri.
Negara-negara tersebut juga didorong untuk menerapkan kebijakan baru yang bertujuan mengurangi sirkulasi plastik secara keseluruhan.
Tantangan
Penerapan larangan ini menandai berakhirnya perjuangan panjang masyarakat sipil untuk melindungi Thailand agar tidak menjadi tempat pembuangan sampah plastik.
Namun menurut Penchom Sae-Tang, direktur Ecological Alert and Recovery-Thailand (Earth), pemantauan dan penegakan hukum yang efisien sangat penting untuk mencegah pengiriman sampah memasuki negara tersebut secara ilegal.
“[P]erjalanan kami tidak berakhir di sini,” kata Penchom, seraya mengucapkan terima kasih kepada banyak kelompok masyarakat sipil yang tanpa lelah berkampanye untuk pelarangan tersebut.
Baca: Perjalanan panjang menuju lahirnya perjanjian plastik global
“Kita harus tetap menjadi benteng kewaspadaan yang kokoh, bermitra dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa undang-undang bukan hanya sekadar kata-kata di atas kertas, tetapi menjadi perisai bagi masyarakat luas.”
Meskipun ada larangan, Thailand tetap berada di antara sepuluh besar penghasil sampah plastik di dunia.
Thailand menghasilkan sekitar 2 juta ton sampah plastik setiap tahun. Hanya 25 persen dari sampah plastik ini yang didaur ulang.
Selain itu ada setidaknya 50.000 ton sampah plastik yang tidak dikumpulkan dan dibuang sembarangan berakhir di lautan setiap tahunnya, menjadikan Thailand sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar nomor enam di dunia.
Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, Penulis: Martina Igini, Editor in Chief di Earth.org
