ruangkota

Tag: transisi

  • Jokowi Klaim Indonesia Serius Mendorong Transisi Hijau, Ketua Komisi VII DPR: Transisi Berjalan Sangat Lambat

    Jokowi Klaim Indonesia Serius Mendorong Transisi Hijau, Ketua Komisi VII DPR: Transisi Berjalan Sangat Lambat

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di sela Sidang Tahunan MPR pada Jumat (16/8/2024) mengungkapkan Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum transisi ke energi hijau.

    Pasalnya, Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.

    Jokowi mengatakan, Indonesia terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi ke energi hijau secara hati-hati dan bertahap.

    ”Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Joko Widodo dalam pidatonya

    Namun pernyataan Jokowi ini disanggah Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto yang menilai transisi energi yang dijalankan pemerintah masih sangat lamban.

    Baca: Soal transisi energi, Indonesia masuk urutan terbawah

    Padahal pemerintah sudah menargetkan net zero emission maksimal pada tahun 2060, melalui transisi dari fosil ke energi hijau yang ramah lingkungan.

    “Transisi energi memang dijalankan pemerintah, tapi masih sangat lambat,” ujar Sugeng usai mendengar Pidato Kenegaraan Presiden dalam sidang tahunan MPR RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

    Politisi Partai NasDem ini melihat ada banyak faktor yang membuat transisi energi masih sangat lamban, namun yang paling utama adalah adanya tarik menarik kepentingan. 

    Dengan kata lain, ia menilai, masih ada niat baik untuk mewujudkan itu semua. Namun sayangnya hal itu tidak diimplementasikan dengan action plan yang jelas, dan tidak langsung dilaksanakan dengan baik.

    Baca: Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung transisi energi

    “Ada sejumlah tantangan untuk menuntaskan transisi energi hingga sampai pada tahap zero emission. Diantaranya terkait konstitusi atau undang-undang. Sejauh ini UU energi baru dan terbarukan sampai hari ini juga belum selesai kita susun, belum juga dituntaskan.

    Padahal prinsip dasarnya telah kita sepakati bahwa memang kita sudah tidak bisa tidak untuk masuk ke energi baru terbarukan, karena energi fosil sudah tidak bisa lagi kita andalkan,” paparnya.

    Oleh karena itu pihaknya berharap dengan sisa waktu yang ada, pemerintahan Joko Widodo dapat memaksimalkan target net zero emission.

    Tidak hanya itu, bahkan dalam pemerintahan ke depan juga bisa melanjutkan transisi energi yang sudah ada hingga benar-benar menghasilkan energi hijau yang ramah lingkungan dengan net zero emission.

    Baca: SBY dan Megawati tak hadir di upacara peringatan HUT RI di IKN

     

  • UNFCCC: Dunia Butuh Solusi Iklim, Transisi ke Energi Bersih yang Berkeadilan Tak Bisa Ditunda

    UNFCCC: Dunia Butuh Solusi Iklim, Transisi ke Energi Bersih yang Berkeadilan Tak Bisa Ditunda

    7cloud.asia – United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mendesak negara-negara di dunia segera beralih ke energi bersih dengan cara yang berkeadilan.

    Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Simon Stiell dalam pidatonya di pembukaan COP 30 di Belém, Brasil, 10 November 2025, mengatakan bahwa transisi dari energi fosil ke energi yang lebih bersih secara adil akan membantu mengatasi krisis iklim pada saat ini.

    “Kita telah sepakat bahwa kita akan beralih dari bahan bakar fosil. Sekaranglah saatnya untuk berfokus pada bagaimana kita melakukannya secara adil dan tertib. Berfokus pada kesepakatan mana yang akan dicapai, untuk mempercepat penggandaan energi terbarukan dan penggandaan efisiensi energi,” kata Stiell.

    Stiell mengatakan sudah tidak ada alasan lagi negara-negara di dunia menunda komitmen Perjanjian Paris dan segera beralih ke energi bersih yang berkeadilan.

    Dari sisi ekonomi, dia menunjukkan, transisi ke energi bersih terbukti menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang.

    Baca: Isu utama yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan COP 30

    Tenaga surya dan angin menjadi sumber energi berbiaya terendah di 90 persen dunia. Investasi energi bersih dan infrastrukturnya juga sudah melampaui bahan bakar fosil dengan dua banding satu.

    “Ketika bencana iklim merenggut nyawa jutaan orang saat kita sudah memiliki solusinya, hal ini tidak akan pernah dimaafkan. Ekonomi dari transisi ini sama tak terbantahkannya dengan biaya dari ketidakpedulian,” kata Stiell.

    Dalam pidatonya, Stiell menegaskan jalur transisi energi harus inklusif dan adil, mencakup semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.

    Dalam pidato di pembukaan COP 30 itu, Stiell juga mendorong pencapaian target pendanaan iklim sebesar 1,3 triliun dolar AS bagi negara-negara berkembang hingga 2035. Pendanaan tersebut sesuai kesepakatan COP 29 di Baku, Azerbaijan.

    Dia juga menekankan negara-negara maju guna memimpin komitmen pendanaan iklim sebesar 300 miliar dolar AS per tahun.

    Baca: Misi delegasi Indonesia di COP 30 dinilai tak wakili kelompok rentan

    Merespon seruan ini, Koalisi JustCOP yang beranggotakan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang concern pada isu iklim mendesak pemerintah untuk memastikan agar peta jalan transisi energi nasional benar-benar berpihak pada energi terbarukan yang bersih dan berkeadilan.

    Tanpa penyelarasan antara komitmen internasional dan kebijakan domestik, Indonesia berisiko kehilangan kredibilitas di mata global dalam green momentum di kawasan.

    Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengingatkan, sejak Perjanjian Paris diteken pada 2025, masyarakat dunia telah bersepakat untuk tidak memberi ruang bagi ekspansi energi fosil.

    Karena itu, dia menilai peningkatan pemakaian energi gas bumi dan masih dominannya batu bara dalam bauran energi Indonesia sepuluh tahun ke depan merupakan pengingkaran terhadap semangat COP.

    Leonard melihat, kebijakan transisi energi Indonesia sejatinya tidak dibangun atas kesadaran bahwa krisis dan bencana-bencana iklim sudah mengancam kemanusiaan.

    “Tetapi lebih didasarkan pada politik transaksional yang lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan oligarki energi fosil,” kata Leonard dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Selasa (11/11/2025).

    Baca: Suara masyarakat rentan terkait krisis iklim dan COP 30