7cloud.asia – Anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu dan Reni Astuti menegaskan pentingnya percepatan pengesahan regulasi transportasi online atau ojek online.
Hal ini terungkap dalam Forum Legislasi bertema “Efisiensi RUU Transportasi Online” yang dihelat Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR, Selasa (27/5/2025).
Adian yang juga wakil ketua Badan aspirasi Masyarakat DPR mengatakan, selama lebih dari satu dekade, negara membiarkan pelanggaran hukum berlangsung secara terang-terangan di sektor transportasi online tanpa adanya payung hukum yang memadai.
“Regulasi itu penting dan harus segera dibuat. Jangan ditunda-tunda lagi. Ojek online sudah ada sejak 2010, artinya sudah 15 tahun kita bersama-sama melanggar undang-undang secara terbuka,” tegas Adian.
Adian menyerukan Komisi V DPR agar berani mengetuk palu demi meningkatkan kesejahteraan jutaan rakyat Indonesia yang bergantung pada transportasi online.
“Saya bilang pada teman-teman termasuk di komisi V, palunya nih di teman-teman Komisi V nih minimal 20 juta jiwa lebih sejahtera,” ujarnya.
Baca: Transportasi online akan diatur dalam undang-undang tersendiri
Dalam forum yang juga dihadiri sejumlah anggota Komisi V DPR, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Pengamat Transportasi Darmaningtyas, serta Perwakilan Ojol Raden Igun Wicaksono, Adian menyampaikan sejumlah kritik tajam terhadap pola relasi antara negara, aplikator, dan driver ojek online (ojol).
Adian mempertanyakan narasi bahwa perusahaan aplikator telah menciptakan lapangan kerja secara signifikan. Menurutnya, ojek pangkalan sudah ada jauh sebelum aplikator hadir.
“Mereka hanya menyuntikkan teknologi. Kalau kita hitung sederhana, ada 31.800 RT di Jakarta. Kalau satu RT punya 10 tukang ojek, ada 310 ribu. Kalau 20 orang per RT, sudah 600 ribu. Lalu aplikator datang, apakah benar-benar menciptakan lapangan kerja baru atau hanya mengubah model kerja?” ujarnya.
Adian juga mengkritik klaim kontribusi aplikator dalam mendukung pedagang UMKM melalui layanan pesan antar makanan.
“Sebelum mereka ada, pedagang juga sudah ada. Mereka hanya menjadi jembatan, dan itu tidak gratis. Jadi jangan ada manipulasi kesadaran publik seolah-olah mereka pahlawan,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti tuntutan driver ojek online yang menurutnya sangat sederhana: mendapatkan pendapatan layak agar anak-anak mereka bisa sekolah dan hidup secara manusiawi.
Baca: Perlawanan driver ojek online terhadap sistem kemitraan yang menindas
Adian juga mempertanyakan transparansi pengelolaan potongan 5 persen dari pendapatan driver yang dalam regulasi disebut sebagai dana kesejahteraan.
Dia menantang perusahaan aplikator untuk membuka data pendapatan dan alokasi potongan komisi secara transparan dalam forum publik.
“Kalau mau adu data, ayo terbuka. Jangan cuma telepon Adian, kita bukan pacaran. Undang pengamat ekonomi, wartawan, kita buka data dan hitung bareng-bareng,” tantangnya.
Reni juga menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU Transportasi Online sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi para pengemudi ojek online (ojol) dan pengaturan yang adil terhadap aplikator.
Reni menyatakan kekhawatirannya apabila proses legislasi RUU Transportasi Online terlalu lama. Ia mendorong agar Komisi V segera membentuk Panitia Kerja (Panja) guna mempercepat penanganan isu-isu krusial yang dihadapi para pengemudi maupun regulator.
“Kalau menunggu undang-undang transportasi online, saya khawatir ini masih lama. Padahal ini penting dan harus segera. Makanya kemarin saya usulkan agar Komisi V segera membentuk panja. Panja ini akan mendalami permasalahan, mencari solusi, hingga menghasilkan rekomendasi konkret,” ujar Reni.
Baca: DPR soroti tingginya potongan biaya aplikasi ojek online
Salah satu rekomendasi yang diharapkan, lanjut Reni, adalah memasukkan RUU ini ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas agar pembahasannya bisa dimulai dan dituntaskan tahun ini.
Selain aspek legislasi, Reni juga menyoroti pentingnya sanksi terhadap aplikator yang dinilai merugikan driver. Namun, ia menegaskan bahwa sanksi tersebut harus diberikan tanpa memutus mata pencaharian para pengemudi.
“Saya sangat berharap sanksi tegas tetap dilakukan, tetapi jangan sampai mata pencaharian driver ojol diputus. Ini juga perlu kehati-hatian,” jelasnya.
Lebih lanjut, Reni menyinggung peran Kementerian Komunikasi dan Digital yang sejatinya memiliki kewenangan untuk melakukan blocking access terhadap aplikator yang melanggar, berdasarkan surat dari Kementerian teknis terkait.
Namun, ia menilai kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampaknya secara sosial.
“Kalau dilakukan pemblokiran, saya khawatir juga ini akan berdampak pada kehidupan para pengemudi. Jadi harus bijak. Harus ada keadilan,” tegas politisi PKS ini.
Baca: Pemerintah diminta tinjau potongan aplikasi sebesar 30 persen
