7cloud.asia – Akademisi dan pemerhati sosial kemasyarakatan, Serian Wijatno menyarankan pemerintah mendengar masukan dari mantan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Tragedi Mei 1998.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (16/6/2025) Serlan juga menyarankan pemerintah mendengarkan suara penyintas Tragedi Mei 1998 tersebut saat menyusun penulisan ulang sejarah nasional.
Hal ini dikemukankan merespons pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon bahwa kasus pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 hanyalah rumor.
Dengan mendengarkan suara TGPF dan korban, persoalan-persoalan yang ada dalam Tragedi Mei 1998 bisa terjawab dengan jelas.
“Sayangnya, dalam rencana penulisan ulang sejarah inilah poin transparansi seperti terlupakan, khususnya ketika membahas tentang peristiwa menjelang era reformasi yang meninggalkan catatan buruk sejarah perjalanan negeri ini,” kata Serlan
Baca: Penulisan ulang sejarah Indonesia yang dipimpin Fadli Zon menuai kritik
Dia menjelaskan bahwa Tragedi Mei 1998 merupakan salah satu titik gelap dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kerusuhan yang melanda berbagai kota besar bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan ekonomi, tetapi juga trauma sosial yang mendalam.
Di tengah kekacauan itu, kata dia, terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan. Peristiwa sedih itu tercatat dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk bersama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie.
Selain mengandalkan sejarawan, menurut dia, tim penyusun dan pemerintah bisa melibatkan atau meminta masukan juga dari tokoh-tokoh yang duduk dalam TGPF Tragedi Mei 1998, seperti K.H. Said Aqil Siradj, Bambang Wijayanto, Dai Bachtiar, dan tokoh lainnya.
Bahkan tak sedikit penyintasnya yang masih hidup untuk diambil kesaksiannya sehingga akan memperkaya perspektif.
Baca: Fadli Zon dituntut menarik pernyataannya dan meminta maaf secara resmi
Menurut dia, upaya itu perlu dilakukan semata-mata demi penulisan sejarah yang benar-benar transparan, karena bagian sejarah Indonesia harus dipahami generasi muda
“Justru kalau ini tidak dibuka secara transparan malah akan menimbulkan kecurigaan, sementara peristiwanya sendiri sudah mendunia,” katanya.
Secara pribadi, dia tidak menginginkan bahwa sejarah dijadikan medan tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek. Fakta dan kebenaran, menurut dia, tidak boleh disangkal hanya karena membuat tidak nyaman pihak tertentu.
“Itu adalah bentuk tanggung jawab moral untuk membuka ruang penyembuhan bagi mereka yang telah lama diam karena takut dan terluka,” katanya.
Baca: Penulisan ulang sejarah Indonesia yang dipimpin Fadli Zon rawan dibelokkan